Kepala daerah yang dibutuhkan rakyat

Indonesia sedang memasuki babak baru pemerintahan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan yang sangat luas bagi daerah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi sampai kebatas maksimum. Dengan Undang-undang otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengeksplorasi segala potensi yang ada . Dengan undang-undang otonomi, pemilihan kepala daerah bisa menjadi pisau bermata dua, disatu sisi otonomi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerah “yang dikenal dekat” dengan wilayah. Disisi lain, pemilihan kepala daerah juga memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan dan menjadi “demokrasi semu”.

Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan undang-undang otonomi. Kepala daerah yang diperlukan adalah “manajer daerah” untuk memajukan daerah dan rakyatnya. Pada era otonomi saat ini, tidak diperlukan lagi kepala daerah yang berfungsi sebagai “penguasa daerah”. Sebagai manajer daerah, seorang Bupati, Walikota atau Gubernur haruslah mampu menjadi “generator” pendorong pertumbuhan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Ia harus mampu menggerakkan lokomotif pembangunan sekaligus mengarahkan pembangunan itu ke tujuan yang diharapkan.

Untuk mendapatkan seorang kepala daerah yang mampu menjadi pendorong dan pengarah pembangunan, maka ia harus mempunyai kemampuan yang memadai. Fungsi pendorong dan pengarah adalah suatu fungsi manajemen, sebagai sustu sistem manajemen, maka kepala daerah harus mampu merancang dan melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan daerah dengan baik. Manajemen kepala daerah tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Dengan kondisi Indonesia sekarang ini, sejumlah kepentingan menjadi tantangan dan persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang kepala daerah.

Karena itu, sesungguhnya menjadi kepala daerah bukanlah hal yang mudah, dan tidak semua orang mampu menjadi kepala daerah. Kemampuan manajemen minimal yang dibutuhkan meliputi bidang administrasi pemerintahan, bidang pembangunan, bidang politik dan kesejahteraan rakyat. Kalau keempat bidang itu tidak dimiliki, maka kemungkinan besar kepala daerah akan terjerumus kedalam konflik dan permasalahan yang terus menerus.

Menjadi kepala daerah, bukan sekedar memimpin pemerintahan kepala dinas, atau sekedar meresmikan kegiatan masyarakat. Kepala daerah adalah “manajer’ dari banyak manajer. Mungkin lebih pas kalau dikatan kepala daerah adalah “super manajer“.  Selain harus mampu mempromosikan daerahnya, ia juga harus bisa mengatasi hambatan dan permasalahan di daerahnya. Persoalan-persoalan di daerah, bukanlah persoalan sederhana, karena itu diperlukan “kemampuan lebih” untuk menjadi kepala daerah.

Sayangnya banyak orang, terlalu berlebihan mengukur diri, sehingga menganggap bahwa ia punya kemampuan yang cukup untuk menjadi kepala daerah.  Disisi lain, ada juga orang yang secara sengaja “memberikan penilaian lebih” kepada seseorang, sehingga yang dinilai menjadi yakin bahwa ia bisa menjadi kepala daerah. Penilaian obyektif akan kemampuan seseorang, sangat sulit didapatkan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s