Warisan orde baru masih ada

Hari ini saya mendapat surat dari sebuah lembaga, katakanlah sebagai suatu organisasi masyarakat. Dalam surat itu organisasi mengajukan proposal permintaan bantuan sumbangan dalam rangka kegiatan keagamaan. Sesungguhnya anggaran biaya yang disusun dalam proposal itu tidaklah terlalu besar. Tetapi bentuk surat permohonan sumbangan itu, menurut saya masih meniru cara-cara yang sering dilakukan di jaman orde baru.

Surat permohonan sumbangan ditandatangani oleh pengurus organisasi cabang Surabaya. Di kop suratnya tertulis “Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya”. Dengan tulisan seperti itu, saya berasumsi berarti ada induk organisasi di tingkat Propinsi dan Pusat. Surat itu dilampiri dengan susunan pengurus organisasi tingkat pusat. Dalam struktur organisasi itu, didominasi oleh para jenderal yang sudah purnawirawan (lengkap dengan pangkat terakhir). Para jenderal itu dicantumkan sebagian sebagai pembina, sebagian lagi sebagai penasihat.

Proposal itu juga dilampiri kartu nama salah satu pengurus cabang kota Surabaya. Yang menarik dari kartu nama itu adalah, terdapat foto salah satu Cagub Jatim dalam Pilkada 2008 yang baru digelar bersama seorang yang mungkin adalah pemilik kartu nama. (Saya tidak kenal dan tidak tau pemilik kartu nama).

Interpretasi saya terhadap kartu nama dan surat itu adalah, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa orang tersebut sangat dekat dengan si Cagub. Begitu juga susunan pengurus organisasi itu seolah ingin menunjukkan, bahwa mereka adalah organiasi yang “dekat” dengan para jenderal. Sehingga ketika kartu nama dan daftar para jenderal dilampirkan dalam surat permohonan bantuan, seolah ingin memberitahu, bahwa organisasi tersebut adalah “dekat” dengan Cagub, dan dekat dengan para jenderal.

Cara-cara seperti inilah yang saya sebut cara-cara orde baru. Di jaman orde baru, banyak organisasi yang “dekat” dengan banyak jenderal meminta sumbangan ke berbagai pihak. Di jaman itu, mereka yang meminta sumbangan biasanya akan mengatakan bahwa kegiatan ini adalah perintah “jenderal anu” atau Bapak si Polan (yang notabene adalah pejabat). Kalau coba-coba menolak permintaan sumbangan seperti itu, maka akan dinilai sebagai melawan Bapak Si Polan. Bahkan tidak jarang yang minta sumbangan sambil mengancam.

Di jaman sekarang, cara-cara seperti itu, mestinya sudah tidak laku lagi. Saya sendiri, tidak menghiraukan surat permohonan sumbangan itu. Secara psikologis, saya tidak respek dengan cara-cara yang dilakukan. Sehingga saya memutuskan tidak akan memberikan sumbangan apapun kepada organisasi itu.

2 thoughts on “Warisan orde baru masih ada

  1. Memang terlalu banyak warisan buruk orde baru yang harus dihilangkan (atau setidaknya dikurangi sedikit demi sedikit). Dan untuk hal ini harus dimulai dari masing-masing orang. Gimana? Sepakat?
    Salam kenal Bro…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s