Solusi Khusus Macet Belum Ada

Kompas, Senin 8 Oktober 2007

Jakarta, Kompas – Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan belum memiliki solusi khusus jangka pendek untuk mengurangi kemacetan akibat pembangunan jalur bus transjakarta dan pembangunan prasarana jalan lain. Adapun pembatasan penggunaan kendaraan pribadi mulai diterapkan Desember 2008. Menurut Fauzi, Senin (8/10) di Balaikota Jakarta, pengurangan kemacetan di Jakarta didasarkan pada pengembangan pola transportasi makro dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya pembangunan jalur bus transjakarta.

“Pemprov memerhatikan inefisiensi yang timbul bagi masyarakat dan dunia usaha akibat kemacetan yang parah saat ini. Pemprov akan melakukan beberapa langkah untuk mengurangi kemacetan, tetapi tidak akan dapat menghilangkannya sama sekali,” kata Fauzi.  Tidak adanya solusi jangka pendek tersebut dipastikan menyebabkan pengendara terus didera kemacetan.

Ika Maulana, warga Bambu Apus, Jakarta Timur, misalnya, Senin siang, harus menempuh perjalanan 1,5 jam dari Cawang hingga Jatinegara. Pada sore hari, dia pun terjebak di jalan tol dalam kota yang macet total. Seorang warga Bekasi mengaku butuh waktu 2,5 jam untuk tiba di Slipi karena ia dihadang kemacetan total sejak dari pintu tol Pondok Gede.

“Kemacetan sulit diatasi karena pertambahan kendaraan tidak mampu diimbangi pertambahan jalan. Jakarta hanya mampu menambah 21 jalan layang dan terowongan dalam lima tahun ini, sementara pertambahan mobil 11 persen per tahun,” tutur Wisnu Subagyo Yusuf, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Ia menyebutkan, saat ini pihaknya berusaha mempercepat pekerjaan pembangunan jalur bus transjakarta Koridor VIII, IX, dan X, dengan mengoptimalkan pengecoran pada malam hari. Percepatan diharapkan dapat memajukan jadwal penyelesaian menjadi awal Desember 2007.

Direktur Jenderal Bina Marga Departemen PU Hermanto Dardak menyebutkan, dalam cetak biru Departemen PU, sebenarnya telah dicantumkan pembangunan enam ruas tol dalam kota di Jakarta. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal kelanjutan proyek-proyek itu. Enam ruas tol yang ditawarkan adalah Kemayoran-Kampung Melayu, Duri Pulo-Tomang- Kampung Melayu, Rawa Buaya-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Pasar Minggu-Casablanca, dan Ulujami-Tanah Abang. Nilai proyek diperkirakan Rp 23 triliun.

Pembatasan kendaraan

Menurut Fauzi Bowo, langkah utama atau jangka panjang mengatasi kemacetan Jakarta adalah dengan membangun jaringan angkutan massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Jaringan angkutan massal harus mampu memenuhi kebutuhan perjalanan di semua tujuan, bukan hanya di area tertentu. Tanpa angkutan massal memadai, pembatasan kendaraan pribadi mustahil dilakukan,” katanya.

Saat ini, ungkap Fauzi, pembangunan jaringan angkutan massal sangat mengandalkan bus transjakarta yang masih belum memadai untuk semua tujuan. Angkutan massal agak memadai sekitar akhir 2008, saat jalur bus transjakarta sudah lebih dari 10 koridor. “Pembatasan kendaraan paling cepat diterapkan akhir 2008. Upaya pembatasan yang saat ini sedang dikaji rancangan detail teknisnya adalah electronic road pricing (ERP) atau pajak penggunaan jalan secara elektronik,” kata Fauzi.

ERP lebih memungkinkan diterapkan karena mudah dalam pengawasan dibandingkan dengan pengaturan pergerakan mobil berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap. ERP di Singapura terbukti efektif untuk mengurangi pergerakan mobil. Di sisi lain, menurut Fauzi, DKI juga sedang memperjuangkan pengenaan pajak progresif kepemilikan mobil. Semakin banyak mobil yang dimiliki satu keluarga, pajak yang dikenakan untuk mobil kedua dan seterusnya akan semakin besar.

“Jakarta pernah memiliki SK Gubernur untuk pajak itu pada 1996, tetapi pelaksanaannya terganjal kendala teknis. Kini pajak progresif diperjuangkan kembali, tapi masih terganjal mekanisme tarif di Departemen Dalam Negeri,” katanya. (ECA/RYO)

4 thoughts on “Solusi Khusus Macet Belum Ada

  1. Emang Surabaya juga sudah waktunya menerapkan Road Pricing, mumpung belum separah Jakarta.Kita mulai dari hal sederhana saja dengan kebijakan finansial dengan menerapkan parkir progresif atau parkir zona. Mumpung perda parkir lagi dibahas. Hal ini juga merangsang investasi di bidang perparkiran.

    Like

  2. Penerapan traffic demand management (TDM)untuk solusi kemacetan memang tepat. Tetapi perlu diingat bahwa “selama masih terjadi inkonsistensi dalam bidang tata guna lahan (land use), selama itu pula masalah transportasi ada”. Mana yang didahulukan, land use planning atau transport planning itu seperti pertanyaan dulu mana ayam dan telor, keduanya seharusnya terintegrasi, tetapi apa yang kita lihat di jakarta, surabaya dan kota-kota lainnya, transportasi mlaku ngalor tata guna lahan mlaku ngidul. semua menyalahkan pertumbuhan kendaraan pribadi tidak ada yang menyalahkan land use planner atau transport planner.

    Like

  3. Antara transport planner dan land-use planner, sebetulnya bisa diintegrasikan oleh Urban Planner. Jadi secara teoritis, mestinya bisa diselesaikan. Yang jadi masalah adalah kenyataan di lapangan, perkembangan kota tidak sepenuhnya bisa “dikendalikan” oleh pemerintah. Pemain di lapangan, sering kali lebih kuat menentukan pemanfaatan lahan (bukan landuse planning, tapi landuse owner). Hal ini ujung-ujungnya mempengaruhi beban transportasi.
    Landuse planningnya ngalor, landuse ownernya ngidul. Jadilah kota-kota kita berkembang tidak karuan.

    Like

  4. aq lg bikin skripsi tentang kemacetan di semarang tepatnya di kawasan jatingaleh,ada yang punya ide???

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s