Pilkada dikuasai cukong uang

Kemarin Jumat 1 Agustus 2008, KPUD Jawa Timur melakukan penghitungan manual terhadap hasil Pilkada Gubernur. Pasangan “Karsa” (Sukarwo-Saiful) menempati urutan teratas dengan 26,43 persen, disusul pasangan “Kaji” (Khofifah-Mujiono) ditempat kedua mendapatkan 24,82 persen. Tiga pasangan lainnya hasilnya lebih rendah. Dengan demikian, kedua pasangan Karsa dan Kaji akan maju ke putaran kedua untuk memperebutkan kursi Gubernur 2008-2013.

Hasil perhitungan KPUD Jatim itu, masih bersifat sementara, karena pengumuman resmi baru akan dilakukan hari Senin 4 Agustus. Kalau ada pihak-pihak yang mempermasalahkan hasil perhitungan KPUD itu, maka hasil perhitungan itu akan diputuskan di pengadilan. Ketika berbagai lembaga survey melaksanakan quick count, pasangan SR yang diusung PDI-Perjuangan, menyatakan menjadi pemenang dengan mendapat suara tertinggi sekitar 26 persen. Padahal hasil perhitungan KPUD Jumat ini, pasangan SR hanya mendapatkan sekitar 21 persen. Apakah PDIP akan menuntut hasil perhitungan KPUD ke pengadilan, masih belum diketahui.

Dari pelaksanaan Pilgub Jatim 2008, ada hasil mencemaskan yang perlu dicermati oleh berbagai pihak. The Habibie Centre menyatakan bahwa Pilkada jawa Timur nyata-nyata dikotori dengan politik uang. DR. Siti Zuhro dari The Habibie Centre mengungkapkan bahwa telah terjadi mobilisasi pembelian suara melalui tokoh-tokoh lokal. Sejumlah orang yang diistilahkan Siti Zuhro sebagai “investor politik” membagi-bagikan uang untuk mencari dukungan suara untuk kandidat tertentu. Berkoper-koper uang dibagikan kepada tokoh-tokoh lokal. Tokoh lokal inilah kemudian yang bergerilya kepada masyarakat. The Habibie Centre juga menemukan hal yang sama pada Pilkada Bupati Jombang yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan Pilkada Gubernur. Kukong uang bergentayangan membeli suara.

Temuan The Habibie Centre itu sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Hanya saja selama ini belum ada lembaga yang secara resmi melakukan penelitian yang sistematis. Hasil itu hanya penegasan terhadap dugaan praktek politik uang yang terjadi dalam Pilkada. Hasil temuan The Habibie Centre tersebut, seharusnya disikapi dan dicermati untuk meluruskan mekanisme pelaksanaan Pilkada.

Pertanyaan yang perlu dicermati adalah, untuk siapa cukong uang di Pilkada itu bekerja. Kalau cukong uang berkeliaran membeli suara, maka logika sederhananya, cukong uang alias investor politik itu tentu bekerja untuk kandidat kepala daerah. Tapi sudah bisa diduga, setiap kandidat akan membantah menggunakan cukong uang untuk mencari dukungan suara. Pertanyaan selanjutnya adalah cukong uang itu tentu akan menuntut pengembalian kepada kandidat yang dicukongi, setelah si kandidat memenangkan Pilkada.

Pengalaman Philippina

Sekitar tahun 2002, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang staf Asian Development Bank (ADB), Ms. Bathan, yang merupakan orang Philipina. Kepada Ms. Bathan saya menanyakan pengalaman Philipina yang sudah lebih dulu melakukan Pilkada langsung. Menurut Ms. Bathan, pada awal Otonomi di Philippina, Pilkada terkesan bersih dari “money politic”. Tapi sejalan dengan waktu, ternyata pilkada langsung di Philipina “menemukan” cara-cara pelaksanaan politik uang. Para pemilih diberi uang untuk memilih calon tertentu. Sejumlah orang melakukan gerakan gerilya untuk membeli suara.

Agaknya sistim Pilkada Indonesia sekarang ini sudah “menemukan” cara membeli suara pemilih Pilkada langsung. Kalau kemudian cara-cara kotor itu menyebar bak virus ke seluruh Indonesia, barangkali demokrasi menjadi tanda tanya besar. Dan kalau iu juga terjadi pada Pemilu 2009, nampaknya demokrasi negeri ini berjalan di trek yang keliru. Sebelum terlalu jauh, trek itu harus diluruskan oleh masyarakat.

4 thoughts on “Pilkada dikuasai cukong uang

  1. Sepertinya hukum pasar saja. Selama ada yang mau membeli, maka ada yang menjual.

    Soal harga, ya kembali ke hukum pasar, bisa tinggi, bisa rendah, bisa nego. Sepertinya mekanisme pasar sudah berjalan. Kalau pembeli lagi butuh banget, ya harganya menjadi tinggi.

    Yang jadi repot, kalau demokrasi menjadi ajang transaksi money politic, demokrasi macam apa yang kita punya ?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s