Lapindo & Penataan Ruang

Bulan Mei kemarin semburan lumpur panas di Sidoarjo akan genap bsetahun, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Banyak sudah cerita ditulis, beragam gambar menghiasi TV. Cerita tragis memilukan tidak sedikit. Sudah terlalu banyak yang terganggu dan menjadi korban. Lapindo sebagai perusahaan eksplorasi gas yang memulai cerita, sampai adanya semburan liar tidak terkendali. Entah kapan akan berhenti. Semua pihak rugi. Banyak yang sudah dilakukan, tapi semua belum cukup mengatasi dan menanggulangi dampak. Banyak aspek yang bisa ditulis, berbagai argumentasi disampaikan. Urun pendapat mungkin bisa menambah wacana.

Luberan lumpur di pengeboran sumur Banjar Panji di kecamatan Porong, telah merubah wajah tata ruang Sidoarjo. Sebelum luberan lumpur Lapindo, secara potensi Sidoarjo sesungguhnya sedang menikmati laju pembangunan yang cukup baik. Pembangunan disegala bidang sedang giat-giatnya dilakukan. Secara ekonomis, Sidoarjo merupakan daerah yang sedang naik daun, pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Sebelum eksplorasi gas di Porong dimulai, beberapa media Surabaya memberitakan bahwa potensi gas alam di Porong akan membawa berkah melimpah bagi Sidoarjo. Bahkan secara bombastis kala itu diberitakan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo akan meroket karena eksplorasi tersebut.

Tetapi gambaran itu sekarang semua menjadi mimpi yang berbalik. Bukannya peningkatan yang didapat, tetapi bencana dan musibah yang datang. Bahkan menurut salah satu media di akhir bulan Mei 2007, bahwa pembangunan Sidoarjo selama 30 tahun terakhir seolah lenyap tak berarti.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo baru saja beberapa tahun disahkan. Secara teoritis suatu RTRW dapat direvisi paling tidak setelah lima tahun. Tapi dampak lumpur Lapindo yang begitu besar, tampaknya memaksa Sidoarjo harus mengevaluasi kembali RTRW Sidoarjo. Terjadinya penutupan jalan arteri Raya Porong sampai beberapa kali membawa dampak yang sangat besar terhadap fungsi tata ruang Sidoarjo. Bila infrastruktur utama seperti jalan Raya Porong, Rel Kereta Api dan Pipa gas akan direlokasi dari posisi yang ada sekarang, sudah tentu fungsi kawasan sepanjang Jalan Raya Porong sekarang ini juga akan mengalami perubahan. Bagaimana perubahan itu diarahkan dan direncanakan akan sangat tergantung seberapa besar luas wilayah yang akan tergenang lumpur sampai 5 tahun yang akan datang. Masalahnya adalah bahwa hingga saat ini tidak ada yang bisa meprediksikan seberapa luas luberan lumpur itu sampai 5 tahun yang akan datang.

Bila jalan raya Porong dipindahkan maka kawasan disekitar jalan raya Porong akan semakin terisolasi, selain karena tekanan luapan lumpur, tetapi juga karena jalan nya sudah tidak berfungsi. Bila itu terjadi kegiatan ekonomi disepanjang Raya Porong akan menurun tajam. Lebih lanjut kehidupan masyarakat yang semula melakukan kegiatan di Raya Porong akan juga ikut menurun. Sebelum itu semua terjadi, perlu disiapkan antisipasi yang bisa mengurangi dampak tata ruang yang lebih besar. Dalam kondisi luberan lumpur yang tidak pasti, rencana tata ruang wilayah Porong harus segera disusun. Penyusunan itu membuat beberapa skenario penataan ruang dari kondisi yang ada sekarang sampai kondisi yang sangat tidak pasti.

Skenario penataan ruang ini diperlukan untuk antisipasi perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa skenario yang dibuat akan memberikan arahan pasti, tetapi skenario pembangunan tetap harus dibuat. Tentu saja tetap harus menyiapkan suatu skenario dengan kondisi yang bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pekerjaan ini bukanlah hal mudah, setiap saat rencana yan disusun bisa berubah sesuai kondisi yang ada. Selain itu harus pula dipertimbangkan kemungkinan adanya penolakan dari berbagai pihak terhadap skenario yang disusun itu. Penyusun harus siap dicaci-maki oleh berbagai pihak yang mungkin akan menolak. Karena itu diperlukan suatu keberanian yang tinggi untuk merevisi rencana tata ruang Sidoarjo khususnya untuk kawasan Porong.

Menyusun perencanaan dalam kondisi ketidakpastian (Uncertainty Planning) memang pekerjaan yang sulit. Meskipun demikian, sesungguhnya ada beberapa metodologi yang bisa digunakan dalam penyusunan perencanaan dalam kondisi serba tidak pasti. Metodologi perencanaan tata ruang pada kondisi ketidak pastian, memerlukan analisa yang tajam dari berbagai faktor yang berpengaruh. Sudah barang tentu dalam penyusunan rencana tata ruang yang demikian, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Asumsi dan faktor yang berpengaruh dikaji dan dirumuskan untuk mendapatkan skenario perencanaan dan penataan ruang. Untuk ini diperlukan keahlian dan ketajaman analisa dari tenaga ahli yang mumpuni.

Dalam kondisi seperti ini memang sangat berisiko untuk mengambil keputusan yang besar. Tetapi tidak melakukan tindakan perencanaan dan antisipasi juga adalah keputusan yang juga salah. Terlambat menyiapkan skenario pembangunan akan membuat penderitaan rakyat semakin lama dan semakin menyakitkan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan pada saat yang sama dibutuhkan juga fleksibilitas yang cukup untuk mengambil keputusan. Keragu-raguan hanya akan memperbesar masalah dan memperpanjang penderitaan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mengambil langkah-langkah terencana untuk menyusun skenario-skenario penataan ruang kawasan Porong. Skenario yang disusun tentu harus mempertimbangkan dan melibatkan semua pihakterkait termasuk BPLS, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Tenaga ahli yang dilibatkan juga tidak cukup hanya tenaga ahli perencanaan kota dan wilayah sebaaimana biasanya untuk menyusun suatu RTRW, tetapi juga harus melibatkan ahl-ahli terkait dengan Geologi, Pertambangan dan ahli lainnya. Penundaan terhadap penyusunan skenario ini hanya akan memperbesar dampak yang akan timbul dikemudian hari.

One thought on “Lapindo & Penataan Ruang

  1. Pak saya Yuli. Saya sepakat dengan pendapat Bapak bahwa dalam kasus semburan lumpur Lapindo harus dipersiapkan berbagai macam skenario tata ruang hingga skenario terburuk. Namun saya pernah berdiskusi dengan orang Bappekab Sidoarjo dan Bappeda jatim, beliau mengatakan skenario tata ruang tidak bisa diterapkan dalam RTRW karena dibutuhkan kepastian hukum, jadi hanya akan muncul 1 macam/model tata ruang. dan RTRW harus bisa memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Menurut Bapak bgaimana?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s