Air Limbah & Kepala Daerah

Penanganan limbah domestik di kota-kota Indonesia belum mendapatkan perhatian yang cukup. Hal itu bisa dibuktikan dari belum masuknya penanganan limbah rumah tangga sebagai prioritas pembangunan. Indikator lain yang bisa digunakan adalah ada atau tidak organisasi pemerintahan yang menangani limbah. Mungkin masih bisa dihitung dengan jari kota-kota yang mempunyai organisasi yang menangani limbah. Kalau pun ada, efektifitasnya juga masih rendah.

Persoalan kelembagaan air limbah memang masih jauh dari memadai. Meski dampak limbah rumah tangga sangat serius terhadap kesehatan warga kota, tapi penangannya masih belum sistematis. Posting ini menjelaskan perlunya penanganan limbah. Penanganan limbah rumah tangga belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat. Banyak faktor kait-mengkait mengapa kondisi organisasi ini begitu ruwet. Faktanya belum ada suatu aturan perundang-undangan yang bisa dijadikan landasan penanganan air limbah. Ada suatu Peraturan Pemerintah yang sedikit “menyenggol” persoalan limbah yaitu PP no 16 tahun 2005, tapi PP ini hanya sebatas upaya perlindungan air minum dari air limbah. Padahal sebagai bandingan, sejak lebih kurang 30 tahun lalu Malaysia sudah mempunyai Undang-undang yang mengatur pengelolaan air limbah perkotaan. (Dari sini saja sudah dapat dikatakan kalau Indonesia ketinggalan 30 tahun dari Malaysia dalam pengelolaan limbah).

Menurut Undang-Undang 32/2004 tentang Otonomi, tanggung jawab pegelolaan limbah perkotaan ada pada Kepala Daerah. Tindak lanjut undang-undang ini sudah terbit melalui Peraturan Pemerintah no 38/2007 yang menjelaskan tugas kepala daerah. Masalahnya seberapa jauh Kepala Daerah dan Calon Kepala Daerah mempunyai pemahaman yang cukup akan masalah air limbah.

Menurut aturan yang ada Kepala Daerah akan menjalankan tugasnya sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang merupakan program pelaksanaan “janji” sewaktu kampanye Pilkada. Kalau materi dan program yang ada dalam RPJM adalah janji pada masa kampanye, maka sangat tipis kemungkinan program air limbah akan mendapatkan tempat yang memadai dalam RPJM. Karena hampir dapat dipastikan isu air limbah tentulah bukan materi “janji” yang menarik (layak jual) pada masa kampanye Pilkada. Kalau seorang calon Kepala Daerah mengusung isu air limbah pada saat kampanye Pilkada, maka kecil kemungkinan ia akan terpilih. Isu kampanye pilkada tentulah isu populis. Sayangnya isu air limbah belum menjadi isu populis.  Kondisi sistem Pemilihan langsung yang demikian memang  mengharuskan calon Kepala Daerah (baca calon Walikota) mengusung isu populis. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan sistim air limbah perkotaan. Kalau tidak ada terobosan maka sangat sulit mengharapkan bahwa pengembangan air limbah perkotaan akan mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan daerah.

Lantas apa terobosan yang bisa dilakukan supaya air limbah perkotaan tetap bisa dikembangkan dan bisa dibangun diperkotaan.  Jawabannya inilah yang menjadi PR semua pihak. Saya akan coba mengurai PR ini pada posting yang lain.

One thought on “Air Limbah & Kepala Daerah

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s