Plus minus Undang-Undang Persampahan (2)

Ada beberapa plus minus lain yang perlu di uraikan dari undang-undang 18/2008. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, umumnya selalu digunakan pendekatan “polluters pay principle“. Dengan pendekatan itu, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan, bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan.Undang-undang 18/2008 tidak menggunakan pendekatan “polluters pay principle” (PPP).

Agak aneh, ketika sebuah undang-undang tentang lingkungan hidup tidak menggunakan pendekatan “polluters pay principle” (PPP). Hal itu bahkan ditegaskan sendiri oleh salah satu anggota tim perumus RUU pengelolaan persampahan, pernyaaannya disampaikan pada sosialisasi UU 18/2008 di Solo tanggal 10 Juni 2008. Hal ini diakui oleh anggota tim perumus dari KLH, yang dengan tegas mengatakan bahwa pengelolaan persampahan tidak menggunakan pendekatan PPP, melainkan menyatakan bahwa pengelolaan persampahan adalah “domain publik“. Tim perumus UU menyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Secara struktur, KLH bukanlah elemen Pemerintah yang ikut melaksanakan Undang-undang itu. KLH bukanlah kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Apakah karena alasan itu KLH menyiapkan undang-undang yang demikian?.

Saya menganggap pendekatan yang dilakukan itu selain aneh, juga ceroboh. Dengan tidak menggunakan pendekatan PPP, undang-undang itu membebankan tanggung jawab pengelolaan persampahan pada pemerintah. Padahal, sampah sangat berpotensi mencemari lingkungan, karena itu, setiap pencemar bertanggung jawab untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran. Ini adalah prinsip “polluters pay principle” yang universal yang sudah diberlakukan dimana-mana. Kalau pengelolaan persampahan dilihat sebagai “domain publik” semata, maka akan ada masyarakat yang melempar tanggung jawab dan membiarkan hanya pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah.

Pengingkaran “polluters pay principle” itu terkesan kuat dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang tersebut. Pasal 12 mengatur tentang hak setiap orang, sementara pasal 13 menjelaskan tentang kewajiban setiap orang. Pasal 12 dan pasal 13, kentara sekali memberi kesan timpang antara hak dan kewajiban setiap orang. Undang-undang ini memang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi sampah, tapi tidak melihat kemungkinan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah. Pengingkaran polluters pay principle dilakukan, karena sampah dilihat sebagai obyek ekonomi semata. Padahal, nilai ekonomi pengelolaan sampah adalah merupakan “bonus” (added value), nilai ekonomi sampah bukan dengan tujuan keuntungan finansial.

Undang-undang persampahan tidak melihat sampah sebagai pollutan potensial yang dapat mencemari, undang-undang menutup ruang pada kenyataan bahwa sampah juga adalah limbah. Karena itu undang-undang tidak memfasilitasi pengelolaan sampah sebagai pengelolaan lingkungan. Itulah yang dijadikan alasan mengapa “polluters pay principle”, tidak diterapkan pada undang-undang nomor 18/2008 tentang persampahan. Ini adalah “minus” yang sangat besar dari undang-undang ini.

4 thoughts on “Plus minus Undang-Undang Persampahan (2)

  1. Ada beberapa hal yang sangat menarik di dalam undang-undang ini. Pertama adalah mengenai penggolongan jenis sampah yang dikelola. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi:
    a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
    b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
    c. sampah yang timbul akibat bencana;
    d. puing bongkaran bangunan;
    e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
    f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

    Hal yang disayangkan dalam undang-undang ini adalah tidak dimasukkannya sampah elektronik dalam definisi sampah itu sendiri. Sampah elektronik merupakan jenis sampah yang sulit untuk diolah dan memerlukan penanganan khusus.

    Hal yang juga menarik tercantum dalam Pasal 21 mengenai diberikannya insentif dan disinsentif. Insentif akan diberikan pada setiap orang yang mengurangi sampah, sementara disinsentif akan diberikan pada setiap orang yang tidak mengurangi sampah. Ketentuan ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Namun belum jelas bentuk insentif apakah yang akan diberikan pemerintah? Jika berbentuk uang atau pengurangan jumlah tagihan listrik, air atau telepon, mungkin akan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengurangi sampah.

    Namun yang menjadi masalah adalah ukuran apa yang akan dipakai untuk menyatakan orang tersebut dikatakan mengurangi sampah. Apakah harus ditimbang per hari berdasarkan catatan periodik tertentu?

    Like

  2. Horas Ompung,
    Kebetulan saya diminta teman untuk bantu buat ukl-upl Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Saya mau tanya mengenai dasar hukum pengelolaan tinja, apakah sudah ada Undang-Undang, PP atau peraturan lain yg spesifik mengatur pengelolaan tinja? Terima kasih sebelumnya ompung

    Like

  3. @Ivan Kuswandi K. Silaban: Kalau khusus IPLT, Undang-Undang dan PP kayaknya belum ada. Aturan yang ada adalah “pedoman” dan “panduan” dari Kementerian PU. Aturan tentang UKL-UPL ada Undang-Undang 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPnya yang baru sudah ada yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012, tentang Ijin Lingkungan. Disitu jelas bagaimana menyusun UKL-UPL.

    Like

  4. Mauliate ompung, memang na dapothu pe holan pedoman dohot panduan i do. i pe na dapot lebih cenderung tu teknis. Molo modelling dohot teori tu prinsip desain IPLT sian website ni EPA dohot WHO do dapothu godang. adong dokumen na i na denggan menjelashon, boasa misalnya kedalaman ni kolam on porlu baenon songonon, molo kolam na asing dang pola pabagashu. aha proses2 kimia, fisika, biologi na terjadi di kolam i. jadi sian i pe baru boi tabaen desain system dohot teknis na sesuai, paling tidak lebih efektif. Molo nungga adong peraturan lokal mengenai parameter na i, sesuai dohon kondisi alam indonesia, boi untaboan i ba patoranghon. Memang di dokumen ni WHO i, nungga adong panduan tu daerah tropis. Mauliate Ompung, Horas.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s