Sekali lagi tentang pembentukan propinsi Tapanuli (2)

Kalau saja propinsi Tapanuli terbentuk, tugas dan fungsi yang akan dilaksanakannya tidak akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Propinsi Sumatera Utara selama ini. Kewenangan yang ada pada “Propinsi Tapanuli” tidak akan lebih banyak dari kewenangan Propinsi Sumatera Utara sekarang. Disisi lain, pembentukan Propinsi baru itu akan menyedot anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan biaya operasional fasilitas administrasi pemerintahan propinsi baru.

Anggaran APBD Sumatera Utara tidak akan berkurang dengan adanya Propinsi Tapanuli. Propinsi Tapanuli tidak akan melaksanakan pelayanan masyarakat, ia juga tidak akan melaksanakan pembangunan daerah secara langsung. Selain karena masih baru, tidak ada landasan legal yang mendukungnya. Propinsi hanya akan mengembangkan wacana pembangunan daerah. Pengertian “melaksanakan pembangunan daerah secara langsung” sangat berbeda dengan pengertian “wacana mengembangkan pembangunan daerah”.

Pemerintah Kabupaten dan Kota lah yang harus proaktif dan berinisiatif “mengambil” kewenangan yang masih dilaksanakan oleh Propinsi. Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Kabupaten Samosir serta Kota Sibolga harus meningkatkan kemampuan SDM nya untuk mengambil alih kewenangan itu. Secara normatif, kewenangan itu ada pada Kabupaten, tetapi secara faktual, kewenangan itu tidak akan “diserahkan” begitu saja oleh Propinsi dan oleh Pemerintah Pusat.

Kabupaten dan kota itu harus meningkatkan daya saing secara positif dengan memberikan keunggulan masing-masing. Investasi di daerah ini dikembangkan tanpa “menggadaikan” daerah. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong roda perekonomian daerah. Kewenangan pengembangan investasi di daerah ada pada Kabupaten dan kota. Tapi investasi tidak akan datang, bila instrumen pendorong investasi itu tidak tersedia dengan baik. Instrumen yang mendorong adalah adanya kemudahan perijinan, adanya kepastian proses dan waktu penerbitan ijin. Informasi yang lengkap entang bidang-bidang investasi tersedia dan terbuka. Investor akan besemangat bila pajak dan retribusi yang diberlakukan serendah mungkin. Selain itu, ada kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi di daerah. Bila pendorong investasi ini ada di kabupaten dan kota yang ada di tapanuli, maka investor akan berlomba-lomba datang ke Tapanuli.

Kalau kabupaten dan kota bisa menerapkan “good local governance” dengan konsisten, maka kredibilitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Bila kepercayaan masyarakat tumbuh, maka partisipasi masyarakat juga akan bertumbuh pula. Dalam kondisi ini, maka iklim investasi akan berkembang dengan baik. masyarakat tidak akan terlalu peduli, apakah birokrasinya dilakukan oleh propinsi atau kabupaten. Yang diperlukan masyarakat adalah adanya peningkatan kesejahteraan yang datang dari hasil pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang baik.

Yang tidak boleh dilupakan adalah, bahwa dijaman otonomi dan globalisasi sekarang ini kompetisi antar daerah semakin tinggi. Hanya daerah-daerah yang menerapkan “good local governance“, secara konsisten yang akan bertahan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Daerah-daerah di Tapanuli tidak hanya bersaing dengan Sumatera Barat atau Lampung, tapi juga dengan Penang atau Johor Baru di Malaysia, bahkan dengan Phuket dan Pataya di Thailand atau dengan Cebu di Philippina. Daya saing Kabupaten dan kota di Tapanuli dapat ditingkatkan kalau masyarakat dan jajaran birokrasi bersama-sama meningkatkan “kapasitas” secara menyeluruh. Otonomi yang ada di Kabupaten dan kota memberikan peluang yang sangat luas untuk meningkatkan kapasitas itu.

6 thoughts on “Sekali lagi tentang pembentukan propinsi Tapanuli (2)

  1. Di luar diskusi sensitif yang tidak seharusnya tentang provinsi Tapanuli, yang saya kira semua orang sudah tahu itu, saya bahkan berfikir membagi Sumatera Utara menjadi 10 (sepuluh) provinsi. Ya, 10 provinsi.

