Pilkada; mahalnya demokrasi

Mahkamah konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilakada Jatim; Pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan. Berbagai tanggapan terhadap putusan MK itu sudah muncul di berbagai media, koran, televisi, radio dan internet. Biaya untuk melaksanakan putusan MK diperkirakan Rp. 20 milyar lebih.

Selain biaya langsung pelaksanaan pemilihan ulang dan penghitungan suara ulang, sebesar Rp. 20 milyar, sebenarnya banyak kerugian lain yang timbul akibat putusan MK tersebut.

Pertama; hilangnya kepercayaan. Implikasi dari putusan itu, muncul rasa tidak percaya kepada sejumlah lembaga mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS), KPUD Kabupaten, KPU Propinsi, lembaga pemerintahan mulai dari desa, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak pihak jadi saling curiga. Siapa yang harus dipercaya, siapa yang tidak boleh dipercaya. Sebagian merasa bahwa pihak lain berlaku curang. Berbagai rasa tidak percaya bermunculan. Bahkan sampai ada usulan untuk mengganti semua anggota KPUD Propinsi maupun KPUD Kabupaten serta anggota PPS.

Hilangnya kepercayaan yang disertai dengan munculnya saling curiga adalah suatu kerugian yang sangat besar. Hal ini dapat mempunyai dampak yang sangat luas dimasyarakat, di pemerintahan, maupun pada lembaga sosial lainnya. Nilai kepercayaan sangat mahal, dan tak dapat diukur dengan rupiah. Sekali kepercayaan kepada lembaga-lembaga itu hilang, maka akan sangat sulit untuk mengembalikannya.

Pemilu legislatif akan dilaksanakan April 2009, yang cuma tinggal beberapa bulan. Bibit saling curiga dan tidak percaya yang ada sekarang, bisa menjadi momok yang mengancam pelaksanaan Pemilu 2009, khususnya di ketiga kabupaten di Madura. Untuk menghilangkan rasa saling curiga dan tidak percaya, butuh waktu yang cukup lama. Dan sampai April 2009, bisa jadi bibit saling curiga itu malah tumbuh membesar. Kalau hal ini terjadi, akan terjadi kemunduran dalam berdemokrasi.

Kedua; Waktu yang hilang. Kalau saja tidak ada Pilkada Ulang, Gubernur baru Jatim, sudah mulai bertugas sekarang ini. Langkah-langkah strategis untuk tahun 2009 seharusnya sudah bisa disiapkan. Dengan mundurnya penetapan Gubernur baru, maka pelaksanaan pembangunan di Jatim, pada tahun 2009 akan molor. APBD Propinsi yang telah disiapkan dipastikan akan rendah realisasinya. Pejabat Gubernur yang ada sekarang, tidak bisa berbuat banyak terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2009. masyarakat menunggu pelaksanaan APBD, tapi ternyata harus molor ber bulan-bulan.

Dengan pelaksanaan pemilihan ulang, yang dijadwalkan pada bulan Januari 2009, tidak ada yang bisa menjamin, kapan Gubernur definitif akan ditetapkan. Bisa saja hasil pemilihan ulang pada bulan Januari nanti akan digugat lagi. Persoalan kepercayaan seperti yang diulas dibagian pertama diatas, menjadi alasan utama terhadap kemungkinan adanya gugatan baru terhadap pelaksanaan pemilihan ulang. Jangan-jangan kedua pasangan yang akan berlaga, sekarang justru sibuk mempersiapkan jurus saling menggugat.

Kedua pasangan, selain berupaya untuk menang, bisa jadi mempersiapkan bahan gugatan terhadap pihak lain, atau terhadap KPUD. Maka semakin runyamlah proses pemilihan Gubernur.

Kalau ada gugatan lagi, terhadap pemilihan ulang, maka semakin tidak jelas kapan Gubernur baru mulai bertugas. Harga demokrasi menjadi sanagat mahal.

Masih ada lagi kerugian lain, yang kalau sempat akan saya tulis lagi.

6 thoughts on “Pilkada; mahalnya demokrasi

  1. Pengulangan bukan jaminan… tapi kepastian BOROS dan mengundang praktek CURANG dimasa datang… Bukankah mudah mengulanginya bila ketahuan ???
    Manalagi masak tak ada pihak yang kerkena sanksi berat dengan adanya pengulangan PILKADA ?? Apa memang tak ada yang bertanggung jawab ??
    Mahal bukan saja pada harga rupiahnya tapi terlebih pada RESIKOnya untuk menimbulkan bentrok yang tak berujung. Siapa penanggung jawab di negara ini ??

    Like

  2. hampir di setiap pilkada selalu mengundang polemik dan ketidak puasan dari masing2 pihak yang “bertarung”…
    keinginan menang secara instan dan money politik masih menjadi komoditi di setiap pilkada, termasuk di sini, di makassar/sulsel. salah satunya terjadi juga di di sulbar, gubernur terpilih, oleh dprd, diturunkan, karena praktek money politik…
    memang susah, sudah menjadi budaya…

    ya sudahlah…

    horas,

    bonar
    http://sihotang407.wordpress.com

    Like

  3. apakah demokrasi yang terbaik? uang pilkada mungkin trliliunan habis begitu saja dengan figur orang yang hampir sama bila dipilih langsung dengan perselisihan disana sini! alangkah baiknya uang itu untuk rakyat saja

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s