Tahun baru, "baju" baru dan tugas baru

Sejak Januari 2009, oraganisasi pemerintah Kota Surabaya mempunyai struktur dan “nomenklatur” baru. Meski tidak merombak sistem organisasi secara keseluruhan, ada beberapa dinas dan badan yang ganti “baju”. Ada juga yang dilikuidasi seperti Badan Penelitian, ada unit baru seperti Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ganti “baju” menjadi Badan Lingkungan Hidup  (kata Pengendalian dihilangkan). “Baju” baru bagi BLH ternyata ditambah tugas baru yang cukup banyak.

Perubahan struktur organisasi pemerintah Kota Surabaya yang baru dilaksanakan ini adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007  dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007. Kedua PP itu adalah penjabaran Undang-Undang Otonomi (UU 32/2004). Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan “baju” baru diberi tugas baru yang sangat besar.  Tugas itu merupakan kewenangan dan tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk juga tugas sebagian dibidang Pekerjaan Umum, sebagian bidang Kehutanan, sebagian bidang Kelautan dan Perikanan, sebagian bidang Pertanian, dan sebagian bidang Perhubungan.

Tugas-tugas yang belum pernah dilakukan oleh BLH Surabaya selama ini antara lain tentang kewenangan pada pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air, kewenangan pengembangan dan pembinaan sistem air minum, kewenangan pengawasan dan pembinaan air limbah kota, pengembangan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan sistem manajemen produksi bersih, pengarus utamaan perubahan iklim, kewenangan dalam pelaksanaan kerjasama internasional, kewenangan pengawasan dan pengendalian kerusakan tanah dan lahan, kewenangan pengendalian dampak bencana lingkungan, kewenangan pengendalian dampak kebakaran lahan.

Selain kewenangan diatas, beberapa perijinan yang terkait dengan kewenangan tersebut, juga menjadi tanggung jawab BLH. Kewenangan pemberian perijinan tersebut harus didukung dengan Peraturan Daerah yang mesti disiapkan sebelum dapat dilaksanakan.

Selama ini BLH Surabaya pada umumnya baru melaksanakan kewenangan pengendalian pencemaran lingkungan, monitoring kualitas udara, kampanye pengelolaan lingkungan, penilaian dan pengawasan Amdal, penanganan pengaduan permasalahan lingkungan, pengawasan limbah. Tugas-tugas tersebut selama ini dilaksanakan dengan sumber daya yang sangat terbatas.

Dengan tugas baru tersebut, hingga saat ini belum ada penambahan sumber daya, terutama sumber daya personil yang berkualitas. Seyogianya, tugas tambahan baru yang sangat banyak itu harus didukung dengan sumber daya, dan sistem kerja yang lebih baik. Akan tetapi sebaik apapun sistem yang dibuat, bila sumber daya tidak mencukupi, maka efektivitas pelaksanaan kewenangan tidak akan maksimal.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan berat bagi BLH kedepan. Mudah-mudahan untuk melaksanakan mandat dan amanat undang-undang itu didukung oleh semua pihak terutama dari internal Pemkot Surabaya. Pengadaan personil yang berkualitas sangat diperlukan, demikian juga sumber daya termasuk sarana dan budget untuk pelekasnaan keweangan dan tugas baru.

Tapi yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah menjabarkan kewenangan dan tugas baru menjadi program dan rencana kegiatan yang dilaksanakan. Bila program dan rencana kegiatan sudah dirumuskan secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas pelaksanaan.  BLH Surabaya harus realistis juga, akan kemampuan dukungan sumber daya yang bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan rencana-rencana itu bisa segera dilaksanakan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s