    Provinsi-provinsi kecil itu akan lebih mampu melayani masyarakat, tentu dengan penyesuaian budaya pemerintahan yang radikal. Di provinsi kecil-kecil itu akan ada keleluasaan para gubernur kecil untuk memikirkan akyat, bahkan sempat bergotong royong membersihkan parit-parit yang sumbat, bersama rakyat.
    Gubernur-gubernur di provinsi-provinsi besar relaif berurusan dengan stabilitas keuasaan di antara tarik-menarik faktor yang begitu jauh dari paradigma kerakyatan.
    Secara filosofis sekumpulan masyarakat tidak memerlukan pemerintahan sama sekali jika tak bermanfaat bagi mereka, ya untuk kesejahteraan mereka tentu.
    Jika akan berfikir ke pembentukan provinsi-provinsi kecil itu, maka jangan bayangkan segala macam instrumentasi kerakyatan palsu yang ada sekaang, semisal dinas-dinas yang menyedot anggaran terlalu besar terutama karena sistem korupsi yang tak terkendalikan oleh siapapun.
    Semestinya pembentukan provinsi itu, atau pemekaran wilayah, menjadi tugas menteri dalam negeri. Dia harus punya kajian objektif dan dinamis dan dengan data-data progress mutakhir tentang daerah-daerah. Dengan begitu dia menjadi tahu daerah mana yang akan dimekarkan. Jangan seperti sekarang, pemekaran itu menjadi perkelahian buat para pencari kekuasaan lokal, dan walau semestinya tak begitu, pemekaran pun juga tak boleh disetarakan seakan pembentukan negara baru. Para pemrakarsanya sering seakan diposisikan seperti pelaku disintegrasi.
    Letakkanlah rakyat, kesejahteraan rakyat, dalam keseluruhan gagasan pemekaran wilayah itu. Pasti aman.
    Nah soal provinsi tapanuli itu. Kebetulan dari awal saya mengikuti. Kemurnian awal belakangan ternoda oleh kepenintingan-kepentingan yang aneh-aneh. Lucu benar orang-orang Tabagsel menolak provinsi Tapanuli tetapi ingin segera memiliki provinsi sendiri bernama Tabagsel. Kedewaaan bangsa ini meleleh ke orientasi lain yang, bagi saya, amat menakutkan.
    Terimakasih.

    Like

  2. Yang menakutkan saya adalah sikap “Para Ipar Kandung” dari Tapnuli bagian Selatan (sebagian besar) terhadap saudaranya dari Tapanuli bagian Utara. Sering saya bertanya kepada kawan dari selatan (yang kebetulan islam), mengapa Batak susah bersatu justeru setelah kehadiran Agama? Bila dulu “Dalihan Natolu” dapat mempersatukan Batak, megapa agama tidak? Apakah Dalihan Natolu lebih unggul (maaf) dari agama? Pertanyaan ini tak terjawab. Dan memang tak perlu jawaban kata-kata. Fakta di lapangan menyatakan demikian. Yang saya maksud ‘menyatakan demikian’ adalah fakta-fakta aktual dalam pergaulan antara yang ‘selatan’ dan yang ‘utara’. Salah satu kondisi faktual dan aktual adalah perbedaan sikap yang sangat tajam terhadap wacana pembentukan Provinsi Tapanuli sebagaimana sekarang ini sedang bergulir. Sulit melukiskan perbedaan ini. Satu kata yang tepat menggambarkannya: Mengerikan!
    Perlu kita renungkan dua hal ini:
    1. Pengelompokan “Utara dan Selatan” harus segera hapus baik pikiran maupun tindakan. Kita terbelah, orang lain tepuk tangan! Lihatlah “Jawa”, tidak ada beda yang katolik, protestan, hindu, buddha, islam, dan lainnya. Mereka bersatu. Bukan hanya jawa, tapi juga makassar, aceh, minang, sunda, papua, apalagi bali, dan lain-lainnya. Bahkan, andaikata, ini andaikata saja seluruh suku di nusantara ini menjadi republik, maka suku yang paling tidak siap adalah Batak! Mereka ini akan saling cakar-cabik-lumat seperti binatang! (Santabi);
    2. Masih banyak diantara Batak yang tidak sadar bahwa kemajuan Indonesia adalah karena kemajuan di seluruh daerah-daerah. Di sisi lain kemajuan di daerah (kasus Tapanuli) adalah merupakan tanggungjawab orang Tapanuli (selatan kek, tenggara kek, hantu blau kek), bukan tanggungjawab orang Cina, Jawa, Bali dan seterusnya….!
    Nah, cobalah saudara-saudaraku dari Tapanuli merenungkan ini! Selamat datang Provinsi Tapanuli!
    Horas.

    Like

  3. Saya kira bagus obsesi Sdr.Uhut Rajaguguk. Tetapi, mungkin perlu dicermati sbb.:

    1. Betulkah “ipar dari Selatan” menjadi penyebab dalam ketidak-menyatuan ini? Tentu akan benar pada tingkat pengelaman empiris Sdr Uhut Rajagukguk. “Ipar dari Selatan” tentu juga punya pengalaman yang bisa memberi bukti terbaik. Jadi, menurut hemat saya penyatuan ini harus diawali dengan pikiran yang jernih tanpa tendensi menyalahkan siapa-siapa. Sebagai negara bekas jajahan kita mewarisi banyak hal yang menyebabkan kita terkotak-kotak di bawah scenario devide et impera.

    2. Penyatuan tidak mesti dibayangkan seperti mekanisme “melting pot”. Orang tidak perlu kehilangan identitas khusus dalam penggabungan ke dalam suatu kelompok yang lebih besar. Dalam era globalisasi juga bukan cuma penyatuan ke dalam asosiasi besar yang terjadi secara centrifugal, tetapi juga secara bersamaan muncul kebutuhan penegasan identitas diri yang lebih mikro dalam mekanisme centripetal. Agama biarlah bekerja sendiri dalam domain yang semestinya, dan tentu tidak ada alasan untuk memposisikannya sebagai faktor yang saling mengancam secara eksistensial terhadap adat. Dialog adat dan agama bisa melahirkan bermacam hasil. Kebanyakan muncul dalam bentuk konflik berkepanjangan, bahkan intern agama dalam ikatan adat yang sama.

