Menilai Kontrak Politik Calon Kepala Daerah

Para pasangan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, mulai mendeklarasikan “janji-janji” kepada masyarakat, ada menamakan “Kontrak Politik“, ada yang menyebut sebagai komitmen. Bahkan ada pasangan Cagub/Cawagub yang mengatakan siap mundur ditengah jalan kalau gagal melaksanakan kontrak politik .

Kalau dicermati dengan seksama, kontrak politik yang diproklamirkan, sebenarnya “tidak berisi apa-apa”. Dengan Kontrak politik seperti itu, Cagub/Cawagub tidak bisa dinilai gagal atau berhasil. Karena  komitmennya terlalu umum. Jadi tidak heran kalau cagub/cawagub berani sesumbar untuk mundur kalau dinilai gagal. Persoalannya adalah bagaimana caranya menyatakan mereka gagal atau berhasil dengan format kontrak politik seperti itu.

Tengoklah salah satu kontrak politiknya: 1). Membebaskan biaya berobat bagi rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah; 2). Membebaskan biaya pendidikan rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah. Itulah contoh “janji” yang dijadikan kontrak politik.

Secara sepintas saja sudah bisa dilihat bahwa komitmen seperti itu, sesungguhnya tidak mempunyai nilai apa-apa, karena tidak bisa diukur. Kalaupun nantinya komitmen itu diuraikan menjadi lebih rinci, satu sama lain akan saling kontradiksi. Komitmen diatas, misalnya, bagaimana mengukur kemampuan keuangan daerah terhadap pembebasan berobat dan pendidikan. kalau nantinya tidak bisa membebaskan biaya berobat, maka dengan mudah berkelit dengan mengatakan, bahwa keuangan daerah belum mampu.

Jadi kalau dicermati secara seksama, kontrak politik itu sudah gagal pada saat dideklarasikan, dan gagal pada saat ditandatangani. Tidak perlu menunggu sampai yang bersangkutan menjabat gubernur, dengan komitmen seperti itu, sudah dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan gagal. Tapi tentu saja hal itu akan dibantah oleh yang bersangkutan dan pendukung (kroni)nya.

Kalau benar-benar mau membuat “perjanjian” dengan rakyat (terutama golongan bawah), maka komitmen yang dibuat haruslah dengan bahasa yang sederhana, bisa diukur oleh orang banyak dan ada target yang mudah dinilai. Rakyat tidak memerlukan bahasa yang muluk-muluk dan teoritis, tapi yang sederhana dan langsung bisa dilihat. Masalahnya adalah bahwa membuat janji politik dengan format yang sederhana, adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Selain itu melaksanakan janji yang sedemikian terukur, akan sangat mudah dinilai kegagalan dan keberhasilannya. Dan calon kepala daerah biasanya cenderung menghindari hal-hal yang mudah diukur. Calon akan memilih janji-janji yang sumir dan bermakna ganda, jadi kalau nanti gagal, akan sangat mudah untuk berkelit.

Kalau demikian halnya, lalu apa yang bisa dinilai dari seorang calon kepala daerah ??. Sejatinya jawabannnya tidak banyak. Janji seorang calon kepala daerah tidak jauh berbeda dengan janji seorang anak, yang selalu berjanji akan rajin belajar, tapi tak pernah ditepati.

Maka hati-hatilah kalau memilih.  Apalagi kalau memilih kepala daerah.

4 thoughts on “Menilai Kontrak Politik Calon Kepala Daerah

  1. Tidak heran, kalau banyak yang bilang Pilkada adalah Panggung Sandiwara dan Dagelan yang menghabiskan biaya tinggi.

    Orang berlomba-lomba ingin menjadi Gubernur, Walikota, Bupati. Tapi mau jadi “idola” di teve aja, orang berlomba mengerahkan segala daya dan dana, apalagi untuk menjadi Gubernur.

    Like

  2. Rakyat ialah kita
    jutaan tangan yang mengayun dalam kerja
    di bumi di tanah tercinta
    jutaan tangan mengayun bersama
    membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga
    mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota
    menaikkan layar menebar jala
    meraba kelam di tambang logam dan batubara
    Rakyat ialah tangan yang bekerja

    Like

  3. Kontrak politik di negeri kita itu jelas2 sulit diwujudkan…
    Alasannya banyak sih, tapi yg paling mendasar antara lain: emang setelah dia menang dan mau bikin kebijakan, gubernur ga berhadapan sama DPRD? Emang dia mikir, berapa duit yg dia punya dan yg sudah dialokasikan untuk masing2 lembaga? Emang dia mikir tata kelembagaan yg bakal dia hadapi utk mewujudkan janjinya?? dll..

    Jangan pernah berharap dari janji2 politik… Yang menjadi penting kemudian adalah pendidikan politik terhadap masyarakat..

    Carpe Diem!!!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s