Kalau politik terlalu mengkooptasi pengelolaan BBM

Premium langka, itu berita yang sering kita saksikan akhir-akhir ini. SPBU kehabisan stok premium, masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Berbagai alasan dikemukakan sebagai penyebab “menghilangnya” premium di pasaran. Pertamina megatakan, stok premium cukup, tidak ada kekurangan, distribusi menjadi kurang lancar karena libur, pengusaha SPBU enggan mengambil stok seperti biasanya. Presiden SBY sampai marah-marah, karena libur dijadikan alasan langkanya premium. Kemarahan SBY dipicu pernyataan Wakil Presiden yang mengisyaratkan penurunan harga premium, sehingga menjadi langka. Kepentingan politik telah mengkooptasi pengelolaan BBM.

Kelangkaan premium menjadi persoalan besar di masyarakat. Pemberitaan media yang demikian besar, menjadikan permasalahan itu semakin membuat orang bertanya-tanya, kenapa premium tiba-tiba menghilang. Persoalan ini tidak terlepas dari carut-marutnya manajemen BBM secara nasional. Belum lagi masalah BBM sering kali dijadikan komoditas politik untuk tujuan jangka pendek. Sebagian orang mengkaitkan persoalan BBM, sebagai sebab-akibat secara langsung terhadap perekonomian bangsa. Seolah-olah, BBM menjadi barometer kesejahteraan masyarakat. Kalau BBM murah, seolah kesejahteraan masyarakat langsung meningkat, sebaliknya bila BBM mahal, maka itu seperti menjadi hantu yang menyengsarakan. Pendek kata masalah BBM menjadi sorotan masyarakat luas.

Sejak jaman Orde Beru, berbagai pihak mengembangkan opini seolah BBM sebagai faktor utama penentu kesejahteraan masyarakat. Opini seperti ini, dikembangkan untuk tujuan jangka pendek. Kala itu Indonesia masih sebagai pengekspor minyak mentah, dan konsumsi BBM dalam negeri belum cukup tinggi. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengontrol kebijakan BBM secara nasional. Mekanisme subsidi diciptakan, agar lebih mudah mengendalikan persoalan BBM. Dengan demikian, penetapan harga BBM sepenuhnya ada ditangan pemerintah. Untuk tujuan politik tertentu, pemerintah menetapkan harga jual BBM kepada masyarakat cukup rendah, dengan memberikan subsidi yang besar untuk biaya produksi BBM. Pemerintah seolah sangat “bermurah hati”, menjaga harga BBM yang rendah, tetapi sesungguhnya menimbun persoalan maha besar di kemudian hari.

Ketika sekarang, konsumsi BBM meningkat dengan tajam, pada saat yang sama kapasitas produksi minyak nasional cenderung menurun, persoalan BBM menjadi “pekerjaan rumah” yang tak pernah selesai bagi pemerintah. Disisi lain, Indonesia yang semula pengekspor minyak mentah, sekarang malah pengimpor minyak. Puncaknya adalah ketika harga minyak mentah dunia melewati angka US$ 100 per barel, pemerintah menjadi “pusing tujuh keliling”. Pemerintah mencoba mengkampanyekan untuk memperkenalkan “mekanisme pasar” pada pengelolaan BBM. Tapi masyarakat terlanjur beranggapan, bahwa harga BBM adalah sepenuhnya dibawah kemauan dan tanggung jawab pemerintah. Rakyat tidak mau tau berapa besar subsidi yang harus disiapkan pemerintah untuk menjaga harga BBM tetap rendah.

Sistim pengelolaan dan pengendalian BBM di satu tangan pemerintah, tidak efektif untuk mengendalikan harga BBM. Selama ini monopoli distribusi BBM hanya ada pada Pertamina. Selama belasan tahun bahkan puluhan tahun, sistem pengelolaan BBM sudah salah urus. Untuk meluruskan sitem itu, diperlukan komitmen besar agar sistem pengelolaan BBM bisa berlangsung dengan baik.

**

Menjelang pemilu legislatif di bulan April 2009 ini, harga BBM kembali dijadikan isu politik untuk kepentingan sesaat. Partai yang berada diluar pemerintah, menuding pemerintah gagal mengendalikan BBM, sehingga terjadi kelangkaan premium. Di dalam lingkaran pusat pemerintah sendiri,  berlomba memanfaatkan BBM sebagai “jualan politik”. Presiden SBY melalui berbagai kesempatan, terutama melalui iklan, mengklaim berhasil menurunkan harga BBM pada bulan Desember 2008.
Tidak mau kalah, wakil presiden JK terburu-buru mengatakan akan ada lagi penurunan BBM di bulan Januari 2009. Isu yanag dilontarkan wakil presiden tentulah untuk tujuan menarik simpati masyarakat. Akibatnya pengusaha SPBU langsung mengurangi pembelian premium dari Pertamina, untuk menghindari kerugian bila tiba-tiba harga premium turun, apabila mereka terlanjur mempunyai stok banyak. Maka pengusaha SPBU membeli premium seadanya, cukup sekedar membeli dan langsung menjual habis hari itu juga. Yang terjadi kemudian, sejumlah SPBU mengalami kekosongan premium, dan rakyat menjadi gusar. Akibatnya, Presiden SBY marah-marah, padahal hal itu bermula dari pernyataan Wakil Presiden.

Dari sisi lingkungan hidup, sistem pengelolaan BBM sekarang sangat buruk. Sistem yang ada sekarang sepenuhnya bergantung pada BBM fossil yang tidak terbarukan. Sehingga dalam jangka panjang ekosistem akan terganggu. Apalagi eksploitasi dan eksplorasi enerji seringkali dengan “membuka” kulit bumi, sehingga ekosistem berubah dan  rusak.

Pemanfaatan BBM di Indonesia dengan manajemen seperti sekarang, adalah memberikan subsidi pada kalangan yang sebenarnya mampu membayar lebih. Sehingga yang terjadi selama puluhan tahun adalah perilaku masyarakat yang boros BBM. Borosnya pemakaian BBM, berujung pada tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor terutama CO2 dan Hydrocarbon.  Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global.

**

Persoalan BBM dan enerji secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Karena keputusan strategis pengelolaan BBM memang dibuat di tingkat DPR, sehingga aspek politik tidak bisa diabaikan. Akan tetapi pada tingkat operasional pengadaan BBM, mestinya aspek politik sudah tereliminasi habis. Kalau demi kepentinan politik jangka pendek, seperti Pemilu, BBM dijadikan “permainan” elite politik. Maka kesudahannya rakyatlah yang menanggung kerugian.

Maka selayaknyalah para elite politik bisa menahan diri untuk tidak menjadikan isu premium sebagai “jualan kecap politik”. Jangan sampai pendistribusian BBM terlalu terkooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Para pemimpin yang berwenang mengambil kebijakan dan keputusan seharusnya “legowo” untuk tidak mencampur adukkan kepentingan sesaat dengan kemaslahatan umat dalam jangka panjang.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s