Akurasi data kependudukan dalam Pemilu

Mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen pol Herman Sumawireja bikin geger dengan pengunduran dirinya sebagai polisi. Sebenarnya kalau mau mundur dari profesi atau pekerjaan adalah hal yang biasa. Tapi langkah Herman Sumawireja menjadi konsumsi publik karena ia menyeret-nyeret alasan pergantiannya sebagai Kapolda Jatim. Menurut Herman, ia dicopot karena melaporkan KPU Jatim melakukan kecurangan pada Pilkada Jatim akhir Januari 2009. Yang disoal adalah jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Madura. Ketua KPU Jatim disangka melakukan pemalsuan data kependudukan.

Data jumlah penduduk disuatu daerah sekarang ini menjadi sangat penting, mana kala dikaitkan dengan Pemilu, termasuk Pilkada. Kemenangan seseorang menjadi Caleg atau menjadi Kepala Daerah ditentukan dari jumlah suara, yang berasal dari data kependudukan. Di daerah yang persaingan Pemilu sangat ketat, perbedaan kecil dalam jumlah suara dan daftar pemilih menjadi faktor yang sangat sensitif. Karena itu data kependudukan menjadi hal yag sangat penting untuk dipersoalkan.

Sebenarnya sebagai data, jumlah penduduk, tidak bisa dikatakan akurat 100 persen. Data kependudukan sangat dinamis dari hari kehari. Jumlah penduduk suatu daerah bisa berubah setiap saat, apalagi bagi kawasan perkotaan yang kegiatan manusianya sangat dinamis dan mobilitas tinggi. Data kependudukan berubah-ubah setiap waktu.

Data kependudukan bisa berasal dari berbagai sumber. Di Indonesia, sumber-data kependudukan, akurasinya bisa dari sangat kecil sampai akurasi yang besar. Secara teoritis, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab memberikan sejumlah data, termasuk data kependudukan. Akan tetapi kalau BPS diminta menyajikan data jumlah penduduk pada suatu kawasan spesifik dan pada waktu tertentu, maka BPS akan mengalami kesulitan.

Misalnya, untuk tanggal 9 April 2009, kalau ditanya berapa tepatnya jumlah penduduk kota Surabaya yang berumur diatas 17 tahun. Maka, data yang diperoleh bisa bermacam-macam. BPS mungin akan memberikan data perkiraan, karena survey dan sensus penduduk untuk tanggal itu tidak dilakukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga punya data. tapi kalau ditanya, data itu diperoleh kapan, dan bagaimana memperolehnya, maka setumpuk keraguan bisa timbul.

Kalau data statistik dijadikan barang bukti hukum di pengadilan dalam sengketa Pemilu (Pileg, Pilkada dan Pilpres), data kependudukan itu bisa bermacam-macam, dan argumentasi keabsahan data tersebut juga bisa tak berujung pangkal. Walhasil sengketa Pemilu bisa tidak habis-habisnya, kalu berbagai pihak akan ngotot dengan argumentasi statistik dan argumentasi matematik dalam menghitung data kependudukan. Tidak akan pernah ada data yang sama.

Lha siapa yang mau ngalah. Ada pemeo yang bilang, “Yang waras ngalah…”.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s