    Sama sekali saya tidak bermaksud menggurui, hanya sebuah ajakan untuk benar-benar mengenali “the root of the problem”

    Terimakasih.

    Like

  4. Masalah Konflik antara Utara dan Selatan memang sangat rentan sekali.
    Namun lebih menakutkan lagi, “Perang Dingin” antara Batak Toba dengan KARO.
    Apa iya, nanti bila Protap berdiri semua permasalahan dapat diselesaikan?
    jawaban saya, TIDAK AKAN !

    Like

  5. “Provinsi-provinsi kecil itu akan lebih mampu melayani masyarakat, tentu dengan penyesuaian budaya pemerintahan yang radikal. Di provinsi kecil-kecil itu akan ada keleluasaan para gubernur kecil untuk memikirkan akyat, bahkan sempat bergotong royong membersihkan parit-parit yang sumbat, bersama rakyat.”

    Saya tidak yakin atas pendapat diatas, alasan saya adalah Mengingat sebuah organisasi Gereja yang banyak disana saja tidak dapat menyelesaikan Pemberdayaan Masyarakat.
    Yang patut dibenahi adalah Pola Pikir masyarakat yang selama ini sangat minim terhadap Pembangunan Daerah, bilamana pendapat saya salah, coba adakan penelitian di Pemerintah Kota/Kabupaten yang berada disana.

    sekali lagi…TOLAK PROTAP !

    Like

  6. KENISCAYAAN PEMEKARAN SUMUT:
    PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
    (Bagian Pertama)
    Oleh:
    Shohibul Anshor Siregar
    Koordinator Umum ‘nBASIS

    PEMERINTAH harus mengambil alih kewenangan bersifat proaktif dalam hal pemekaran wilayah dengan paradigma perkuatan NKRI untuk peningkatan nyata kemampuan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga. Selain diperlukan perubahan undang-undang, filosofi kepemerintahan pun harus dirubah secara radikal.
    Akhir-akhir ini pemekaran itu sudah lebih menonjol sebagai ajang perebutan kekuasaan di antara elit lokal yang diikuti situasi rawan konflik horizontal. Berhadapan dengan aspirasi seperti ini pada umumnya para Kepala Daerah —untuk semua level— sering menunjukkan sikap kalap, antara lain dengan memperlakukan para penggagas kurang lebih sebagai tokoh separatisme lokal yang mengancam keutuhan NKRI. Karenanya sulit dibantah tiadanya andil Kepala Daerah terhadap semua konflik yang berpangkal pada tuntutan pemekaran wilayah.
    Pewacanaan tentang tidak selalu kuatnya hubungan kausalitas antara pemekaran di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain, tampaknya secara nasional sedang didorong ke arah terciptanya iklim “taubat pemekaran”, bukan karena usul pemekaran dipandang tak sempat diurusi lagi pada akhir periode pemerintahan 2004-2009 yang sudah tinggal beberapa bulan lagi. Pemerintah pusat dan para tokoh residu (sisa) Orde Baru dicurigai kelak dapat mengartikulasikan “taubat pemekaran” ini menjadi proses pengembalian semangat sentralisme lama.

    PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
    Jika pemekaran adalah solusi politik dengan cara memangkas mata rantai birokrasi yang memperlambat atau mereduksi (kuantitatif dan kualitatif) pelayanan terhadap masyarakat, maka dia adalah sebuah keniscayaan. Untuk apa pemerintahan itu buat masyarakat jika (hanya) membebani dalam banyak hal, atau jika untuk sekadar memberi perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar saja tak memiliki kemampuan. Itulah pertanyaan dasar yang menuntut perubahan filsafat kepemerintahan secara radikal.

    Pikiran ini sepintas terasa ektrim dan jangan-jangan dianggap berbau subversif. Tetapi hal itu diyakini hanya karena warisan filsafat kepemerintahan konservatif yang lebih nyaman dengan sentralisme dan budaya eksploitatif yang masih belum sembuh. Penjajah mewariskan itu kepada alam pikiran pemerintahan Indonesia, dan belum mengalami perubahan meski sudah gonta-ganti rezim pemerintahan sejak merdeka tahun 1945.

