Pemberdayaan UKM dan pembangunan perkotaan

Beberapa orang anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sedang menggagas suatu Rancangan Peraturan Daerah Propinsi yang intinya ingin membatasi pembangunan Mall (pusat pertokoan) di Surabaya. Menurut pendapat mereka jumlah Mall di Surabaya sudah terlalu banyak dan dapat mengancam pedagang kecil yang selama ini berusaha di pasar-pasar tradisional.  Raperda itu diharapkan dapat melindungi pedagang kecil-mikro (UKM) yang ada di pasar-pasar tradisional. Konon menurut mereka perbandingan jumlah Mall dengan jumlah penduduk adalah 1 (satu) Mall untuk 500.000 penduduk. Maka menurut hitungan itu, secara kasar untuk Surabaya yang berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa, cukup 6 buah Mall saja. Entah darimana dasar perhitungan ini.

Menurut saya gagasan untuk memberdayakan pedagang kecil adalah sesuatu yang bagus dan perlu didukung. Pedagang kecil memang harus dibantu untuk mengembangkan kemampuan dan daya saing. Sebab tanpa bantuan dan intervensi dari pihak luar, rasanya pedagang kecil tidak akan mampu meningkatkan kompetensinya sebagai pedagang tangguh. Pemerintah  harus melakukan terobosan besar untuk membantu pedagang kecil  khususnya dikota-kota besar seperti Surabaya sehingga tidak terhimpit oleh desakan sistem perdagangan modern.

Karena itu Raperda pembatasan Mall di Surabaya tidak bisa diterima setidaknya karena tiga hal. Pertama, Pembatasan pembangunan Mall sama sekali bukan upaya untuk melindungi pedagang kecil di pasar tradisional.  Pembatasan pembangunan Mall tidak ada hubungannya dengan pemberdayaan pedagang kecil.  Ada sementara orang yang menyatakan bahwa lesunya usaha pedang kecil akhir-akhir ini dianggap sebagai akibat dari tumbuhnya jumlah Mall di Surabaya. Menurut saya pernyataan ini tidak ada dasar kebenarannya. Sebaliknya ada sejumlah pedagang kecil yang kjadi pemasok bahan-bahan untuk mengisi Mall. Secara langsung dan tidak langsung, para pemasok ini menjadi bagian jaringan dari Mall. Secara tidak sadar pedagang kecil yang jadi pemasok sudah mengikuti manajemen pemasaran retail modern. Bila pemasok ini di berdayakan dan ditingkatkan kemampuan manajemen dan permodalannya, maka potensi mereka menjadi sangat besar untuk masuk ke jaringan retail yang lebih luas. Dengan kata lain, pembangunan Mall di kota besar seperti Surabaya dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan kemampuan usaha kecil.

Kedua, pembangunan Mall tidak bisa hanya memperhitungkan jumlah penduduk administratif. Apalagi sampai menetapkan rasio jumlah Mall dengan jumlah penduduk dengan perbandingan 1: 500.000. Menjadi salah besar jika konsumen Mall di Surabaya dianggap hanya penduduk Surabaya saja.  Segmen pasar untuk Mall di Surabaya harus menghitung kawasan Gerbangkertosusila yang berpenduduk hampir 6 juta, Jawa Timur dengan penduduk 30 juta bahkan Indonesia Timur sejumlah 80 juta. Selain itu masih ada potensi pasar yang lain yaitu pengunjung yang datang ke Surabaya dari luar wilayah Jawa Timur dan Idonesia Timur. Jadi kalau mau menghitung potensi pasar bagi Mall di Surabaya tidak bisa hanya menghitung penuduk Surabaya saja.  Contoh sederhana saja kota Singapura dengan jumlah penduduk yang demikian, tetapi jumlah Mall, sangat banyak dan tersebar diseluruh kota. Sampai sekarangpun Singapura masih terus membangun Mall. Meski kondisi Singapura tidaklah sama dan sebangun dengan kondisi Surabaya, tetapi gambaran di kota Singa itu bisa  memberikan referensi bahwa jumlah penduduk tidak dapat dijadikan acuan untuk pembangunan Mall.

Ketiga, pembangunan Mall memberikan banyak pilihan bagi warga kota dan konsumen. Dengan banyaknya jumlah Mall, maka mereka akan berkompetisi untuk merebut konsumen. Dalam kompetisi pasar yang demikian, tentu saja yang memetik keuntungan adalah masyarakat konsumen.  Dengan kompetisi yang ketat, setiap Mall akan memberikan pelayanan dan penawaran yang menarik bagi warga kota. Harga jual akan ditekan, daya tarik akan ditingkatkan, dengan demikian warga kota akan mendapatkan keuntungan dari persaingan antar Mall yang ketat. 
Selain itu Mall di kota-kota besar saat ini tidak hanya untuk perbelanjaan semata. Konsep pembangunan Mall memadukan kebutuhan masyarakat perkotaan sebagai one stop shopping and entertainment. Masyarakat perkotaan selain menggunakan Mall untuk belanja tetapi juga tempat untuk kongkow-kongkow atau menurut istilah Surabaya, mall sekarang menjadi tempat untuk “cangkru’an”. Bahkan akhir-akhir ini Mall juga sudah sering jadi tempat “business gathering”.  Beberapa outlet di Mall malahan memberikan fasilitas hot-spot gratis sehingga orang bebas browsing di internet sambil berlama-lama minum kopi dan ngerumpi. Orang pergi ke Mall sudah menenteng laptop untuk browsing sambil membiarkan pasangan berbelanja atau sekedar window shopping.
Trend terakhir malahan pembangunan Mall sudah mengintegrasikan kegiatan perbelanjaan, rekreasi dan entertainment, dan juga perhotelan dan perkantoran disatu kompleks Mall terpadu. Dengan demikian pemanfaatan ruang biasanya menjadi lebih efisien.
Maka secara keseluruhan, pembangunan Mall justru memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat konsumen yang lebih luas.

Mekanisme Pasar

Pembangunan Mall di Surabaya seharusnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau ada investor yang masih berminat membangun Mall, itu tandanya masih ada segmen pasar yang bisa dimanfaatkan. Investor tentu tidak terlalu bodoh untuk membangun Mall kalau tidak melihat peluang pasar. Investasi yang besar membangun Mall sangat berisiko jika hanya didasarkan pada feeling semata tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. Pastilah ada suatu hitungan ekonomi yang cukup baik ketika investor memutuskan untuk membangun Mall. Jadi tentulah para investor yang masih berminat membangun Mall di Surabaya melihat peluang usaha yang cukup baik, sehingga berani membangun Mall. Itu adalah tanda bahwa kota Surabaya masih mempunyai nilai tinggi untuk investasi. Dan upaya investasi di Surabaya seperti itu tidak boleh dihambat dengan membuat Perda pembatasan Mall. Upaya untuk melindungi pedagang kecil tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi kota.

Trend perkembangan kota yang mengglobal tidak bisa dihindari akan terjadi di Indonesia.  Penyusunan rancangan Perda pembatasan pembangunan Mall harus benar-benar melihat trend perkembangan kota ke masa depan. Tanpa memperhatikan perkembangan kota kedepan, maka kota-kota akan ditinggal oleh warganya dan berpindah ketempat lain yang memberikan fasilitas yang lebih baik. Bila hal ini tidak dinatisipasi oleh para pengambil keputusan, maka jangan heran dalam waktu 10 sampai 15 tahun kedepan kota-kota akan bangkrut.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s