Astro, ironi media sebagai pilar demokrasi

Di harian Kompas beberapa hari lalu terdapat sebuah iklan raksasa satu halaman penuh dari perusahaan TV berlangganan Astro. Di dalam iklan itu perusahaan meminta maaf kepada pelanggannya karena tidak bisa siaran karena sedang ada pemeriksaan dari Depkominfo. Ternyata menurut berita koran hari ini, Depkominfo melayangkan surat penghentian siaran Astro karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak membayar biaya hak penggunaan frekuensi senilai Rp. 191.390.285.

Perusahaan media besar seperti Astro dihentikan siarannya karena belum memenuhi beberapa ketentuan administrasi dan tidak membayar biaya penggunaan frekuensi sebesar Rp. 191.390.285. Menurut vice president PT Direct Vision, pengelola Astro Indonesia, karena tidak siaran mereka rugi Rp. 3,6 Trilliun, belum termasuk iklan yang gagal tayang. Kenyataan ini sungguh ironis ditinjau dari beberapa hal.

Pertama, karena kesengajaan atau lalai tidak membayar biaya penggunaan frekuensi yang hanya kurang dari Rp. 200 juta mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 3, 6 triliun. Ini sungguh suatu kesalahan fatal dari manajemen perusahaan. Jadi dari segi manajemen, Astro diawaki oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Bagaimana mungkin sampai lalai membayar kewajiban yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat tinggi. Meski angka kerugian itu masih harus diperjelas bagaimana munculnya angka 3,6 triliun. Akan tetapi secara resmi Astro sudah mengakuinya, artinya manajemen harus mempertanggungjawabkan kerugian itu. Itu memang urusan Astro, tapi menjadi cerminan dari pengelolaan yang tidak profesional.

Kedua, iklan di harian Kompas sama sekali tidak menyebut tentang ketidak lengkapan persyaratan ijin siaran yang dimiliki Astro. Iklan itu malah terkesan seolah-olah menutupi kenyataan bahwa mereka belum melaksanakan kewajiban dasar suatu stasiun siaran media. Tentu manajemen Astro mengetahui dengan jelas bahwa mereka belum melengkapi persyaratan untuk siaran TV berlangganan. Tetapi kenyataan itu “disumirkan” dalam iklan tersebut. Kenyataannya adalah bahwa selama 4 hari siaran Astro dihentikan karena tidak melaksanakan kewajiban.

Kedua ironi diatas menjadikan ironi yang ketiga tentang sikap Astro selama ini. Melalui berbagai tayangan yang bersifat berita dan opini, Astro selama ini seringkali mengkritisi pihak-pihak lain dan lembaga lain terutama melalui dialog “Sudut Pandang” yang dipandu oleh Rizal Mustari. Tayangan itu bahkan sering terkesan “memojokkan” pihak-pihak tertentu atau nara sumbernya dalam dialog. Seolah olah pihak lain seringkali menjadi salah dan harus “dihukum” dalam acara dialog tersebut.

Sebagai media, Astro memang harus kritis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Tetapi ia juga harus kritis terhadap dirinya sendiri. Ini yang tidak dilakukan Astro. Ketika sudah menyangkut kewajibannya sendiri, ia pura-pura tidak tau. Bahkan ketika Depkominfo melayangkan surat penghentian siaran, Astro malah menyebutnya sebagai “pemeriksaan teknis”. Ini tidak jujur, tidak transparan, tidak kritis.

4 thoughts on “Astro, ironi media sebagai pilar demokrasi

  1. Astro izinnya belum beres, tapi kok bisa siaran sampai dua tahun, yang salah siapa hayoo!!!
    Kalau tidak ada yang memberi ijin gak mungkinlah Astro bisa siaran sampe dua tahun, dan tentunya yang memberi ijin adalah pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah melalui Depkominfo.
    Saya kira Pemerintah juga harus interospeksi diri sendiri, kita tuh sudah tertinggal jauh dari Malaysia dalam segala hal, mari kita lawan dengan kecerdasan, bukan “hukum Rimba”.

    Like

  2. Dengan begitu ironinya bertambah satu lagi.

    Tentu saja Astro tidak terlalu bodoh kalau selama ini sudah berani siaran. Mestilah ada pihak yang “memberi ijin”, meski persyaratan belum lengkap. Tapi kenapa selama 2 tahun ini Astro mengabaikan, baru kemudian dalam 4 hari semua “dibereskan”.

    Kalau diulas lebih jauh, mungkin akan bertambah lagi ironinya.

    Like

  3. Seharusnya pelanggan Astro bisa menuntut ganti rugi kepada perusahaan TV kabel ini. Coba kalau pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban pasti sudah didenda atau diputus.

    Dari semua informasi yang kita dapat, penyebab ditutupnya siaran Astro adalah karena kelalaian sendiri, bukan force majeur.Sayang sekali aku bukan pelanggan Astro, kalo nggak sudah aku tuntut peruahaan itu, supaya belajar menghargai hak-hak konsumen.

    Salam
    Raja Huta

    Like

  4. Setuju dengan ito Raja Huta! Tapi kapan sih hak konsumen dihargai di negri kita? Pesawat telat 8 jam aja, kita ga berhak nuntut apa-apa. Bahkan pengembalian uang tiket pesawat aja ga bisa diminta. Padahal kerugiannya berkali-kali lipat dari itu😦

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s