    Pada sebuah level pemerintahan tertentu, katakanlah Sumatera Utara yang begitu luas dan dengan tingkat keterbelakangan tertentu pula, sudah terbuktikan bahwa seorang gubernur dengan segenap aparat yang dimilikinya tidak mempunyai kemampuan untuk merubah, atau sekadar memperbaiki taraf hidup masyarakat. Terkenal sebagai provinsi yang kaya raya, tetapi untuk memperbaiki jalan dan infrastruktur vital lainnya tak pernah mampu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bertumpu kepada (80% lebih) pajak kenderaan bermotor yang sama sekali bukan cerminan sebuah pemerintahan kreatif. Dalam “kenyamanan” sebagai tim malas, semua rezim yang saling menggantikan itu hampir tidak terpikir untuk membuat jalan baru, kecuali hanya sekedar tambal sulam buatan Belanda yang dahulu mereka perlukan untuk urusan bisnis dan kordinasi pemerintahan kolonial.
    Bayangkan, untuk sekadar menyebut sebuah contoh, jika Bupati Ngogesa Sitepu (yang menggantikan periode kepemimpinan Syamsul Arifin selama 2 periode), atau jika Walikota Binjai Ali Umri, mau pergi ke Berastagi, dia harus dengan sabar menempuh perjalanan macet melalui jalan sempit menuju ke Medan, lalu setelah lolos dari kepadatan lalu lintas itu kemudian akan seperti berbalik arah untuk menempuh perjalanan menuju Berastagi. Padahal dari Langkat dan Binjai begitu dekat jaraknya dengan Berastagi, tetapi hanya dihubungkan jalan setapak. Lalu jika di jalan menuju Berastagi itu terjadi sesuatu yang menyebabkan kemacetan, maka tidak ada cara selain menonton kemacetan itu karena tidak ada altenatif. Ingatlah bahwa Berastagi itu Daerah Tujuan Wisata penting, dan apa yang diperbuat pemerintah untuk mendukung fakta itu. Cermatilah juga bahwa tidak ada inisiatif, meski urat nadi perekonomian itu adalah infrastruktur jalan yang amat dipercaya bisa merangsang mobilitas yang pesat di kantong-kantong pemukiman penduduk yang memiliki hasil-hasil luar biasa.
    Orang yang sering ke Aceh atau Sumatera Barat dengan menempuh jalan darat pasti mengetahui bahwa tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di 3 daerah provinsi itu amat berbeda. Ada analis politik yang mengatakan bahwa di Sumatera Utara birokrat dan politisi telah lama bersekongkol “memakan kerikil dan aspal” dengan fasilitasi pengusaha. Tetapi adalah rakyat yang paling menanggung akibat dari ulah para white collar crimers (para penjahat kerah putih) ini.
    Beberapa tahun lalu, dengan menggunakan isyu tingkat kerusakan infrastruktur yang parah, Gubsu mengajukan perda pembentukan badan usaha yang khusus mengurusi infrastruktur. Tetapi ada niat jahat yang amat kentara. Fraksi PAN yang waktu itu melakukan publc hearing dengan menghadirkan para akademisi secara argumentatif menyimpulkan bahwa pembentukan badan usaha itu tak lain kecuali untuk melibatkan pemerintah sebagai “big boss” dalam mekanisme bagi-bagi proyek. Setelah sekian tahun memang tak terdengar dan tak terasakan kinerja badan itu.
    Menapa para Gubernur di Sumatera Utara tidak ada yang mampu mensejahterakan masyarakatnya? Jawabannya amat sederhana. Ketidak-mampuan para pemimpin pemerintahan itu hanyalah disebabkan oleh pikirannya yang senantiasa overload dengan agenda-agenda politik rendah (low politics) yang sama sekali tidak terkait dengan program pensejahteraan mayarakat semisal pemeliharaan stabilitas kekuasaan yang digenggam. Budaya pemerintahan tidak pernah berubah, tak pernah memupuk tanggung jawab sebagai pemimpin, karena memang masyarakatnya pun dibiarkan begitu saja seolah tak mempunyai hak atas pemerintahan yang baik.
    Memang ada sebuah filsafat pemerintahan yang sering menjadi panutan di dunia ketiga, yakni jika ingin membangun pemerintahan yang kuat maka rakyat harus lemah atau bahkan dilemahkan.

