Gubernur Berdamai dengan Ecoton

Sindo, Jum’at, 04/04/2008

SURABAYA(SINDO) – Gubernur Jatim Imam Utomo menyerah menghadapi gugatan Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation/ Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) terakit pencemaran Kali Surabaya. Menghadapi gugatan di PN Surabaya yang diwakili LBH Surabaya dan LHKI Surabaya, Gubernur sebagai tergugat I dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Provinsi Jatim sebagai tergugat II, berjanji akan mengabulkan permintaan yang disampaikan dalam gugatan. Permintaan dimaksud adalah melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Jatim.

Sementara Bapedal, akan melakukan penyusunan pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya dalam bentuk peraturan Gubernur, (Perda Provinsi Jatim No 2/2008 tentang Pengolahan Kualitas Air), serta siap menindak instansi (pabrik) yang melanggar peraturan. Sebaliknya, sebagai konsekuensi damai, Gubernur meminta Ecoton mencabut gugatan bernomor 677/- Pdt.G/2007/PN.Sby yang dilayangkan pada 20 November 2007.

“Kami akan melaksanakan permintaan penggugat karena sudah menjadi tugas pemerintah,”ujar Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan Bapedal Djoko Moeradiatn kemarin. Djoko menandaskan, tawaran damai dengan Ecoton bukan karena ada tekanan, tetapi karena permintaan Ecoton sangat wajar dan sudah melalui penelitian objektif. Menurutnya,munculnya ide melontarkan penawaran perdamaian dilakukan berdasar hasil rapat yang digelar.

Rapat tersebut sekaligus menyepakati Perda Provinsi Jatim No 2/2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air. Perda ini mulai berlaku pada Maret 2008. “Setelah ada gugatan kami berpikir, akhirnya disepakati mengabulkan permintaan penggugat,” jelasnya,sembari menjanjikan pihaknya segera melakukan perbaikan-perbaikan seperti penetapan kelas air dan daya tampung.

Saiful Aris, pengacara Ecoton, menyatakan bahwa pihaknya menyetujui penawaran perdamaian yang dilakukan Pemprov. Menurutnya, dari tiga permintaan, hanya dua yang dikabulkan Pemprov. Sementara permintaan ketiga, yakni menutup perusahaan yang melakukan pencemaran, tidak bisa dikabulkan. Pasalnya, kasus tersebut harus disertai dengan bukti-bukti.

“Kalau ada bukti pencemaran yang dilakukan perusahaan, Pemprov siap melayangkan hukuman, ”kata Saiful. Direktur Ecoton Prigi Arisandi menambahkan, pihaknya siap melakukan pengawasan terhadap perusahaanperusahaan yang membuang limbah sembarangan. Jika dalam pengawasan ditemukan ada pencemaran lingkungan, Ecoton akan melaporkan ke Pemprov untuk dijatuhi hukuman.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Sudarmaji menegaskan, sidang tidak bisa diteruskan lantaran muncul surat perdamaian dari Pemprov. Menurutnya, surat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yuridis. “Karena ada surat perdamaian, sidang ditunda tanggal 10 untuk mendengarkan putusan,” tandas Sudarmaji.  (arief ardliyanto)

Sumber: Koran Sindo (Jawa Timur)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s