Dalam tahun-tahun terakhir, sejumlah orang menggagas pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) sebagai pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara. Berbagai upaya sudah dilakukan ditingkat wilayah “eks keresidenan Tapanuli” sampai pendekatan ke Departemen Dalam Negeri dan DPR Pusat. Sejauh ini, upaya itu tersendat, seiring dengan keinginan Presiden SBY untuk “meredam” semangat pemekaran daerah.
Pembentukan PROTAP digagas sejumlah pihak dengan berbagai alasan. Bahkan ada juga yang mengkait-kaitkan dengan keinginan yang agak ego etnis, yaitu eks wilayah dimana Batak menjadi penduduk dominan. Pemrakarsa pembentuka propinsi Tapanuli memang umumnya adalah putra-putra Batak.
Alani do ra umbahen na gabe sulit pembentukan Protap. Pihak luar melihat, pembentukan Protap kental dengan nuansa kedaerahan yang agak “sempit”. Padahal Pemerintah pusat sedang sibuk menggalang boha do asa rasa “kedaerahan” tidak dieksploitasi, gabe cenderung berseberangan dohot semangat NKRI.
Saleleng on na muncul dipermukaan ima penggalangan rasa kebersamaan Tapanuli, asa dibahen gabe sada propinsi. Sude halak hita na dibona pasogit, nang na di pangarantoan, diajak mendukung pembentukan Protap. Hape dang boi ditutup-tutupi bahwa penggalangan pembentukan Protap, ima angka ambisi ni sebagian jolma naeng gabe gubernur dohot pejabat di Protap na baru i.
…. to be continued ……
Terus Belajar 
hahaha…saya setuju sekali dan senang bila dikompair dengan MALUT !
Konflik terjadi ketika pemilihan Gubernur !!
LikeLike
Bah, toho nai na nidok ni lae Luhut i. Molo adong propinsi baru, terpaksa ma antong Gubernur baru, DPR baru, gedung baru, dna. Sudena i sian APBD dohot APBN do.
Hape pelayanan ni Propinsi dang adong na langsung tu rakyat.
Malahan saonari adong wacana untuk mengurangi jumlah propinsi, sebagian untuk dihapus.
LikeLike
Menurut saya jangan dulu buru-buru membentuk sebuah propinsi baru yang namanya propinsi tapanuli. Perlu dipikirkan latar belakang, tujuan, proses, akibat positif dan akibat negatif yang akan terjadi.
Mungkin tujuan pembentukan propinsi tapanuli adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tapanuli (mungkin juga ada tujuan lain…?).
Apakah dengan terbentuknya propinsi tapanuli bisa menjamin rakyat disana akan lebih sejahtera…? Saya yakin tidak.
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disana yang harus dilakukan adalah mendesak penyelenggara pemerintahan yang sudah ada untuk bekerja lebih profesional. Meningkatkan iklim usaha yang sehat. Membuka peluang usaha yang seluas-luasnya tanpa merusak lingkungan dan kebudayaan setempat. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat. Membuka informasi yang seluas-luasnya baik ke luar, maupun ke dalam.
Ini bisa dilakukan oleh aparat pemerintah yang sudah ada. Yang penting bekerja secara profesional.
Pembentukan propinsi baru akan menambah pegawai baru, gedung yang baru, mobil baru dll yag baru. Semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dari mana uangnya…? Pasti dari rakyat. Apa ada negara lain yang mau membiayai..? tidak. Dari APBN..? APBN adalah uang rakyat. Dari APBD..? APBD juga uang rakyat. Dari Swasta..? Tidak. Swasta tidak mungkin mau memberikan uang secara cuma-cuma.
Perlu diingat..! Menambah Aparat Pemerintah yang tidak profesional adalah menambah masalah, dan akhirnya yang menanggung masalah itu adalah masyarakat.
Apakah dengan terbentuknya propinsi Tapanuli dijamin akan dipimpin oleh gubernur yang bersih, tidak mau korupsi, profesional, peduli dengan masyarakat…? Tidak ada jaminan. Apakah pegawai2 yang akan bekerja disana adalah pegawai2 yang profesional…? Belum tentu.
Dan masih ada sejuta pertayaan yang tidak bisa kita jawab.
Harus disadari bahwa kemajuan suatu daerah tidak diukur dari dapat atau tidak daerah tsb membentuk propinsi baru, tetapi diukur dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat ditempat tersebut.
Coba kita bertanya kepada masyarakat Sulawesi Barat dan Maluku Utara, apakah kehidupan mereka sekarang lebih baik…?
LikeLike