Kawasan Tanpa Rokok

Sabtu pagi 5 Mei 2007 diadakan ngobrol santai tentang wacana keinginan untuk menyusun suatu peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM). Pembahasan dilakukan sesantai mungkin meski dilaksanakan di hotel besar di Surabaya. Peserta terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Wakil Walikota Surabaya, Arif Afandi yang mengaku sebagai perokok berat, berkesempatan menjadi “keynote speaker” mengajak peserta acara untuk mengembangkan peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Acara di gagas oleh salah satu stasiun radio di Surabaya dan disponsori oleh salah satu produsen rokok yang berasal dari Surabaya.

Wakil Walikota mengatakan bahwa penyusunan peraturan daerah pada dasarnya cukup baik, tetapi yang lebih penting bukan pada bagaimana mengatur tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, atau upaya penegakan hukum oleh aparat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mentaati peraturan yang dibuat. Jangan terlalu mengharapkan apa dan bagaimana ketentuan merokok dan kawasan tanpa rokok, tetapi bagaimana masyarakat menjalankan aturan serta sekaligus mengawasi pelaksanaan aturan tersebut.

Acara menghadirkan 4 pembicara antara lain Direktur Eksekutif APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Pakar Hukum, Ketua Komisi A DPRD Surabaya dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya. Para nara sumber pada umumnya  menyetujui perlunya KTR dan KTM. Direktur eksekutif APEKSI mengakui bahwa upaya Kota Surabaya untuk menyiapkan KTR dan KTM melalui suatu proses  sosialisasi seperti yang dilakukan oleh media di Surabaya merupakan proses yang tidak banyak dilakukan di kota-kota lain di Indonesia. Sebagian kota ada yang sudah menyiapkan aturan mengenai rokok, tetapi proses penyusunannya masih dilakukan dengan cara-cara lama. Apa yang dilakukan di Surabaya seperti ngobrol ini merupakan suatu upaya mensosialisasikan suatu rancangan peraturan sebelum rancangan itu ditetapkan. Sehingga masukan dari berbagai lapisan masayarakat dapat diperoleh. Dengan demikian maka proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dinilai cukup baik.

Sesungguhnya payung hukum untuk mengatur tentang rokok sudah tersedia yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini telah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan KTR. PP 19/2003 tersebut selain mengatur berbagai hal tentang tujuan pengaturan dan produksi  rokok, distribusi rokok, iklan promosi rokok dan pengaturan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Perlindungan masyarakat ditegaskan dengan kewajiban pencantuman label peringatan pada setiap produksi rokok. Ditegaskan bahwa peringatan harus mencantumkan: “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” sebagaimana dimuat dalam pasal 8 ayat (2). Sayangnya rokok yang beredar dipasar mencantumkan label “PERINGATAN PEMERINTAH: MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN. Produsen rokok menambahkan kata-kata “Peringatan Pemerintah”. Penambahan kata-kata itu secara sadar dan systematis dapat membelokkan arti dari pasal 8 ayat 2 PP 19/2003 tersebut.  Saya menilai inilah akal-akalan produsen rokok untuk mengaburkankan tujuan peringatan sebagai amanat PP tersebut. Sudah menjadi “stigma umum” bahwa Peringatan Pemerintah akan sering diabaikan oleh masyarakat. Produsen rokok secara sengaja memanfaatkan “stigma umum” yang salah kaprah itu. 

Peraturan pemerintah tersebut sebenarnya sudah mengatur banyak hal tentang rokok, yang ditujukan untuk melindungi masyarakat bukan perokok dan menghindari terbentuknya perokok pemula. Salah satu aspek yang sudah diatur adalah  pengaturan tentang iklan rokok. Menurut Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa penayangan iklan rokok di media elektronik hanya diperbolehkan pada jam 21.30 sampai jam 05.00 pagi waktu setempat. Tampaknya aturan ini banyak dilanggar. Kelihatannya pada umumnya masyarakat belum banyak tau tentang Peraturan Pemerintah 19/2003 ini. Tetapi para industri rokok sudah mengetahuinya bahkan kemungkinan secara sitematis mensiasati PP dimaksud. Salah satu indikasi pensiasatan itu adalah dalam hal pencantuman label peringatan.

Sayangnya acara diskusi terlalu singkat sehingga tidak dapat memfokuskan diri pada langkah-langkah konkrit. Apalagi baik pembicara apalagi peserta banyak yang mengutarakan pendapatnya kurang fokus pada upaya mewujudkan KTR dan KTM.  Diskusi bahkan tidak membahas pertanyaan yang saya nilai sangat pokok yaitu MENGAPA SESEORANG MEROKOK ?. Yang juga tidak dipertanyakan adalah apa dan berapa sebenarnya cost-benefit merokok bagi perorangan (perokok) dan secara makro (Nasional).

Para peserta diskusi memberikan masukan yang bervariasi antara yang menyetujui adanya KTR dan KTM dan yang mempertanyakan hak masing-masing orang untuk merokok dan hak orang untuk mendapatkan kesehatan. Salah seorang peserta   diskusi yang menjelaskan bahwa industri rokok telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Indonesia mulai dari nilai cukai rokok, PPN, kesempatan kerja mulai dari bagian produksi sampai pemasaran bahkan pada petani tembakau.

Kehadiran salah satu produsen rokok besar di Indonesia menjadi sponsor acara diskusi pembatasan merokok tentulah dengan alasan tertentu. Acara yang berlangsung di salah satu hotel berbintang 4 yang baru beroperasi di Surabaya itu tentulah dimanfaatkan untuk membawa kepentingan industri rokok. Salah satu yang mungkin menjadi tujuannya adalah untuk pembentukan opini publik tentang rokok dengan segala macam justifikasi keberadaannya. Yang harus dicermati adalah jangan sampai pembentukan opini publik nantinya diarahkan pada kepentingan industri rokok semata. Kalau opini publik dibentuk secara sistematis demikian, maka penyusunan peraturan pembatasan rokok tentu juga akan terpengaruh.

Nara sumber maupun peserta tidak membeberkan social cost dan economic cost yang ditimbulkan oleh kegiatan merokok. Berapa biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat untuk mengatasi akibat merokok seperti untuk obat batuk, dan penyakit  yang diakibatkan rokok secara langsung atau tidak langsung. Biaya itu untuk mengatasi serangan jantung, mengobati kanker, mengobati impotensi dan penyakit lainnya. Biaya untuk keramas untuk menghilangkan bau rokok,  biaya untuk mencuci baju.  Berapa subsidi pemerintah yang diberikan setiap tahun untuk pengobatan akibat rokok. Harus pula diperhitungkan biaya penelitian yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat rokok. Informasi tentang analisa benefit-cost ini perlu secara terus menerus disampaikan kepada masyarakat.

Secara sistematis terus menerus harus dipertanyakan MEROKOK SEBENARNYA UNTUK APA.

2 thoughts on “Kawasan Tanpa Rokok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s