Cara Baru 'mengusir' PKL Membuat Pedestrian Berdalih Kenyamanan Warga

Masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota adalah menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan itulah tampaknya yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota adalah menata Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan itulah tampaknya yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Apalagi disaat otoritas lembaga yang ditugasi menata dan `mengamankan` kota pun seperti `mati akal` menghadapi semakin menjamurnya PKL di setiap sudut kota.

Setiap kali PKL di gusur, beberapa hari kemudian mereka kembali berjualan. Bahkan seringkali jumlahnya lebih banyak daripada semula. Ibaratnya, `mati satu tumbuh seribu`.

Untuk itu, menjadi tak heran dengan semakin menjamurnya PKL di kota Metropolis ini membuat jumlah PKL yang ada membengkak.

Data resmi yang ada di dinas koperasi dan sektor informal pemkot menyebut angka 18.823 PKL. Mereka tersebar 600 titik yang ada di 31 kecamatan. Dari 31 kecamatan itu, kecamatan Tegalsari menempati peringkat pertama dengan 3.208 PKL, disusul Wonokromo 1.357 PKL, dan Genteng 1.104 PKL.

Dari 18.823 PKL itu, 40 persen warga Surabaya. Sementara 60 persen sisanya berasal dari luar kota seperti, Madura, Lamongan, Malang, Bojonegoro, Mojokerto, Sidoarjo, dan daerah lainnya. (data lengkap lihat di tabel)

Tetapi menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), jumlah PKL di Surabaya mencapai 56.000.

Dengan menempati lahan kosong dan tak bertuan di setiap sudut kota yang dianggap ramai – seperti trotoar, badan jalan, lapangan, dan emper toko/ruko serta bangunan yang belum jadi -, belasan ribu PKL ini seringkali dianggap sebagai muka bopeng sebuah kota. Terlebih untuk Surabaya yang terus bersolek sebagai kota kedua terbesar di Indonesia dan ikon wilayah Indonesia bagian timur.

Makanya tak heran jika dalam setengah tahun terakhir, pemkot membuat program pedestrian yang dipadukan dengan trotoarisasi.

Tujuannya menata kembali ruas jalan yang ada di kota agar terlihat lebih estetis, memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki, dan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di sepanjang jalan.

Diluar tujuan mulia tersebut, banyak kalangan menyebut, program pedestrian-trotoarisasi adalah cara halus untuk mengusir PKL yang biasa mangkal di trotoar dan badan jalan serta untuk menghabiskan dana APBD belasan miliar rupiah.

Telan Rp 11,1 Miliar

Mengacu master plan yang ada, tahun 2006 ini, penataan kota lewat proyek pedestrian akan mengutamakan tujuh jalur utama di jantung kota, yaitu Jl Basuki Rachmat, Jl Embong Malang, Jl Tujungan, Jl Panglima Sudirman, Jl Urip Sumoharjo, Jl Praban, dan simpang emas Jl Gubernur Suryo, Jl Yos Sudarso, Jl Pemuda, dan Jl Kayoon.

Untuk menyulap trotoar yang ada di tujuh jalur utama tersebut, dana APBD yang dianggarkan mencapai Rp 11,1 miliar.

Rinciannya, untuk proyek pedestrian di Jl Basuki Rachmat Rp 4,36 miliar, Jl Tunjungan Rp 2,9 miliar, Jl Panglima Sudirman Rp 1,2 miliar, Jl Urip Sumoharjo Rp 1,482 miliar, Jl Yos Sudarso Rp 750 juta, dan Jl Gubernur Suryo Rp 690 juta.

Dengan dana sebesar itu, pedestrian yang ada di sepanjang jalur utama dibongkar dan dilebarkan menjadi 3,5 meter dengan tingi 25 cm. Di tengahnya diberi pot dari batu mulia untuk ditanami pohon dan penghijauan.

Di luar anggaran Rp 11,1 miliar dari APBD tersebut, pemkot juga dipastikan akan mendapatkan dana hibah (block grand) dari Global Environment Facility (GEF) – sebuah badan PBB yang bertugas melaksanakan piagam Kyoto Protokol – sebesar 1 juta dollar US.