    KENISCAYAAN PEMEKARAN SUMUT:
    USULAN 11 PROVINSI KECIL
    (Bagian Kedua)
    Oleh:
    Shohibul Anshor Siregar
    Koordinator Umum ‘nBASIS
    Dalam iklim ini keleluasaan berupa perilaku pemerintahan tertutup atau bahkan diktatorship amat mungkin bersemi. Formalisme akan sengaja ditonjolkan untuk memberi kesan positif kepada dunia luar, semisal pelaksanaan demokrasi yang cuma sebatas prosedural belaka. Sekelompok orang dalam iklim pemerintahan seperti ini memiliki kekuasaan tak terbatas dengan tingkat pelanggaran hukum yang berat meski dengan kegandrungan produktif dalam program legislasi daerah maupun nasionalnya.
    Para penguasa lokal (Gubernur) tidak bisa keluar dari kerangka budaya kepemerintahan yang buruk, karena mereka adalah bagian dari mata rantai nasional yang enggan menerapkan prinsip-prinsip good governance (tatalaksana pemerintahan yang baik). Untuk memetik sebuah contoh, pada tahun 2003 DPRDSU melangsungkan pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang dimenangkan oleh pasangan Rizal Nurdin dan Rudolf Matzuoka Pardede. Ketika periode belum usai, Rizal Nurdin wafat oleh sebuah kecelakaan pesawat saat akan bertolak ke Jakarta (sampai detik ini tidak ada kejelasan penyebab kecelakaan). Sesuai UU Rudolf Matzuoka Pardede (wakil) dilantik sebagai pengganti. Beberapa bulan sebelum Rizal Nurdin wafat energi politik Sumatera Utara telah terkuras mempersoalkan dugaan ketidak-beresan historis persekolahan dan kemungkinan ketiadaan ijazah Rudolf Matzuoka Pardede. Pada saat itu Rizal Nurdin terkesan diam dan membiarkan saja Rudolf Matzuoka Pardede diterpa badai politik dahsyat yang tampak sekali dimotori oleh Fraksi PPP, PKS dan PBR di DPRDSU hingga seperti menggelar isyu SARA. Ada rangkaian demonstrasi pro dan kontra yang berkepanjangan.
    Penting untuk diingat bahwa pasangan Rizal-Rudolf dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mewakili Presiden Megawati, sedangkan Rudolf Matzuoka Pardede dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Makruf mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah dua Presiden yang sama-sama bertanggung jawab atas kadar rendah penegakan supremasi hukum gaya Indonesia terkait dengan masalah Rudolf Matzuoka Pardede. Amat kuat dugaan bahwa kalau bukan karena keinginan kedua Presiden itu, mustahillah pihak Kepolisian tidak memiliki kemampuan profesional untuk menindak-lanjuti pengaduan masyarakat Sumatera Utara tentang dugaan ketidak-wajaran historis persekolahan dan ketiadaan Ijazah Rudolf Matzuoka Pardede. Pemilu 2009 Rudolf Matzuoka Pardede maju sebagai calon anggota DPD dari Sumatera Utara. Tentu KPUD Sumatera Utara tahu apa yang dipersoalkan oleh masyarakat tentang mantan Gubernur ini tempohari, dan bukan tidak tahu sikap hukum apa yang seharusnya diperbuat.
    Gubernur dalam kasus seperti ini tidaklah memiliki modalitas dan kredo politik untuk bekerja dalam sektor penegakan supremasi hukum dan apalagi penerapan prinsip-prinsip good governance. Dia akan lebih banyak berfikir menyelamatkan jabatan, bukan bekerja optimal untuk rakyat. Pikirannya yang senantiasa overload dengan agenda-agenda politik rendah (low politics) yang sama sekali tidak terkait dengan program pensejahteraan mayarakat, terutama untuk kepentingan pemeliharaan stabilitas kekuasaan yang digenggamnya, menyebabkan produktivitas sangat rendah. Keadaan pasti akan semakin parah mengingat tidak berkembangnya kelompok-kelompok real civil society yang mampu menjadi penyeimbang atau motor pencerahan politik bagi masyarakat.
    Mungkin juga amat berpengaruh bahwa Indonesia, khususnya semasa Orde Baru, dalam membangun politik maupun pemerintahannya tetap dengan kuat bersandar pada pola demokrasi raja-raja. Tak dikenal egalitarianisme, dan peran sebagai pelayan hanya didengungkan sekadar “kecap” politik yang menyesatkan.

    PROVINSI-PROVINSI KECIL
    Dengan semua pengalaman buruk dan kemampuan pemerintahan yang amat rendah sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu dapatlah dikatakan dengan tegas bahwa Sumatera Utara sebetulnya hanya memerlukan pemimpin-pemimpin “terjangkau” dalam arti rakyat bisa akses secara penuh, dan kepentingan rakyat dimungkinkan menjadi agenda nomor satu di benak pemimpin itu. Caranya hanya dengan memekarkan Sumatera Utara seideal (jumlah) mungkin, atau katakanlah menjadi 11 (sebelas) provinsi kecil-kecil. Sebagai gambaran, kesebelas provinsi yang diusulkan ialah (1) Pak-pak Bharat, Dairi dan Tanah Karo (2) Langkat dan Binjai setelah terlebih dahulu memekarkan Langkat menjadi tiga Kabupaten (3) Provinsi Medan setelah dimekarkan terlebih dahulu paling tidak 4 Kota dengan mengambil sebagian wilayah Deliserdang (4) Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi (5) Pematangsiantar dan Simalungun setelah dimekarkan 3 Kabupaten (6) Tanjung balai, Batubara, dan Asahan setelah dimekarkan menjadi dua (7) Labuhan Batu dan Pemekarannya (8) Eks Kabupaten Tapsel dan Kota Padangsidempuan (9) Protap (Eks Kabupaten Tapanuli Utara) (10) Sibolga dan Tapanuli Tengah setelah dimekarkan menjadi dua Kabupaten (11) Eks Nias. (Pada uraian-uraian saya sebelum ini saya tawarkan Sumatera Utara menjadi 10 Provinsi. Sekarang saya lihat lebih pas 11 Provinsi).
    Di dalam wilayah kecil-kecil itu nanti rakyat akan memiliki peluang besar untuk melakukan social control yang baik terhadap pemerintahannya, bukan saja karena Gubernur itu dengan sendirinya akan semakin mengambil peran dan posisi sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih pada perubahan paradigma pemerintahan yang radikal seiring perkuatan komponen-komponen strategis masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dengan demikian pula para Gubernur di provinsi-provinsi kecil itu pun akan memiliki waktu yang cukup memikirkan rakyat, termasuk misalnya bergotong royong membersihkan parit yang sumbat di lingkungan mereka. Lagi pula, di provinsi-provinsi kecil itu akan sangat mungkin tereliminasi budaya jahat pemerintahan sebagaimana menjadi penyakit umum selama ini, di antaranya korupsi. Jika seorang Gubernur melakukan korupsi terhadap anggaran yang kecil di sebuah wilayah yang kecil, pastilah segera saja dapat dipermalukan oleh masyarakat. Jangan takut akan menjadi ancaman terhadap NKRI. Ketakutan itu tak beralasan.

