Menyewakan hutan untuk menuai bencana ??

Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan tentang penerimaan negara dari retribusi sewa hutan. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2008 mengatur besarnya sewa hutan untuk keperluan non-kehutanan. Dalam PP itu tidak dijelaskan kegiatan apa saja yang boleh menyewa hutan. PP ini seolah merencanakan penggundulan hutan di Indonesia untuk mendatangkan bencana.

Dalam peraturan pemerintah itu, hutan lindung sekalipun boleh digunakan untuk kegiatan non-kehutanan. Kalau mau bayar sedikit lebih tinggi, maka hutan lindung boleh dieksploitasi. Artinya peraturan itu memperbolehkan eksploitasi hutan lindung, misalnya untuk pertambangan atau untuk kegiatan lainnya.

Peraturan yang ditandatangai oleh Presiden SBY tanggal 4 Februari 2008 itu keseluruhannya hanya berjumlah 7 pasal, termasuk ketentuan pengaturan tatacara pembayaran retribusi. Dari segi administrasi, PP itu termasuk yang paling singkat isinya. Jadi tidak banyak diatur mengenai kriteria kegiatan yang boleh menyewa hutan dan bagaimana mekanisme penyewaan hutan. Konsiderans PP 2/2008 sangat sedikit, acuan yang diambil hanya UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP 2/2008 tersebut bahkan tidak merujuk Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, begitu juga UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, padahal kedua undang-undang itu sangat penting.

PP 2/2008 seolah pembenaran terhadap pengrusakan hutan lindung dan mencederai semangat masyarakat. Ditingkat operasional, PP ini akan digunakan sebagai legalisasi pembalakan dan exploitasi habis-habisan terhadap hutan. Hutan-hutan yang tersisa akan dikonversi menjadi kegiatan non-kehutanan. Di pulau Jawa itu berarti akan menjadi bencana yang tidak berkesudahan. Maka kloplah perkiraan saya bahwa pada tahun 2011 pulau jawa akan tenggelam. Secara tidak langsung, pemerintah seolah merencanakan bencana itu.Rasanya PP2/2008 harus ditinjau ulang oleh Pemerintah, karena tidak sesuai dengan semangat pelestarian lingkungan. Jangan-jangan ada yang “mengatur” supaya PP ini diterbitkan oleh Presiden SBY.

Catatan tambahan (18 Maret 2008),

Sejumlah pengacara sudah menuntut pencabutan PP No. 2/2008.  

6 thoughts on “Menyewakan hutan untuk menuai bencana ??

  1. Konon kabarnya, PP itu secara terselubung mau “memback-up” 13 perusahaan penambangan yang sudah mengkavling kawasan hutan lindung. Dan konon lagi, sudah ada puluhan perusahaan lain yang siap beroperasi untuk membuka tambang di hutan lindung.
    Berita ini sulit dikonfirmasi, halah…..

    Like

  2. Seseorang mengatakan bahwa, hutan Tele yang sekarang sedang diupayakan supaya tidak dibabat adalah Areal Non Hutan atau Areal Penggunaan Lain.
    Saya masih bingung atas pernyataan ini pak Silaban. Mohon penjelasannya.

    Terimakasih.

    Like

  3. @ hh
    Mohon maaf, saya sanagt miskin informasi mengenai hutan Tele yang di Samosir, Sumatera Utara. Saya tidak punya datanya. Maaf, belum bisa mendapat informasi ini.

    Like

  4. Sebenarnya hutan tele telah lama diobrak-abrik oleh perusahan2 asing, sebelum korea PT.TPL sektor tele telah dulu megobrak-abrik hutan TELE

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s