BPLH Sulit Awasi IPAL

Kamis, 01 Nov 2007,

SURABAYA – Tak mengherankan bila tingkat pencemaran kali di Surabaya cukup tinggi. Sebab, jumlah perusahaan yang memberikan kontribusi dalam pencemaran Kali Surabaya memang cukup signifikan. Di sisi lain, upaya penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) pemkot sangat sulit dilakukan.

Berdasar data pemkot, tercatat 539 unit industri di Surabaya yang terdiri atas 286 industri kecil, 244 industri menengah dan 9 industri besar. Dari jumlah itu, dalam rentang waktu tahun 2002-2005 hanya 137 perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam kurun waktu tahun 2006-triwulan I tahun 2007, jumlah pemilik IPAL hanya bertambah dua industri. Artinya kini hanya ada 139 industri dari total 539 perusahaan di Surabaya yang memiliki IPAL.

Kepala BPLH Pemkot Surabaya, Togar Arifin Silaban mengatakan, secara teknis pengawasan terhadap IPAL memang sangat sulit dilakukan. Sebab, ada beberapa prosedur berbelit yang diterapkan perusahaan saat petugas melakukan pengecekan. “Karena perusahaan tahu standar pengambilan sample dan monitoring output IPAL, jadi mereka bisa mengakali sample. Untuk menghilangkan barang bukti pencemaran juga bukan hal yang sulit bagi mereka,” jelasnya.

Togar tidak menjamin jika sebuah perusahaan memiliki IPAL lantas tidak menyumbangkan limbah ke air. Sebab, secara non-teknis biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan IPAL sangat tinggi.

Bahkan, bisa mencapai 30 persen dari total biaya produksi. Hal itulah yang sering membuat perusahaan berpikir dua kali untuk mengoperasikan IPAL 24 jam. “Kalau sedang diperiksa ya mereka jalankan IPAL-nya tapi kalau sudah tidak diperiksa ya tidak tahu lagi,” cetusnya.

Upaya untuk menyeret pelaku pencemaran ke meja hijau juga sangat sulit. Sebab, UU 23/97 tentang Lingkungan Hidup lebih sering menjadi macan ompong ketika berhadapan dengan para pengusaha. “Coba dicek di pengadilan, dari ratusan gugatan pencemaran, ada berapa persen yang berlanjut hingga persidangan. Wong kasus Buyat saja pelakunya bebas murni kok?” katanya bernada kecewa.

Selain perusahaan, kata Togar, penyumbang limbah terbesar kedua di Kali Surabaya adalah perumahan atau yang lebih dikenal dengan istilah limbah domestik. Limbah jenis itu memang lazim diproduksi setiap hari dari sisa detergen dan kegiatan tumah tangga lain.

Kepala Bappedal (Badan pengendalian dampak lingkungan hidup) Jatim Sudjono juga mengaku tidak dapat bertindak cepat menghadapi kondisi Kali Surabaya. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sampel air yang diambil dua hari lalu. “Kami belum bisa memastikan. Masih menunggu hasil lab (laboratorium, Red),” katanya.

Setelah hasil laboratorium turun, Bapedal akan langsung bergerak. Jika ada tindak pidana yang dilakukan oleh pabrik-pabrik nakal di sekitar stren kali, Bapedal akan melaporkannya ke polisi. “Biar mereka jera dan tidak melakukannya lagi. Sudah pernah ada kok pabrik yang ditangani polwil karena membuang limbahnya ke sungai,” ungkapnya.

Untuk mencegah terulangnya kejadian seperti itu, Bapedal akan rutin sidak. “Pelanggar yang ditemukan dalam sidak akan langusng kami laporkan,” tegasnya. (kit/zul/cie)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s