    KENISCAYAAN PEMEKARAN SUMUT:
    PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN
    (Bagian Ketiga)
    Oleh:
    Shohibul Anshor Siregar
    Koordinator Umum ‘nBASIS
    Pembentukan provinsi-provinsi kecil itu bukanlah bentuk ancaman sama sekali terhadap NKRI. Tuduhan seperti itu sama sekali tidak berdasar, kecuali karena tidak nyaman saja dengan perubahan. Justru yang dimaksudkan ialah kesejahteraan rakyat yang menjadi penguat bagi NKRI. Siapa yang belum tahu bahwa daerah pinggiran (pedesaan) selama ini dianak-tirikan dalam kebijakan pembangunan? Sebagai contoh, sampai saat ini lahan pedesaan yang sudah disertifikasi di Indonesia baru sekitar 11,28 %. Padahal jika petani desa memiliki setifikat lahan sudah barang tentu mereka akan akses terhadap sumber dana (bank) yang selama ini tidak mungkin mengulurkan tangan jika tanpa sertifikat asset agunan. Petani Indonesia yang mayoritas adalah penduduk pedesaan menghadapi masalah yang mulitkompleks, meski Menteri Pertanian Anton Apriantono dengan tanpa rasa malu mengiklankan diri di tv sebagai orang berhasil dalam kedudukan sebagai kader PKS. Kelatahan bermotif pembodohan yang menggelikan ini bersumber dari moralitas pemimpin utama yang hanya inginkan citra belaka. Kita mencatat paling tidak pernah dua kali menteri pertanian Anton Pariantono disuruh mundur dari jabatan saat rapat kerja dengan partner kerjanya di DPR RI.
    Desa-desa seakan sudah tiba saatnya untuk mengepung kota, karena penderitaan mereka yang begitu parah seolah dianggap bukan urusan pemerintah. Desa menjadi peta kemiskinan struktural, dan menjadi potensi ancaman besar terhadap NKRI. Jadi, amat diperlukan pembaruan konsepsi terhadap makna NKRI, bukannya cuma sebuah ikatan primordial-historis yang eksploitatif, melainkan sebuah solidaritas senasib dan sepenanggungan sebagai suatu bangsa dalam bingkai Bhinneka Tungga Ika dan yang harus terus-menerus diperbaharui mengikuti modernitas. Keutuhan NKRI juga tidak relevan untuk saat ini dihadapkan pada kemungkinan potensi serbuan militer asing.

