Plus minus Undang-Undang Persampahan (1)

Undang-undang pengelolaan persampahan (UU 18/2008) merupakan landasan legal bagi pengelolaan persampahan di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu tonggak baru bagi pengelolaan sampah. Bila ditilik lebih teliti, undang-undang baru ini masih mempunyai plus minus yang cukup signifikan. Saya akan mencoba mencermati plus minus UU 18/2008. Mungkin akan ada beberapa tulisan yang akan mecermati plus minus undang-undang ini.

Undang-undang pengelolaan persampahan lahir dari latar belakang beberapa kejadian yang mencolok dalam pengelolaan sampah. Salah satu diantaranya adalah musibah TPA Lewi Gajah di Cimahi, Bandung, yang menelan banyak korban jiwa. Sebagaimana diketahui, beberapa tahun lalu, TPA Lewi Gajah di Cimahi, mengalami longsor yang menimpa belasan rumah penduduk yang tinggal disekitar TPA. Meski pada awalnya TPA ini jauh dari permukiman penduduk, tapi sejalan dengan besarnya volume sampah, beberapa orang membangun rumah didekat TPA. Mereka yang tinggal di rumah-rumah itu umumnya adalah pemulung. Kasus TPA Lewi Gajah mencatat korban akibat pengelolaan TPA yang bermasalah. Karena itu beberapa pihak kemudian mendorong perlunya undang-undang yang melindungi masyarakat dari pengelolaan sampah.

Penyusunan undang-undang 18/2008 terkesan terburu-buru, karena substansinya kurang komprehensif. Hal itu bisa dilihat dari keseluruhan undang-undang ini, yang amat kuat adalah sisi perlindungan hukum bagi orang yang kemungkinan terkena dampak dari pengelolaan sampah. Dari sisi ini, bila terjadi kasus pengelolaan TPA yang tidak benar, dipastikan warga yang terkena dampak akan mendapat perlindungan penuh. Akan tetapi, dari segi operasionalisasi dan pelaksanaan, undang-undang ini mempunyai banyak kelemahan. Aspek pelaksanaan teknis dilapangan tidak mempunyai ruang yang cukup dalam undang-undang. Memang disebutkan, bahwa akan ada Peraturan Pemerintah yang akan menjabarkan undang-undang. Ketidak lengkapan aspek pelaksanaan teknis operasional ini terkesan sangat kuat. Tidak ada pasal-pasal yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan undang-undang, kecuali menyebutkan bahwa hal itu akan datur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

Sangat boleh jadi kelemahan aspek pelaksanaan ini karena tim perumus undang-undang ini terkesan eksklusif. Menurut informasi, tim perumus undang-undang persampahan “dimonopoli” oleh orang-rang dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ditambah beberapa orang yang direkrut oleh KLH. Substansi undang-undang terlalu teoritis. Mungkin itu disebabkan karena tim perumus sangat miskin dengan pengalaman pelaksanaan operasional di lapangan. Sehingga secara keseluruhan, dapat dikatakan undang-undang terlalu sarat dengan wacana hukum teoritis, tapi sangat miskin dengan aspek pelaksanaan.

Saya mengikuti dua kali sosialisasi tentang undang-undang ini, yang pertama ketika masih RUU, sekitar akhir tahun 2007. Dan yang kedua pada 10 Juni 2008 yang lalu, ketika Undang-undang sudah disahkan. Dari mengikuti sosialisasi itu, ada kesan bahwa tim perumus, menghindari keterlibatan orang-orang dengan pengalaman teknis di lapangan dalam perumusan undang-undang ini. Hal itu bahkan secara tidak langsung pernah dinyatakan oleh salah seorang anggota tim perumus. Apa tujuannya untuk menghindari hal tersebut. Apakah menyusun sebuah undang-undang juga dimaksudkan seolah mencari popularitas, sementara tidak perduli apakah undang-undang itu bisa dilaksanakan atau tidak. Dari sosialisasi, tim perumus, selalu mengklaim, bahwa undang-undang ini adalah tonggak sejarah, karena dinilai berhasil merumuskan undang-undang yang cukup spesifik bidangnya.

Ketika masih RUU, tim perumus, secara resmi memang meminta masukan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah. Tapi seringkali Tim Perumuslah yang “berkuasa” menentukan hasil akhir apa yang menjadi isi dari naskah Rancangan UU. Masukan-masukan dari berbagai pihak dibundel sebagai pelengkap proses perumusan RUU. Apakah hal itu terjadi dalam proses perumusan Undang-Undang 18 tahun 2008, saya tidak tau.

Yang menjadi kekhawatiran adalah, nantinya undang-undang ini menjadi “macan kertas”. Pengalaman yang terjadi dengan Undang-Undang lalu Lintas, bisa terjadi dengan Undang-Undang Persampahan. Pelaksanaan di lapangan jauh dari harapan. Beberapa tahun lalu, undang-undang lalu lintas disiapkan dengan cukup ideal. Bahkan karena idealnya, dalam pelaksanaannya kemudian diadakan penundaan dan “penyesuaian”. Apakah undang-undang persampahan akan mengikuti pengalaman undang-undang lalu lintas ?. Tanda-tanda kea rah itu cukup kuat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s