Walikota terpilih di Filipina dan Indonesia

Bulan Juni 2010 lalu, saya mewakili kota Surabaya, menghadiri acara World Bank di Ho Chi Minh. Selain perwakilan Surabaya, dari Indonesia, juga hadir dari Yogya, dan Jakarta. Acara itu juga dihadiri peserta dari Filipina, Laos dan tentu dari Vietnam. Delegasi dari Kota Quezon City, Metro Manila pada acara itu dipimpin oleh “Mayor-elect” Herbert Bautista, yang baru saja memenangkan pemilihan walikota.

Quezon City adalah kota terbesar di Metro Manila (sekitar 12 kota membentuk Metro Manila). Herbert Bautista memenangi Pemilu Walikota dari Partai Liberal. Mr. Bautista awalnya adalah seorang aktor televisi. Pada kehadirannya di Ho Chi Minh, penampilan Herbert Bautista seperti “stylish”nya selebriti. Ia masih sangat muda, rambutnya dicukur seperti kebanyakan artis. Perawakannya dan penampilannya hampir sama dengan Olga, presenter kondang di berbagai televisi Indonesia.

Walikota terpilih di Filipina sepertinya sudah boleh mengikuti acara-acara sebagai representasi kotanya. Meski ia masih di embel-embeli “Mayor-Elect”. Bila sudah diinagurasi, gelarnya kemudian menyadi “Honorary Mayor”. Saya sudah dua kali menyaksikan “Mayor elect” dari Filipina. Pertama kali di Jepang, seorang “mayor elect” dari San Fernando City hadir mengikuti pertemuan internasional. Dan yang kedua adalah Mr. Bautista, Mayor Elect dari Quezon City, Manila.

Lain Filipina, lain pula Indonesia. Di Indonesia, agaknya walikota terpilih nyaris tidak pernah dilibatkan dalam acara-acara resmi kota sebelum ia dilantik. Walikota terpilih Surabaya misalnya, belum pernah diajak dalam acara-acara resmi kota Surabaya, sejak ia terpilih. Tri Risma Harini, “Mayor Elect” Surabaya pada Pemilu 2 Juni 2010, dan kemudian ia juga memenangi pemilu ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan, belum pernah sekalipun tampil pada acara-acara resmi Pemerintah Kota Surabaya.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada aturan yang melarang seorang walikota terpilih (meski belum dilantik) hadir dan dilibatkan pada acara-acara resmi di kotanya. Bagaimanapun juga walikota terpilih adalah tokoh pilihan rakyat. Soal ia belum dilantik, hanyalah masalah waktu (yang tidak terlalu lama).

Ketentuan protokoler pemerintah kota memang tidak mengatur posisi walikota terpilih sebelum ia dilantik. Tidak ada SOP (“standard operation and procedure“) untuk posisi dan fungsi walikota terpilih sebelum masa pelantikan. Tapi, juga tidak ada aturan yang melarangnya. Jadi mestinya boleh dilibatkan dan boleh tidak dilibatkan. Di Surabaya, yang dipilih nampaknya adalah boleh tidak dilibatkan.

Dari sisi walikota terpilih, nampaknya juga dihinggapi ewuh-pakewuh untuk meminta dilibatkan. Jangan-jangan dikira keburu nafsu ingin berperan. Nanti dikira ingin cepat-cepat kuasa, padahal belum dilantik.

Karena itu, saya kira perlu dibuat aturan untuk melibatkan walikota terpilih atau kepala daerah terpilih dalam acara-acara seremonial sebelum kepala daerah tersebut dilantik. Keterlibatannya, tentu sebatas hadir dalam acara seremonial. Sebelum dilantik, seorang walikota terpilih tidak boleh mengambil keputusan apapun, bahkan tidak boleh meminta apapun dari aparat kota.

Alangkah baiknya, kalau walikota terpilih atau kepala daerah terpilih dihadirkan dalam acara-acara seremonial kotanya atau daerahnya. Menurut anda bagaimana ?.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s