    DIMENSI PERUBAHAN UU
    Kapasitas rendah dalam memberi pelayanan yang mensejahterakan dari para pemimpin (Gubernur) yang silih berganti di Sumatera Utara sudah terbuktikan secara empirik, dan tak satu pun yang memiliki kemampuan yang patut dibanggakan sampai saat ini. Mungkin akan ada pengecualian atas alasan tertentu kepada seorang Gubernur pada masa awal dahulu, yakni Gubernur Abdul Hakim. Ia membangun Universitas Sumatera Utara, pemukiman yang sekarang kita kenal dengan Medan Baru, Stadion Teladan dan lain-lain dalam keadaan budget cekak. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor lack of social controlling (tiadanya pengawasaan social) dari masyarakat, dan fakta keluasan wilayah serta besaran masalah, ditambah lagi budaya pemerintahan yang membebani, merupakan gabungan fakta-fakta empiris yang kuat untuk keniscayaan pemekaran Sumatera Utara menjadi 11 provinsi kecil. Inilah teraphy politik yang memihak rakyat.
    Konsekuensi dari gagasan yang boleh disebut sebagai langkah radikal penataan ulang pemerintahan menuju sebesar-besarnya kemakmuran ini di antaranya harus dilakukan perubahan perundang-undangan yang memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pemekaran secara bertanggungjawab. Jika Deliserdang misalnya ditanyakan kepada Bupati Amri Tambunan mau dibuat berapa Kabupaten, tentu ia akan menolak itu. Ia tak akan mau kehilangan kekuasaan untuk semua wilayah yang di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya, termasuk sumberdaya ekonomi.
    Begitulah posisi Gubsu Syamsul Arifin yang bukan saja dihadapkan kepada tuntutan Provinsi Tapanuli yang sudah hampir satu dasawarsa itu. “Demo maut” protap tanggal 3 Februari 2009 telah menjadi alasan kuat untuk moratorium (istirahat sebentar) pemekaran. Di belakang Protap bahkan sudah lebih siap provinsi Sumatera Tenggara, Nias, dan Sumatera Timur. Baru setahun lalu investasi yang amat fantastis untuk mendapatkan jabatan Gubernur tiba-tiba ada tuntutan amputasi (pemenggalan) wilayah kekuasaan, Gubsu Syamsul Arifin pusinglah tentunya. Oleh karena itu tidak mungkin Gubsu Syamsul Arifin tak berkepentingan untuk menggagalkan seluruh usul pemekaran di SUmatera Utara.
    Selanjutnya wewenang baru untuk pemekaran wilayah harus diberi oleh UU kepada pemerintah pusat untuk mengatur bagian-bagian mana dari wilayah daerah-daerah tertentu yang akan dimasukkan ke daerah lain yang berbatasan. Katakanlah seperti misalnya Deliserdang yang sebagian dari wilayahnya sebaiknya harus dimasukkan ke Kota Medan, Karo dan seterusnya. Jadi tak perlu ada pertengkaran antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah Deliserdang, begitu juga dengan pemerintah Karo. Percayalah, pertengkaran itu bukan untuk dan demi rakyat, itu hanya soal berapa besar PAD yang mau dikelola. Tidak ada motif lain. Jadi tidak ada kepentingan rakyat secara langsung di situ.
    Dalam perundang-undangan yang masih dalam benak itu pemerintah pusat tidak sekadar merencanakan, tetapi juga mengevaluasi secara objektif setiap wilayah yang sudah dimekarkan. Harus ditegakkan kriteria yang benar-benar objektif, tidak seperti proses pemberian beraneka macam penghargaan kepada para kepala daerah yang kebanyakan lebih bersifat amat politis dan penuh kebohongan. Juga harus dianalogikan seperti anak sekolah. Tidak ada dalam sejarah seorang anak minta naik kelas. Gurulah yang tahu apakah seorang murid bisa naik kelas atau tidak, dan apa instrumen standar untuk itu. Jadi pemekaran tidak perlu diribut-ributkan seperti mau perang di daerah, karena UU mengatur wewenang dan kewajiban kepada pemerintah pusat persis seperti guru dengan murid. Pada saatnya kewenangan yang digenggam pemerintah pusat ini pun bisa kontraproduktif karena lebih dijabarkan sebagai instrumen untuk penguatan sentralisme. Persis seperti pasal tentang kebebasan bersyarikat dan mengeluarkan pendapat yang ditegaskan dalam UUDNRI 1945 justru menjadi dasar hukum untuk membungkan kebebasan bersyarikat dan mengeluarkan pendapat ketika pembuat UU menindak-lanjutinya dengan penjabaran eksplisit ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan substansi UUDNRI 1945. Untuk mengantisipasi hal serupa, maka dalam UU baru harus disediakan klausul khusus untuk menangkal.
    Dalam UU baru itu juga harus diatur tentang efisiensi dalam pemerintahan, di antaranya tentang alokasi budget yang tidak boleh dilebihkan untuk bidang konsumtif “pemeliharaan status istimewa” para birokrat. Di tengah kemelaratan rakyat sering amat ironis alokasi APBD didominasi oleh belanja aparatur yang jika diperhatikan secara kritis terlalu banyak yang bersifat artificial bahkan mengada-ada. Termasuk ketentuan Dinas dan Badan yang semestinya mencerminkan kemampuan kualitatif, bukan kekayaan strukturalnya.

    KENISCAYAAN PEMEKARAN SUMUT:
    PROVINSI TAPANULI
    (Bagian Keempat)
    Oleh:
    Shohibul Anshor Siregar
    Koordinator Umum ‘nBASIS
    Provinsi Tapanuli (Protap) adalah sebuah ekspresi konflik manifest yang merepresentasikan sebagian dari potensi konflik latent yang tidak mudah diredakan. Insiden ini bukanlah sesuatu yang secara simplistis bisa diselesaikan hanya dengan menyebutkan pasal-pasal yang akan dituduhkan kepada puluhan orang yang dianggap terlibat dalam “demo maut” tanggal 3 Februari 2009 yang menyebabkan Abdul Aziz Angkat (AAA) tewas. Digantinya Kapolda Sumatera Utara dan Kapoltabes Medan mengindikasikan bobot permasalahan dalam “demo maut”.
    Gubsu Syamsul Arifin tampaknya berusaha keras menolak keterkaitan rekomendasi yang diterbitkannya akhir tahun lalu dengan “demo maut”. Tidak jelas argumen yang digunakan, dan terasa amat simplistis pula dengan menyebut rekomendasi itu human error atau dengan menimpakan seluruh kesalahan kepada sejumlah staf yang membubuhkan paraf sebelum ditandatangani oleh Gubsu Syamsul Arifin, termasuk Sekdaprovsu RE Nainggolan.
    Ada juga pihak yang berpendapat bahwa jika rekomendasi Gubsu Syamsul Arifin dikaitkan dengan “demo maut” akan mengalihkan fokus dari pencarian dalang yang paling bertanggungjawab. Terhadap pendapat ini tentu perlu diberi perbandingan bahwa orang yang terbirit-birit ketakutan dikejar-kejar demonstran saja sudah dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, apalagi Gubsu Syamsul Arifin yang menerbitkan rekomendasi yang secara prosedural menyalahi ketentuan yang ada. Paling tidak patut diduga bahwa rekomendasi Gubsu Syamsul Arifin sudah menjadi asupan energi politik yang kuat bagi pendukung protap untuk menghadapi pihak-pihak yang menolak protap, teristimewa DPRDSU dan lebih khusus lagi AAA sebagai Ketua lembaga terhormat itu.
    Memang sebagaimana dikhawatirkan oleh Gubsu Syamsul Arifin di hadapan para pemimpin Redaksi media massa lokal beberapa waktu lalu, rekomendasi dimaksud dapat membawanya pada posisi sulit. Posisi sulit itu tergantung apakah masyarakat meyakini rekomendasi itu menjadi salah satu faktor kuat untuk “demo maut” dan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur oleh UU no 32 Tahun 2004 khususnya tentang hal-hal yang dapat menjatuhkan seorang Kepala daerah. Itu yang membuatnya sampai menyatakan siap mundur kalau ternyata dinyatakan bersalah. Kekhawatiran itu cukup beralasan.

