Obral Amdal, Petaka Menanti

Jawa Pos, Jumat, 02 Mar 2007,

PROYEK pembangunan di metropolis memang terus melesat. Perumahan, hotel, mal, hingga plaza terus bertambah bak jamur di musim hujan. Misalnya proyek mal dan plaza. Data dari pemkot, pada tahun 2006, sedikitnya ada 15 izin baru. Di antaranya Royal Plaza, City of Tomorrow (Cito), Pasar Atum Mall, ITC, BG Junction, dan banyak lagi. Ini belum termasuk proyek lain seperti apartemen dan hotel.

Jika dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), serta analisis dampak lalu lintas (amdal lalin) proyek-proyek seperti itu tidak dicermati, bahaya besar akan mengancam. Misalnya banjir, polusi, dan kemacetan lalu lintas. Dampak itu mungkin tidak terasa satu atau dua tahun nanti, tapi baru terasa di masa-masa mendatang.

Indikasi obral atau dugaan rekayasa dokumen penting itu kini mulai terungkap. Yakni, dokumen amdal proyek pembangunan Grand City Surabaya di Jalan Gubeng Pojok. Kasus tersebut mengemuka setelah warga setempat dengan lantang mengkritisi dokumen itu. Sebabnya, bisa jadi, tidak sedikit warga di sekitar lokasi proyek itu yang berasal dari kalangan terpelajar. Dengan begitu, mereka cukup paham pentingnya dokumen amdal.

Dugaan rekayasa itu, antara lain, berupa pencantuman nama warga yang sudah lama meninggal, warga yang sudah pindah, hingga pengambilan sampel anak yang masih duduk di SD (sekolah dasar). Artinya, data dalam dokumen itu invalid. Yang memprihatinkan, dokumen itu dibuat sekelompok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) ternama. Karena itu, sejumlah warga pun mbengok agar dokumen amdal itu direvisi. Sebab, warga nanti tidak ingin memikul dampak setelah proyek tersebut berdiri.

Dalam dua tahun terakhir ini, permohonan amdal ke pemkot memang meningkat tajam. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya, pengajuan amdal tertinggi terjadi pada tahun 2004. “Pada tahun 2003, hanya ada lima pengajuan. Tapi, tahun 2004 naik 22. Dan, semuanya lolos,” kata Kepala BPLH Pemkot Togar Arifin Silaban.

Sejauh ini, dia mengamati memang tidak sedikit pengajuan dokumen amdal yang asal-asalan. Pengusaha menjadikan amdal sekadar persoalan administratif semata. Isi dalam dokumen itu terkadang tidak begitu diperhatikan. “Yang penting, jika ditanya pengawas, mereka bisa menunjukkan amdal,” terangnya. Padahal, tanpa dokumen itu, perizinan lain bisa tidak dikeluarkan pemkot.

Togar tidak mengelak pengawasan amdal masih relatif lemah. Salah satu penyebabnya keterbatasan jumlah pengawas. Bayangkan. Kota dengan pembangunan sepesat Surabaya ternyata hanya memiliki empat orang pengawas amdal. Mereka adalah pegawai pemkot yang mengantongi sertifikasi meneliti amdal dari pemerintah pusat.

“Tapi, jika dampak yang ditimbulkan proyek tersebut tidak terlalu penting dan akibatnya bisa ditanggulangi dengan cara yang pasti, cukup mengajukan permohonan UKL (upaya pengelolaan lingkungan) dan UPL (upaya pemantauan lingkungan),” jelasnya.

Dua persyaratan itu cukup mendapat persetujuan di tingkat pemkot. Namun, karena dokumennya hanya berbentuk formulir, lagi-lagi sebagian besar investor itu hanya memandangnya sebagai persoalan administratif. “Yang membikin prihatin itu di dinas tata kota dan permukiman, banyak calo UKL-UPL ini. Tinggal bayar uang, persoalan beres. Padahal, dokumen itu sangat penting juga,” katanya.

Asisten Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Hermien Roosita mengungkapkan, masalah amdal jangan dianggap remeh. Semua stake holder harus benar-benar mencermati. “Kita perlu membahas masalah amdal ini lengkap. Persoalan ini menyangkut hidup kita,” katanya ketika menjadi pembicara workshop di gedung Rektorat ITS Rabu lalu.

Wanita berkerudung itu terlihat bersemangat. Sesekali dia menegur asisten yang duduk berkutat dengan laptop di depannya agar tidak terlalu cepat memindahkan topik presentasi yang dibawakan. Apa yang dibahas Hermien pagi itu memang topik yang lagi banyak menjadi soratan setelah protes warga atas proyek Grand City.

Amdal sebenarnya hanya segepok data kajian lingkungan mengenai kegiatan proyek yang dibuat pada tahap perencanaan. Dokumen itu pula yang menjadi bahan pengambil keputusan lolos tidaknya kajian dampak lingkungan yang dibuat itu. “Banyak amdal yang dibuat asal-asalan nanti berbuah petaka. Karena kajian itu menyeluruh, dampak di sekitarnya juga dihitung. Partisipasi masyarakat juga dilihat,” terangnya.(git/hud)

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=274048

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s