Pelabuhan yang berlokasi di antah berantah….

Kota-kota pelabuhan memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan. Kedua perangkat hukum itu cukup lengkap mengatur segala kegiatan di pelabuhan. Sayangnya, terkesan bahwa pelabuhan dianggap sebagai “negara dalam negara” yang punya otoritas sendiri. Seolah-olah pelabuhan tidak berada di wilayah tersendiri dan tak ada keterkaitan dengan  pemerintah daerah otonom. Peran Pemerintah Daerah dalam pelabuhan hanya sekedar macan ompong.

Nampaknya para penyusun Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, tak memperdulikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah. Saya coba baca dan cermati beberapa kali kedua aturan itu, tapi, sepertinya Fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, tak ada dan tak berarti dalam pengelolaan pelabuhan. Padahal dalam aturan itu disebutkan bahwa pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan (Pasal 5 PP 61/2009). Fungsi pemerintahan berarti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PP 61/2009, pelabuhan dikelola oleh “Otoritas Pelabuhan”. Dalam PP tersebut, Otoritas Pelabuhan ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sebagai pelaksana fungsi “regulator” di pelabuhan. Menurut klausul dan kriteria yang ditetapkan, termasuk “yang tersirat”, penunjukan lembaga dan personil Otoritas Pelabuhan, sepenuhnya mutlak menjadi kewenangan Menteri Perhubungan.

Dengan segala penjelasan yang cukup panjang lebar, pada intinya, pelabuhan seolah berada di lokasi antah berantah. Karena Pemerintah Daerah seolah olah tidak perlu dalam pengelolaan pelabuhan. Padahal kenyataanya, pelabuhan manapun berada dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah. Artinya, wilayah pelabuhan adalah wilayah otonom Pemerintah Daerah. Akan tetapi PP 61/2009, seolah mengesampingkan keberadaan daerah dan Pemerintah Daerah. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa PP 61/2009 menganggap Pemda tidak penting. Pemda tidak perlu dilibatkan dalam hal urusan pelabuhan.

Padahal dalam Undang-Undang 32/2004, sesungguhnya urusan kepelabuhanan bukan lagi urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah pusat hanya terbatas pada pertahahan, sistem moneter, agama, hukum, dan hubungan luar negeri.

Jika PP 61/2009 mengabaikan keberadaan Pemerintah Daerah, hal ini akan menambah persoalan dan menjadikan pertentangan antara Otoritas Pelabuhan dan Pemerintah Daerah. PP ini justru akan semakin memperdalam perbedaan yang sudah ada selama ini. Seharusnya Departemen Perhubungan sebagai lembaga yang merumuskan PP tersebut, bisa mengamati persoalan pelabuhan dan pemerintah daerah yang sudah ada selama ini. Dan semestinya kemungkinan adanya pertentangan harus dihindari.

Kalau mau diambil ekstrimnya Pemerintah daerah bisa saja membatasi bahkan “menutup” akses ke pelabuhan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempersempit akses tersebut mulai dari cara yang terbilang kasar dan cara yang halus. Cara yang halus adalah dengan menyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang tidak mempertimbangkan keberadaan pelabuhan. Dengan begitu, maka akses ke pelabuhan tidak diakomodir dalam tata ruang. Bila ini sampai terjadi, sudah pasti “pintu keluar” pelabuhan di wilayah darat akan menjadi “bottle neck” dan masalah yang besar. Pelabuhan akan terkurung dan tidak bisa berkembang.

Sudah barang tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi.

One thought on “Pelabuhan yang berlokasi di antah berantah….

  1. Saya sangat setuju sekali dengan tulisan ini, saya sebagai pelaku usaha di bidang bongkar muat sangat kuatir dengan PP ini. Saya bertempat tinggal di Sampit yang sangat gundah nantinya kalau OP sudah berfungsi, karena di Sampit sejak jaman dulu pelabuhan yang ada selain Pelabuhan Pelindo ada banyak pelabuhan yang diusahakan oleh rakyat dan pelabuhan pelabuhan ini yang sangat membantu pelabuhan utama bagi kelancaran arus barang karena di sampit ada 2 pelabuhan yang diusahakan oeleh Pelindo III dan antrianya sangat panjang sampai minimal 10 hari itupun karena ada kapal kapal yang dibongkar di pelabuhan pelabuhan rakyat yang ada KSO dengan pihak Pelindo. Nanti kalau Pelindo hanya jadi operator yang fungsi regulator dlaksanakan oleh OP. Bagaimana legalitas pelabuhan pelabuhan ini? juga nasib 14 PBM yang selama ini beraktivitas di Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan rakyat? karena nantinya semua aktivitas handling di Pelabuhan Pelindo dilaksanakan sepenuhnya oleh Pelindo sedangkan pelabuhan rakyat tidak jelas legalitasnya. Memang PP 61 bahkan UU pelayaran 2008 harus ditinjau kembali untuk bisa mengakomodir kepentingan daerah.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s