Silang pendapat tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan Suramadu

Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 10 Juni 2009, jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu, akan diresmikan. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan di Madura itu dibangun selama kurang lebih 6 tahun. Pembangunan jembatan Suramadu melalui proses yang amat berliku dan panjang.  Konsep awal pembangunan yang sudah lebih dari 40 tahun itu adalah untuk menyeimbangkan pembangunan di kawasan Madura dengan kawasan Jawa Timur lainnya. Setelah lebih dari 40 tahun menanti, barulah di era otonomi daerah sekarang ini, pembangunan jembatan sepanjang 5 kilometer lebih itu bisa terwujud.

Sejak awal, proses pembangunan jembatan Suramadu, penuh dengan berbagai pro dan kontra. Hal itu disebabkan banyaknya faktor dan kepentingan yang harus dipertimbangkan dalam proses pembangunannya. Tujuan pembangunan jembatan Suramadu adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madura secara khusus, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Karena pembangunan jembatan memerlukan biaya yang sangat besar, maka dibutuhkan kajian mendalam agar bisa mewujudkannya dengan mempertimbangkan azas pembangunan yang efisien dan efektif. Berbagai kajian awal menunjukkan, kalau pembangunan jembatan hanya untuk sekedar “penghubung” antara Surabaya dan Bangkalan,  secara ekonomis pembangunan jembatan itu dinilai kurang layak. Analisa ekonomis dan pembiayaan jembatan itu sulit memberikan justifikasi bahwa harga pembangunan jembatan seimbang dengan perhitungan ekonomis jembatan.

Itulah sebabnya pembangunan jembatan Suramadu perlu dilaksanakan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan wilayah. Analisa ekonomis dan kemanfaatan menunjukkan, kalau pembangunan jembatan Suramadu “dibundling” dengan pembangunan wilayah sebagai suatu kesatuan, maka nilai “cost benefit” secara ekonomi menjadi tinggi.  Pendekatan pembangunan wilayah menjadi “justifikasi” dari pembangunan jembatan Suramadu. Tanpa integrasi dalam pembangunan wilayah, maka harga jembatan menjadi sangat tinggi dan tidak sesuai dengan “kemampuan” wilayah untuk mendukungnya.

Untuk mendukung pengembangan kawasan Suramadu, Pemerintah telah menetapkan suatu lembaga pelaksana pengembangan kawasan Suramadu, melalui Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Menurut Perpres tersebut, tugas Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) antara lain adalah sebagai berikut:

Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu
Melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol Lingkar Timur (Simpang Juanda – Tanjung Perak) melalui kerjasama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembataan tol dan jalan tol dimaksud
Melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di pulau Madura
Membangun dan mengelola :

wilayah kaki jembatan sisi Surabaya + 600 ha
wilayah kaki jembatan sisi Madura + 600 ha
kawasan khusus di pulau Madura + 600 ha, dalam suatu kesatuan dengan  pelabuhan petikemas, dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.

Menerima pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, dan atau pemerintah Daerah
Menyelenggarakan pelayanan satu atap perijinan di wilayah Suramadu
Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur antara lain dalam:

pembangunan jalan akses ke Jembatan Tol Suramadu, di sisi Surabaya dan sisi Madura
pembangunan jalan pantai Utara Madura (Bangkalan – Sumenep)
pembangunan jalan lintas Selatan Madura (Bangkalan – Sumenep)
pembangunan jalan penghubung pantai Utara Madura dengan lintas Selatan Madura
pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan
pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di pulau Madura
penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, enerji dan telekomunikasi di wilayah Suramadu

Melakukan tugas lain terkait pengembangan wilayah Suramadu.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Dengan tugas yang demikian, keberadaan lembaga BPWS dinilai telah mengambil kewenangan pemerintah daerah. Karena itu Pemerintah Kota Surabaya, melalui Walikota, dalam berbagai kesempatan mempertanyakan dan bahkan melalui pernyataan di media, menolak kehadiran lembaga BPWS. Walikota Surabaya beranggapan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan perijinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

Sebenarnya, kalau diteliti secara mendalam, keberatan Pemerintah Daerah itu terutama adalah pada klausul :   Menerima pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, dan atau pemerintah Daerah”. Klausul itu dinilai seolah-olah BPWS mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah.  Akan tetapi kalau dicermati lebih jauh, klausul itu sebenarnya bisa dilaksanakan bila Pemda “memberi” kewenangan. Sebab Perpres 27/2008,  menyatakan BPWS “menerima“, bukan “mengambil” atau melaksanakan. Jadi kalau Pemda tidak pernah memberikan sebagian kewenangan, maka sesungguhnya BPWS tidak bisa mengambil dan melaksanakan kewenangan tersebut.

Meskipun demikian berdasarkan Undang-Undang 32/2004, dalam pasal 10 ayat (5), Pemerintah pusat sebenarnya  “dimungkinkan” melaksanakan kewenangan pemerintahan di daerah. Selengkapnya klausul  Undang-Undang 32/2004, dalam pasal 10 ayat (5) adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No 32 tahun 2004,  pasal 10 ayat (3) :

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) meliputi:
a.politik lur negeri; b.pertahanan; c.keamanan; d.yustisi; e.moneter dan fiskal nasional; dan f.agama

Undang-Undang No 32 tahun 2004, pasal 10 ayat (5) :

Dalam urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3),  Pemerintah  dapat:
a.menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
b.melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
c.menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan  pasal 10 ayat (5) butir a tersebut, bila dipandang perlu, dan dalam kondisi tertentu, Pemerintah Pusat sebenarnya dapat melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di daerah, termasuk kewenangan diluar pasal 10 ayat 3.  Kalau Pemerintah Pusat “ngotot” menggunakan klausul Pasal 10 ayat (5) butir a, Undang-Undang 32/2004, maka Perpres 27/2008, mungkin tidak akan menggunakan klausul Menerima pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, dan atau pemerintah Daerah”.

Dua minggu dari saat penulisan posting ini, tepatnya 10 Juni 2009, jembatan Suramadu akan diresmikan dan mulai dioperasikan. Saatnya semua pihak duduk bersama dan mencermati silang pendapat tentang BPWS Suramadu secara jernih. Tidak ada masalah dan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s