Raperda kawasan terbatas rokok setahun di DPRD

Kota Surabaya menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kawasan terbatas rokok. Raperda itu akan mengatur kegiatan yang berhubungan dengan rokok, yaitu promosi, menjual dan menghisap rokok di kawasan-kawasan tertentu. Di beberapa kawasan tertentu, seperti tempat ibadah, lokasi pendidikan, fasilitas kesehatan, angkutan umum akan dilarang untuk promosi, menjual dan menghisap rokok. Sementara di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, dan perkantoran akan diatur kawasan terbatas merokok. Sayangnya, pembahasan Raperda yang cuma 13 pasal itu sudah hampir setahun di DPRD Surabaya, dan belum selesai.

Pembahasan Raperda yang cukup alot itu sebenarnya menjadi tanda tanya. Dari segi substansi, materi yang dimuat dalam raperda itu tidak terlalu kompleks. Yang diatur hanya pelarangan kegiatan rokok dikawasan tertentu, dan pengaturan kawasan terbatas rokok di tempat-tempat umum. Dari 13 pasal Raperda, sebagian besar pasal adalah tentang ketentuan umum dalam sebuah Perda. Inti dari perda itu hanya 6 pasal, yang meliputi kawasan tanpa rokok, kawasan terbatas merokok, tempat khusus untuk merokok, kewajiban lembaga atas kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok serta peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pelarangan kegiatan rokok di tempat-tempat khusus tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak akibat kegiatan merokok.

Karena itu agak aneh, kalau Panitia Khusus (Pansus) Raperda rokok harus diperpanjang masa kerjanya sampai 4 (empat) kali. Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya 20 Agustus 2008, memperpanjang masa kerja Pansus rokok untuk ke empat kalinya. Berarti, Pansus bekerja selama 5 kali masa kerja masing-masing 2 bulan. Dari masa kerja yang satu ke perpanjangan lainnya, setidaknya butuh waktu 2 minggu sampai sebulan. Jadi total proses pembahasan Raperda rokok di DPRD Surabaya sudah kurang lebih 1 tahun. Untuk diketahui, perpanjangan masa kerja Pansus harus dilakukan melalui rapat paripurna DPRD.

Berbagai kelompok masyarakat sudah berkali-kali mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Raperda tersebut. Terakhir, sejumlah LSM mendatangi Walikota Surabaya, meminta dukungan walikota untuk percepatan pengesahan raperda tersebut. Ketua Pansus, Retna Wangsa Bawana, yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya, kelihatannya juga mengalami kendala mempercepat pembahasan. Ada anggota Pansus yang kelihatannya terlalu mengada-ngada dalam pembahasan raperda tersebut. Tanpa alasan yang jelas, pembahasan menjadi tertunda berkali-kali. Karena itu tidak heran, kalau ada yang menduga, bahwa ada pihak yang sengaja menghalangi pembahasan raperda tersebut.

Raperda tentang rokok, sesungguhnya tidak melarang orang untuk merokok. Raperda itu dimaksudkan mengatur kegiatan rokok, sehingga orang yang tidak merokok, terlindungi dari limbah asap rokok. Kelompok-kelompok yang perlu dilindungi terutama anak-anak, pasien rumah sakit dan fasilitas kesehatan, ibu-ibu hamil, dan kelompok remaja. Berbagai data yang dihimpun menunjukkan, bahwa kelompok masyarakat yang disebutkan diatas, sangat rentan terhadap kegiatan rokok. Karena itu perlu dilindungi dengan aturan dalam Perda.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s