Pendemo 3 Februari bukan representasi masyarakat Tapanuli

Kapolda Sumatera Utara dan Kapoltabes Medan dicopot menyusul demo anarkis di DPRD Sumatera Utara yang berakhir klimaks, dengan kematian Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat. Pencopotan itu diputuskan setelah Irwasum Polri melakukan penelitian di Medan. Demo anarkis di gedung DPRD Sumatera Utara adalah kejadian pelecehan terhadap demokrasi. Karena itu pelakunya harus diusut tuntas, sampai pelaku dan penanggung jawab demo mendapat ganjaran yang setimpal sesuai peraturan yang berlaku. Pada saat yang sama suasana kondusif di Sumatera Utara harus segera dipulihkan, agar masyarakat Sumatera Utara jangan sampai terprovokasi yang bisa menimbulkan pertikaian sosial di masyarakat.

Para tokoh masyarakat dan pemerintah harus segera bertindak menjernihkan suasana, jangan sampai ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kejadian 3 Ferbuari ke arah yang lebih buruk. Bila masyarakat Sumatera Utara tidak waspada dan jernih melihat persoalan, kejadian 3 Februari bisa berbalik menjadi bibit pemicu perpecahan masyarakat Sumatera Utara. Semua pihak harus menahan diri dan berkepala dingin untuk tidak terjebak pada situasi emosional sesaat.

Kejadian 3 Februari itu, menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Masyarakat Tapanuli tidak memiliki karakter pemaksaan kehendak seperti pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli. Demo anarkis itu membuktikan bahwa para pendemo dan pemrakarsa propinsi Tapanuli bukan mewakili masyarakat Tapanuli. Mengapa, karena upaya pembentukan propinsi Tapanuli dilandasi kepentingan-kepentingan segelintir orang yang haus dan penuh ambisi kekuasaan. Indikator kepentingan sempit dan sesaat itu terlihat dari rencana penetapan ibukota kalau propinsi Tapanuli.

Para pemrakarsa pembentukan Propinsi baru memaksakan bahwa ibukota Popinsi Tapanuli nantinya haruslah di Siborong-borong. Konon ada pihak-pihak dari kelompok pemrakarsa yang sudah menguasai lahan yang cukup luas disekitar Siborong-borong. Sehingga mereka ini punya kepentingan ekonomis bagi pembentukan propinsi Tapanuli. Bila propinsi tapanuli terbentuk dan ibukotanya di Siborong-borong, merekalah yang meraup keuntungan.

Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap saksi dan tersangka, ditemukan bahwa para pendemo direkrut dengan diiming-imingi sejumlah uang. Hanya saja karena demo menjadi ricuh, pendemo ada yang tidak mengambil uang yang dijanjikan. Inilah salah satu bukti lagi, bahwa demo tersebut adalah rekayasa sekelompok oknum untuk kepentingan mereka. Jelaslah bahwa demo itu merupakan rekayasa para oknum pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli.

Itulah contoh sempitnya kepentingan sejumlah elit lokal di Sumatera Utara yang sudah tidak bisa melihat dengan jernih persoalan kebutuhan pemekaran wilayah. Mereka mengatasnamakan masyarakat untuk mendapatkan kepentingan mereka, yang jelas-jelas bukan untuk kesejahteraan rakyat Tapanuli.

Karena itulah masyarakat Indonesia secara umumn dan Sumatera Utara khususnya bisa melihat kejadian 3 Februari secara jernih. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan momentum 3 Februari untuk memecah belah masyarakat Sumatera Utara. Demo anarkis harus diusut sampai tuntas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang lagi dengan alasan apapun. Semua pihak harus mendukung penyelesaian demo anarkis tersebut. Semoga kita lebih dewasa menyikapi semua kejadian dan aspirasi di negeri ini.