    MENGAPA DITOLAK?
    Jika bukan karena munculnya kekhawatiran akan adanya kemungkinan “agenda tersembunyi” yang rawan konflik, tentu saja resistensi terhadap perjuangan pendirian protap tidak akan muncul. Bukankah sebuah fakta bahwa sebagian dari para penentang provinsi Tapanuli itu malah sedang giat berjuang untuk mendirikan provinsi baru Sumatera Tenggara? Malah daerah yang tadinya menjadi bagian dari kesatuan langkah dalam protap seperti Nias kini sudah sibuk dengan agenda perjuangan provinsi sendiri dan tanggal 2 Februari lalu mendeklarasikan provinsi kepulauan itu? Tapteng dan Sibolga saja yang tak jelas akan bergabung kemana lagi setelah perkembangan baru ini sudah tidak betah bersama protap. Jadi inti resistensi itu bukan anti pemekaran, tetapi terletak pada gagasan yang tidak mungkin disepakati bersama oleh komunitas yang lebih luas, di Sumatera Utara, tak terkecuali penduduk yang berdiam di wilayah calon provinsi kontroversial Tapanuli (Utara) itu.
    Terhadap penolakan seperti ini terdapat reaksi yang berbeda-beda dari kalangan pendukung protap. Tetapi hanya sedikit pendukung protap yang benar-benar menyadari bahwa permasalahan justru bersumber dari pendukung protap sendiri. Sebagai contoh, bagaimana cara untuk meyakinkan orang-orang muslim di Sumatera Utara agar mendukung protap jika lambang protap itu konon kabarnya sudah dibubuhi simbol salib. Katakanlah ada keinginan elit tertentu untuk menjadi penguasa baru di daerah provinsi baru itu. Tentu saja tidak ada salahnya, yang penting mampu meyakinkan bahwa masyarakat bahwa hal itu memang sebuah jalan terbaik yang tersedia saat ini. Juga tidak ada salahnya tindakan “mamungka huta” (memisahkan diri dari kampung besar) protap seakan pernyataan ingin melepaskan dominasi dari kalangan mayoritas (muslim) dan secara obsesional membangun sebuah provinsi khas yang diklaim dalam bingkai rohani di bawah niat pengabadian nama dan spirit Jesus Kristus. Sah-sah saja.
    Hal yang diperlukan hanyalah meyakinkan semua rakyat Indonesia bahwa hal itu tidak untuk maksud yang lain kecuali kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Bahwa secara komparatif orang bisa berfikir mengapa Yogyakarta tak pernah memilih Gubernur, atau mengapa Aceh diistimewakan dalam bingkai NKRI dengan qanun-nya yang kental muatan syariah. Semua keistimewaan pantas untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia yang mana saja dan di mana saja, asalkan ada dasar yang kuat dan tidak ada orang yang merasa terancam dengan semua gagasan itu. Itulah hakekat berbangsa dan bernegara.

    PENUTUP

    Penting untuk menguasasi publik opini pada tingkat nasional bahwa pemekaran bukanlah bencana. Bahwa ada ekses yang seolah melawan terhadap ruh di balik pemekaran, hendaknya tidak dijadikan sebagai fakta melawan kemurnian gagasan pemekaran wilayah. Kasus eksrim protap hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik memang harus pula dengan cara yang baik.

    Tulisan ini mengabstraksikan sebuah perubahan radikal dalam budaya kepemerintahan dengan pembobotan ekstrim pelayanan kepada masyarakat. Khusus untuk Sumatera Utara pemekaran menjadi 11 provinsi dipandang menjadi solusi politik yang diyakini bisa menjadi jembatan untuk akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat dimaksud. Selain perubahan paradigma kepemrintahan amat diperlukan perubahan undang-undang sebagai landasan baru untuk pemekaran.

    Momentum perhelatan nasional pemilu (legislatif dan Presiden) dapat dijadikan oleh kelompok-kelompok strategis untuk menyelamatkan gagasan solusi pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi besar untuk perjuangan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah perubahan UU dan revisi radikal dalam filosofi kepemerintahan harus didorong, yang barang tentu menjadi agenda yang harus dititipkan kepada rezim pemerintahan 2009-2014.

    ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) berdiri tahun 1999 di Medan).

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s