2 Tahun Sanksi Minimal

Kompas, Rabu, 3 September 2008 | 01:07 WIB

Pemberi Izin dan Pemrakarsa Dapat Diberhentikan


Jakarta, Kompas – Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan usulan sanksi minimal 2 tahun bagi pemrakarsa dan pemberi izin usaha yang merusak lingkungan akibat ketidaklayakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Pejabat pemberi izin pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Adapun denda minimal yang diusulkan senilai Rp 100 juta dan denda maksimal Rp 5 miliar. Usulan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini di tangan DPR.

”Revitalisasi amdal kami harap dapat dukungan,” kata Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita di Jakarta, Selasa (2/9). Selama puluhan tahun, amdal diperlakukan sebatas prasyarat administrasi yang tidak memiliki kekuatan menentukan.

Dukungan nyata revitalisasi amdal diharapkan meningkatkan peran amdal. Jika sebelumnya menjadi salah satu prasyarat izin usaha, nantinya diharapkan dapat membatalkan izin usaha/kegiatannya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan dukungannya. Kini, revisi UU No 23/1997 dijadikan hak inisiatif DPR yang diharapkan disahkan paling lambat tahun 2009.

”Kami sedang memintakan dukungan hak inisiatif minimal 13 orang. Saya kira lebih dari itu dapat kami peroleh,” kata dia. Seusai dukungan diperoleh, rencana pembahasan disahkan dalam sidang paripurna.

Lisensi komisi penilai

Tahun 2008 ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara LH No 6/2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota. Lisensi dapat diberikan jika lembaga dipimpin pejabat minimal setingkat eselon II, memiliki kantor sekretariat, memiliki tim teknis yang lulus pelatihan penyusunan amdal (2 orang) dan lulus latihan penilaian amdal (3 orang).

Komisi penilai juga memiliki tenaga ahli, melibatkan LSM lingkungan, dan ada kerja sama dengan laboratorium terakreditasi. ”Kami bukan mempersulit, tetapi memperketat proses demi kualitas dokumen kajian amdal yang lebih baik,” kata Hermien.

Jika daerah merasa ada keterbatasan kemampuan untuk menilai, pemerintah provinsi dan pusat akan membantu. ”Persoalan amdal bukan pada batas administrasi, tapi ekosistem,” tutur Hermien.

Revitalisasi amdal pun memperoleh dukungan perguruan tinggi, seperti diungkapkan Suyud Warno Utomo dari Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PSML) Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Harapan yang muncul adalah sanksi hukum atas amdal bermasalah.

Pengalamannya sebagai konsultan penyusunan amdal menunjukkan, permasalahan seringkali muncul ketika proses masih dalam penyusunan. Misalnya, penilaian tidak substantif, lampiran kurang, dan ada keterbatasan kemampuan anggota penilai.

Bahkan, beberapa kali ia menemui kesalahan fatal. Banyak pemerintah daerah yang tidak tahu bahwa amdal harus disusun sebelum izin dikeluarkan.

Bahkan, tak sedikit di antaranya yang menilai amdal berakhir pada keluarnya izin usaha. Padahal, amdal hanyalah awal sebelum pengawasan rutin melalui rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL). ”Tindak lanjut kajian amdal harus ada. Percuma kalau tidak ada,” ujarnya. (GSA)

Sumber : Kompas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s