Mencermati instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru saja disahkan. Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini, salah satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang baru, pada undang-undang LH yang lama subyek ini belum diatur.

Selama ini subyek instrumen ekonomi hampir belum pernah di tangani. Jadi hampir belum banyak orang yang mengerti apa lingkup instrumen ekonomi dalam pengelolaan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari:

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi  meliputi:

  • Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  • Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  • Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
  • Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

  • Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  • Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
  • Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:

  • Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  • Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  • Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  • Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
  • Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  • Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
  • Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
  • Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Substansi Undang-Undang ini masih sangat umum. Karena itu Undang-undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Substansi instrumen ekonomi ini, memuat beberapa terobosan baru dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. Masalahnya adalah seberapa jauh substansi ini dapat dilakukan secara operasional. Ambillah contoh substansi  instrumen pendanaan lingkungan. Point ini membuka kemungkinan sumber-sumber pendanaan bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan.  ada kewajiban dari berbagai pihak untuk menyediakan dana bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Instrumen ekonomi adalah amanat undang-undang, karena itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.  Setiap orang adalah subyek dari undang-undang ini, karena itu adalah kewajiban semua orang untuk melaksanakannya. Substansi instrumen ekonomi, sekaligus merupakan peluang bagi usaha. Dengan undang-undang itu, akan dikembangkan usaha-usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan instrumen ekonomi. Peluang usaha ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup baik untuk pelaksanaannya.

Mari sama-sama kita ikuti dan laksanakan bagaimana instrumen ekonomi akan dilaksanakan di Indonesia.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s