Apa dan bagaimana setelah COP 15 Copenhagen

Tahun 2009 beberapa jam lagi segera berakhir. Konperensi Iklim COP15 baru saja ditutup di Copenhagen. Meski ada kesepakatan yang didapat, tapi secara substansi hasil COP-15 Copenhagen jauh dari harapan. Kesepakatan antar kepala negara terlalu umum, perlu beberapa tahapan lagi untuk menjadikan kesepakatan itu sebagai program aksi di lapangan untuk mengurangi pemanasan global.

Seperti banyak diduga, COP-15 di Copenhagen tidak membawa gambaran yang jelas tentang target pengurangan emisi. Presiden AS Barack Obama yang diharapkan bisa memberi komitmen yang jelas, ternyata hanya sekedar basa-basi. Dalam bahasa awamnya, Obama hanya memberi “pepesan kosong”.

Sebelum COP-15 dimulai, banyak pihak optimis bahwa COP-15 bisa menghasilkan “legal binding agreement” yang terukur secara jelas.  Konkritnya misalnya Amerika bisa memberikan komitmen target penurunan emisi secara kuantitatif. Pihak-pihak yang optimis itu mungkin mempertimbangkan pidato-pidato Presiden Obama sebelumnya. Sekedar diketahui, sejak mencalonkan diri menjadi Presiden, Obama sering mengkampanyekan upaya perlindungan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan.

Dengan “track record” Obama yang demikian, beberapa pihak yakin bahwa Obama akan benar-benar mewujudkan keseriusannya untuk mengurangi emisi. Tapi ternyata COP-15 Copenhagen membuktikan, bahwa Obama hanya sekedar obral janji. Kesepakatan yang dibuat terlalu umum, dan hanya sekedar slogan politis. Obama tidak mau melakukan “legal binding agreement” seperti yang diharapkan dunia.

Kesepakatan “legal binding” yang diharapkan dalam COP-15 Copenhagen, memang bukan hanya sekedar kesepakatan biasa. Komitmen itu berimplikasi uang dan dana dalam jumlah besar.  Kalau sudah bicara masalah uang dalam jumlah banyak, sudah tentu negara-negara maju (annex-1), terutama Amerika, akan berpikir berulang kali untuk mengikatkan diri dalam suatu legal binding.  Seperti pernah saya posting, Obama akan berkilah bahwa prioritasnya saat ini adalah memberikan “jaminan kesehatan” (asuransi)  bagi warga Amerika yang kurang mampu, dan pengurangan pajak bagi “tax payers”.

*****

Indonesia pasca COP-15 Copenhagen sudah  mencanangkan pada tahun 2020, penurunan emisi GRK sampai 26 % dari level 2005. Target yang ditetapkan ini bukanlah target yang mudah untuk dilaksanakan. Masalahnya Presiden SBY sudah mendeklarasikan target itu sejak pertemugan pemimpin dunia G-20 dan di COP-15 Copenhagen. Bila Indonesia ingin dianggap sebagai negara yang berkokitmen tinggi, maka apapun yang terjadi taget itu harus dicapai.

Lantas bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar target Indonesia bisa dicapai. Kuncinya adalah seberapa besar komitmen Indonesia itu dijabarkan menjadi suatu komitmen operasional. Saat ini komitmen yang dicanangkan oleh Presiden SBY baru sebatas komitmen politis-strategis. Untuk menjadi operasional, idealnya komitmen itu mempunyai “legal basis” yang kuat.  Secara struktur, komitmen penurunan emisi itu harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam RPJMN, harus ada target kinerja yang terukur untuk menurunkan emisi GRK di Departemen/Lembaga terkait.  Dengan target kinerja terukur setiap tahun sampai tahun 2020, maka program-program akan disusun untuk mewujudkan target tersebut. Setiap Departemen dan Lembaga  harus mejabarkan RPJM menjadi program kerja tahunan yang jelas, beserta dengan jumlah dana yang dibutuhkan.

Selain dituangkan dalam program pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lainnya juga harus mendukung upaya penurunan GRK Indonesia dengan merumuskan program-program aksi di segala bidang.  Penurunan emisi tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat dan dunia usaha sangat besar peranannya dalam penurunan emisi GRK. Setiap kegiatan usaha semestinya mempunyai program penurunan emisi yang konkrit, sehingga bisa dinilai dari waktu ke waktu.

Target penurunan emisi Indonesia difokuskan pada sektor kehutanan. Sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Secara matematis, penurunan 26 persen sesungguhnya dapat dicapai. Untuk itu perlu upaya strategis operasional yang konsisten dari semua pihak.

Indonesia dapat menjadi pelopor di dunia Internasional dalam upaya menghambat laju pemanasan global. Peran Indonesia sangat besar dan diperhitungkan. Komitmen Indonesia dapat dijadikan acuan oleh negara-negara lain dalam upaya penurunan emisi GRK. Kalau Indonesia konsisten melaksanakan upaya penurunan emisi GRK, banyak manfaat yang akan diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu tidak ada alasanmengabaikan program penurunan emisi gas rumah kaca secara luas.

3 thoughts on “Apa dan bagaimana setelah COP 15 Copenhagen

  1. Semoga Pemerintah kembali menyusun Garis-gari Besar Haluan Negara, untuk melayarkan kapal rencananya. Selama ini (menurutku), setelah reformasi GBHN yang diterbitkan tahunan ini, sudah hilang. tidak ada? atau tidak diterbitkan.
    Dulu setelah presiden menjelaskannya pada awal tahun di DPR, maka kita memburunya dan membacanya di suratkabar dan toko-toko buku.

    Like

  2. @Singal Sihombing:
    Sekarang pengertian Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) tidak dipakai lagi pak. Yang digunakan sebagai acuan pembangunan jangka panjang adalah Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Jadi prosesnya harus melalui persetujuan DPR. Biasanya dokumen RPJPN itu bisa dijumpai juga di toko-toko buku.

    RPJPN dituangkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang periodenya sama dengan periode Presiden. RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dari RPJMN itulah kemudian disusun dan dijabarkan menjadi APBN.

    Dokumen APBN juga biasanya bisa di dapat di toko buku. Kalau bapak mau bisa juga didown load di situsnya ri.go.id atau disitusnya Bappenas.

    Like

  3. Saya sangat setuju dengan apa yang bapak sampaikan. Intinya, kita harus mulai meng-arus utama-kan pertimbangan2 lingkungan (sosial – ekonomi – ekologi) secara proporsional dan siumbang antar 3 komponen itu ke dalam proses pembangunan, sejak tahap perencanaan sampai pengendaliannya. Dalam UU 32/2009 ttg PPLH secara tegas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam menyusun RPJP/M dan RTRW serta KRP yang berpotensi memberikan dampak lingkungan besar. Jadi, kelihatannya tool baru ini bisa menjadi jawaban terhadap carut marutnya kerusakan lingkungan kita. Generasi mendatang yang bisa merasakan kepedulian kita yang terlambat ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s