Lebih jauh tentang extended producer responsibility

Undang-undang tentang persampahan baru saja disahkan DPR. Salah satu substansi yang penting dalam undang-undang itu adalah extended producer responsibility (EPR). Klausul ini mewajibkan bagi pihak yang melakukan produksi barang untuk mengelola sampah yang timbul akibat penggunaan barang tersebut.

Konsep EPR sesungguhnya adalah pelaksanaan konsep “polluters pay principle”, dimana setiap orang yang menimbulkan pencemaran, harus membayar “biaya pemulihan” pencemaran itu. Konsep ini diterapkan dalam pengelolaan persampahan dengan terminologi EPR.

Secara sederhana konsep ini sesungguhnya sudah dilaksanakan masyarakat selama ini, ketika kita membayar retribusi sampah, maka uang retribusi itu digunakan untuk membiayai pengelolaan sampah. Dalam konsep EPR mekanisme pemulihan lingkungan dilaksanakan oleh produsen barang yang menimbulkan sampah, terutama bila secara alami proses penguraian sampah sulit dilaksanakan.

Contohnya adalah kemasan minuman yang menggunakan, campuran antara kertas, plastik dan alumunium. Banyak kemasan minuman yang menggunakan bahan-bahan tersebut yang secara alamiah, sangat sulit bahkan nyaris tidak bisa diuraikan. Sampah bahan kemasan seperti itu juga sulit didaur ulang, karena untuk mendaur ulangnya, komponen plastik atau alumunium harus dipisahkan dari kertas. Pemisahan komponen itu memerlukan proses tersendiri yang biayanya cukup tinggi. Untuk digunakan kembali sebagai pembungkus, bahan seperti itu juga sulit. Karena itu sampah seperti itu, nilai ekonomisnya sangat rendah.

Karena sulit didaur ulang dan sulit digunakan kembali, bahan kemasan minuman dan makanan yang terbuat dari campuran itu, selama ini biasanya dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA (tempat pembuangan akhir). Dan ini menjadi beban lingkungan yang sangat berat. Dengan konsep EPR, maka bahan kemasan seperti itu akan dikembalikan kepada produsen makanan atau minuman tersebut untuk dikelola lebih lanjut. Produsen makanan bertanggung jawab untuk mengelola bahan-bahan sampah tersebut, sampai dinilai tidak mencemari lingkungan. Produsen bertanggung jawab membiayai seluruh proses pengelolaan sampah yang bersumber dariproduksinya.

Pelaksanaan konsep EPR memerlukan mekanisme yang jelas, bagaimana produsen melaksanakan kewajibannya untuk mengelola sampah yang timbul akibat produksinya. Rantai “perjalanan” barang mulai dari produsen (pabrik) sampai ke konsumen dan kembali lagi kepada produsen, sangat panjang. Selama “perjalanan” panjang itu banyak tahapan yang kemungkinan sulit dikendalikan. Karena itu perlu disepakati “aturan main” yang jelas bagaimana produsen benar-benar melakukan kewajiban untuk mengelola sampahnya.

Karena pelaksanaan kewajiban produsen mengelola sampah itu memerlukan ongkos yang tidak sedikit, maka biasanya produsen akan cenderung menaikkan harga jual produknya. Jadi pelaksanaan Undang-Undang persampahan bisa berimplikasi meningkatnya inflasi.

Tapi dibalik itu, produsen akan dipaksa memutar otak bagaimana mengemas produknya dan mencari kemasan yang lebih ramah lingkungan. Teknologi untuk itu sudah tersedia. Tapi perlu dikaji berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk itu. Hanya saja, semua ongkos untuk mencari kemasan yang ramah lingkungan, jauh lebih rendah daripada ongkos akibat kerusakan lingkungan kalau kemasan itu tidak dikelola dengan benar.

2 thoughts on “Lebih jauh tentang extended producer responsibility

  1. Saya sangat setuju sekali dengan adanya konsep EPR. Telah saatnya produsen bertanggung jawab terhadap produksinya. Utamanya kemasan dari produksinya. Memang beberapa produk kemasan telah memiliki “nilai ekonomi” namun banyak juga kemasan yang kurang memiliki “nilai ekonomi” bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki “nilai ekonomi” seperti bungkus mie instan yang sepertinya telah memenuhi TPS, TPA hingga yg tertumpuk disela – sela tanaman bakau di Pantai Utara dan Pantai Timur Kota Surabaya

    Like

  2. BRAVO…………akhirnya konsep EPR yang tertuang dalam UUD persampahan disahkan sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi semua orang, termasuk industri yang menghasilkan kemasan. (trimkasih utk Sri Bebassari selaku aktor di belakang munculnya UU Persampahan ini)

    Sedikit berbagi informasi dalam tulisan ini, untuk kemasan campuran kertas & alumunium, bahwa industri yang menghasilkan kemasan jenis ini, sudah melakukan upaya daur ulang menjadi produk lain yang masih bermanfaat (meskipun punya program daur ulang bukan berarti industri kemasan ini pakai produk daur ulang untuk bahan baku kemasan mereka . Industri tersebut adalah PT. Tetra Pak Indonesia. Tanggung jawab terhadap pengelolaan bekas kemasan mereka (kertas & alumunium) adalah sebuah kewajiban yang diterapkan di negara manapun perusahaan ini membuka cabangnya, diantaranya yang telah mereka lakukan di Brasil,Jepang,Thailand,India ..

    Bekas kemasan ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk yang berguna, antara lain; Pulp berjenis serat panjang, dimana hampir semua industri kertas di indonesia masih mengimport pulp jenis ini.

    Selain itu, bagian alumunium & plastik bisa di pisahkan secara sederhana, kemudian dimanfaatkan sebagai koagulan penjernih air yang keruh.

    Semua manfaat dari bekas kemasan ini adalah kerjasam hasil penelitian antara PT. Tetra Pak Indonesia dengan Balai Besar Pulp & Kertas (BBPK) di Bandung sejak tahun 2005.

    Kami dari Dana Mitra Lingkungan selaku mitra untuk sosialisasi dan pengumpulan kemasan untuk tahun 2005-2007 di wilayah Jawa Barat & Jawa Timur.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s