Dengan dana hibah sebesar itu, GEF berharap emisi rumah kaca di Surabaya bisa diturunkan. “Apalagi untuk bidang trasportasi dan perkotaan, di Indonesia ini hanya Surabaya saja yang mendapat dana hibah tersebut,” ujar Kabid Fisik dan Prasarana Bappeko, Togar Arifin Silaban.

Warga Menolak
Bagaimana tanggapan warga dan PKL? Agus, 40, warga Kecamatan Tegalsari mengaku sanksi kalau program pedestrian akan membuat para pejalan kaki nyaman.

“Di Surabaya ini apa ada yang namanya pejalan kaki nyaman. Meski trotoar di lebarkan berapa meterpun dan ditengahnya diberi taman segala, pasti ada saja yang menyalahgunakan,” ujar Agus.

Hal itu, kata Agus tak lepas dari mentalitas dan pandangan pragmatis masyarakat yang memilih jalan pintas memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan yang tidak sesuai fungsi aslinya.

“Paling-paling yang memanfaatkan pedestrian itu nanti hanya PKL. Makanya kalau niatannya mau membuat nyaman, tolong pemkot membuktikan komitmennya setelah pedestrian jadi,” tandas
Agus.

Lain halnya Sa`i Wijaya, 55. Warga Genteng Sidomukti yang berjualan topi di Jl Tunjungan sejak 1970-an ini mengaku tidak masalah jika untuk membangun pedestrian, PKL yang ada di sepanjang Jl Tunjungan di tertibkan.

“Tapi syaratnya pemkot harus mencarikan tempat baru bagi kami untuk berjualan,” jelasnya.

Sa`i Wijaya tak mau, hanya karena pedestrian, pemkot malah menambah jumlah kemiskinan warga kota.

Untuk itulah, Muhammad, 32, warga Kelurahan Plemahan Tegalsari dengan tegas menolak untuk dipindah meski di trotoar tempatnya berjualan di Jl Embong Malang terkena program pedestrian.

“Saya jualan disini untuk cari makan. Makanya meski ada program pedestrian atau program apa pun, saya tetap akan jualan disini,” tandasnya.

Pernyataan Muhammad ini tampaknya akan diuji. Terutama setelah ada warning dari Wali Kota kepada setiap jajaran di pemkot bahwa semua PKL yang ada di sepanjang tujuh jalan utama program pedestrian dan jalur protokol lainnya harus dibersihkan. Dan yang boleh di pasang di sepanjang pedestrian hanya rambu-rambu lalu lintas saja.

Sekarang kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya dari penataan kota yang menghadapkan pemkot vis a vis dengan nasib rakyatnya!

Sumber : (jho/st7/st24/Mujib Anwar) Koran Surya

2 thoughts on “Cara Baru 'mengusir' PKL Membuat Pedestrian Berdalih Kenyamanan Warga

  1. Bagaimana kenyataannya sekarang pak Silaban, apakah ada kemajuan?
    Apakah jembatan Petekan jadi diperbaiki?

    Like

  2. Program pedestrian terus dilanjutkan secara bertahap. Sekarang ini sedang dikerjakan disisi Tmur jalan Panglima Sudirman. Sudah sampai di sisi Barat Jalan Basuki Rahmat sampai Jalan Pandegiling sampai jalan Tunjungan.

    Program ini memberikan level yang sama sepanjang pedestrian termasuk di persimpangan jalan dan di akses ke persil bangunan, sehingga cukup nyaman bagi pengguna kursi roda. Sejauh ini tidak ada PKL yang berjualan di pedestrian yang dibangun. Memang pengawasan oleh petugas Satpol PP terus dilakukan. Mudah-mudahan warga Surabaya juga ikut menjaga, supaya fungsi pedestrian tetap sebagai mana mestinya untuk berjalan kaki, bukan untuk yang lain.

    Jembatan Petekan sampai saat ini belum direhabilitasi.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s