Pilkada Jatim dan komitmen Lingkungan Hidup

Sejumlah partai politik sudah menentukan jagonya masing-masing untuk running Pilkada Jawa Timur. Partai  Golkar menetapkan Soenarjo (sekarang wakil Gubernur) sebagai calon Gubernur, menyusul PKB mengusung Achmady (sekarang Bupati Mojokerto), kemudian PDIP menunjuk Sutjipto (sekarang anggota DPR RI), dan terakhir gabungan PAN dan Partai Demokrat mendeklarasikan Soekarwo (sekarang Sekretaris Daerah Jatim). Secara teoritis, mereka itulah calon-calon yang akan berpeluang maju menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. 

Saya tidak akan menyoroti siapa yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilkada Jatim. Lebih penting untuk mencatat, apakah calon-calon Gubernur tersebut punya program yang jelas mengenai pelestarian dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Jatim. Program yang ditawarkan para calon harus diamati dari waktu-ke waktu sampai nantinya Gubernur baru mulai bekerja menjalankan tugasnya di tahun 2009. Sampai sekarang, tidak satupun dari calon itu yang sudah menyampaikan programnya kepada masyarakat.

Hampir semua calon memang sudah promosi dan sosialisasi diri dan mulai mengumbar slogan. Berbagai slogan disebar luaskan antara lain: “Gubernurnya jujur, rakyatnya makmur”.  Calon yang lain mempromosikan: “APBD untuk Rakyat”, “Gubernurnya wong Cilik”, “Memimpin untuk melayani”, dan masih banyak lagi.

Slogan-slogan itu sesungguhnya tidak punya makna apa-apa. Yang lebih penting dicermati adalah apa program yang ditawarkan oleh calon gubernur, dan bagaimana dia nanti melaksanakan program yang ditawarkan kalau dia terpilih.  Kalau kandidat bisa merumuskan program dan cara untuk melaksanakan program, maka itulah yang menjadi ukuran apakah sang kandidat mempunyai kemampuan sebagai gubernur. Akan lebih baik lagi kalau sang calon juga mencantumkan indikator keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan.

Bila ada calon gubernur yang menawarkan program yang jelas dan dibutuhkan masyarakat, kemudian diterangkan juga bagaimana melaksanakan program dimaksud, dan mempunyai indikator (tolok ukur) keberhasilan pencapaian program, maka tidak diragukan, ialah calon yang berkualitas dan pantas untuk dipilih. Calon seperti itulah yang dibutuhkan di era sekarang ini. Apalagi bila si calon bisa menjelaskan bagaimana ia menerapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan programnya. Maka tanpa ragu pilihlah dia.

 Melihat kondisi Jawa Timur sekarang ini, apalagi dengan bencana banjir bandang seperti di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Situbondo, maka  Gubernur yang akan datang harus mempunyai program pelestarian Lingkungan Hidup yang jelas dan terstruktur, sehingga bencana serupa tidak akan terjadi lagi dimasa depan. Kerusakan lingkungan sudah sedemikian berat, maka program pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, seharusnya menjadi program prioritas bagi Gubernur yang akan datang.

Beberapa isu utama lingkungan hidup yang harus dituntaskan oleh Gubernur Jatim yang akan datang antara lain adalah:

  • Penggundulan hutan dan lahan kritis di kawasan Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Ijen dan pegunungan sekitarnya;
  • Pengelolaan hutan dan pertanian di kawasan DAS Brantas dan Bengawan Solo;
  • Pengendalian Banjir Situbondo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik;
  • Pengelolaan dan Penanganan Lumpur Sidoarjo;
  • Pembangunan Pengolahan Limbah B3 (Gresik?);
  • Pembangunan sistim air limbah domestik perkotaan Surabaya, Malang, Madiun;
  • Pengendalian Limbah Industri;
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup, termasuk perangkat peraturan perundangan-undangan;
  • Pengendalian lingkungan industri kawasan Bojonegoro; dan masih banyak lagi. 

Kita lihat saja, siapa calon yang akan menyiapkan program lingkungan yang baik dan benar, sehingga bencana banjir, tanah longsor bisa dicegah. Calon Gubernur Jatim, harus punya visi yang jelas mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan ia harus mampu melaksanakan visi itu dengan benar pula.

3 thoughts on “Pilkada Jatim dan komitmen Lingkungan Hidup

  1. Bila ada calon gubernur yang hanya sekedar mengumbar janji, tapi tidak mampu menyodorkan program yang jelas terhadap janjinya, maka kemungkinan besar sang calon tidak memahami apa yang dijanjikannya. Sudah tidak jamannya lagi, rakyat hanya ditawari slogan. Yang dibutuhkan adalah Gubernur yang mampu menyusun program konkrit untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

    Bila calon bisa merumuskan programnya, dan kemudian juga bisa menjelaskan indikator keberhasilan programnya, itulah calon yang perlu dipertimbangkan.

    Like

  2. eh terbukti pas mau pemilhan kok masih ada kantor yang masuk ya?
    emang sie bisa nyoblos pagi, tapi kok ada yang gak ngijinin,,,
    maaf nie sudah berpikiran buruk..
    gini temen saya cerita tentng cerita temennya lagi, pada waktu itu ada orang cina mau nyoblos pagi, tapi kesan dari petugas pemilu menunjukkan ada diskriminasi kepada warga tionghoa.
    mereka gak bisa nyoblos dengan alasan masih terlalu pagi, padahalkan pagi begitu seharusnya bisa loh, terbukti ditempat TPS lain kan bisa..
    moga aja alasan seperti itu bener adanya…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s