Pemilik Kendaraan Terancam Penjara

Saturday, 24 January 2009 
SURABAYA (SINDO) – Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Surabaya mulai memperingatkan para pemilik kendaraan bermotor.Jika emisi gas buangnya melebihi ambang batas,maka pemilik mobil terancam masuk penjara. Sanksi itu mengancam para pemilik kendaraan pribadi, apabila Peraturan Daerah (Perda) No 3/2008 tentang Pencemaran Udara efektif diberlakukan di Surabaya.

Kepala BPLH Togar Arifin Silaban mengatakan, untuk sementara Perda No 3/2008 belum bisa diberlakukan karena peraturan wali kota (Perwali) belum selesai dibuat. ”Sebetulnya dari BPLH sudah menyampaikan draf Perwali ke Bagian Hukum. Selanjutnya  Bagian Hukum yang akan memproses administrasinya.

Saya belum tahu, apakah Dishub juga sudah memasukan draf ke Bagian Hukum atau belum,” tandas Togar saat ditemui di sela-sela uji emisi gratis di areal kantor Biro Harian Seputar Indonesia (Sindo) Jatim kemarin. Togar mengatakan, razia berikut pengujian akan dilakukan secara acakserta mendadak. Pemilik kendaraan yang dinilai gas buangnya melebihi ambang batas,bisa dikenakan sanksi teguran,denda administrasi, dan atau kurungan. ”Jadi caranya acak.

Pemeriksaan dilakukan sewaktuwaktu. Karena dengan mekanisme yang mengharuskan uji emisi mempunyai kelemahan. Contoh keharusan (uji emisi) di Jakarta banyak kendaraan secara administrasi lolos.Namun secara teknis, tak penuhi syarat.Banyak akal-akalan,” kata pria pemiliksekaliguspengelola website www.togarsilaban.com ini. Untuk mendukung penegakkan Perda,lanjutnya,Dishub dan BPLH telah didukung beberapa unit smoke tester atau engine analyzer portable.

Ini adalah alat penguji emisi gas buang. Peralatan yang dimiliki, adalah hasil pengadaan pemkot bersumber dari APBD Kota Surabaya. Selain itu ada yang berasal dari bantuan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Sekretaris Ikatan Peduli Otomotif Oto Point Suwito Sumargo menambahkan,pihaknya mendukung pelaksanaan PerdaNo3/2008 tentang Pencemaran Udara. Karena itu, pihaknya setuju jika proses penjaringan pemilik atau pengemudi kendaraan pribadi yang berpotensi melanggar dilakukan acak dan mendadak di jalan.

”Kalau pengukuran (emisi) wajib dilakukan (di tempat yang ditunjuk) ini rawan disiasati. Bisa saja setelah pengujian dilakukan, pemilik atau pengemudi melakukan penyetelan lagi atau mengubah sendiri setelan mesin. Kalau begini, tentu tidak efektif,” tandas Wito, begitu ia biasa disapa. ”Razia acak kalau bisa juga didukung fasilitas memperbaiki (emisi). Jadi, tidak bisa yang emisinya jelek lalu kendaraan tidak boleh jalan. Itu tidak mendidik. Kalau emisinya jelek,berikan solusi apa yang harus dilakukan. Penyetelan atau perbaikan. Masyarakat harus diberi tahu, di mana tempat melakukan pengukuran emisi gas buang,”papar pria yang aktif bersama Oto Point menggelar uji emisi gratis di beberapa kota di Jatim dan Jateng ini.

Sementara itu, Penasihat Oto Point sekaligus pakar lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Mukono menambahkan,emisi gas buang kendaraan perlu diukur.

”Gas buang perlu diukur, karena gas buang itu mengandung bahan-bahan yang berpotensi sebagai bahan polutan,”terangnya. (soeprayitno)
 
Sumber : Harian Sindo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s