Antara hak dan kewajiban dalam bertetangga

“Ini surat gimana maksudnya pak ??. Rumah saya cuma untuk tempat tinggal, kok dibilang untuk tempat usaha. Saya punya IMB, kok disini dibikin tak ada IMB. Gimana ini pak ??”.

Itu baru baru sebagian kecil dari keluhan bu Henny, ketika masuk ke ruangan saya.

“Yang mana bu ?” , saya mulai bertanya untuk menanggapi serbuan bicaranya.

Baru satu kalimat saya bicara, bu Henny langsung nyerocos lagi menyampaikan keluhan dan permasalahannya. Saya tak sempat mengingat semua omongannya, karena itu tak mungkin pula saya tulis selengkapnya disini. Lalu saya biarkan dia bicara panjang lebar, sambil ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang berupa fotocopy surat.

Intinya bu Henny complain karena disurati soal “perselisihannya” dengan tetangganya pak Hadi. Dia bicara panjang lebar hampir 15 menit, sementara saya hanya mendengarkan, sambil sesekali menyela dengan satu atau dua kata.  Saya lihat bu Henny sedang kesal, dan orang kesal tak perlu disela pembicaraannya, tapi cukup didengarkan.

“Jadi gimana ini selanjutnya pak??”, ia bertanya.

Saya pikir inilah saatnya saya mulai menanggapi sekaligus menjelaskan apa maksud surat yang dikeluarkan kantor kami.

“Dari awal saya memang sudah menduga, bahwa masalah ini sebenarnya adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama tetangga, antara keluarga Pak Hadi dengan keluarga ibu. Kami menduga kalau ini adalah perselisihan bertetangga, lalu dikait-kaitkan seolah ada persoalan pencemaran lingkungan dan kemudian diadukan oleh salah satu pihak kepada kami.” Saya menanggapi bu Henny.

Awalnya Pak Hadi menyampaikan surat pengaduan ke kantor kami yang menyatakan keberatan tentang kegiatan tetangga sebelah rumahnya yaitu bu Henny. Pak Hadi menduga, bu Henny melakukan kegiatan komersial di rumahnya yang menimbulkan bau yang tidak menyenangkan ke lingkungan sekitar termasuk kerumah pak Hadi. Rumah Bu Henny diduga dijadikan pabrik roti, sehingga bau panggangan roti dan bau durian, tercium ke rumah pak Hadi. Pak Hadi merasa terganggu dengan bau itu. Menurut surat pengaduan itu, masalahnya sudah disampaikan ke pak RT setempat dan pengembang kompleks perumahan tersebut. Tapi Pak Hadi tidak puas dengan penyelesaiannya, dan melaporkan ke kantor kami.

Seperti biasa, begitu ada surat pengaduan, saya minta petugas untuk mencek ke lapangan, apakah pengaduan itu benar adanya. Begitulah, beberapa proses pengecekan dan pertemuan kami lakukan sampai kemudian sebuah surat peringatan diluncurkan kepada bu Henny. Rupanya peringatan itu membuat bu Henny semakin emosi dan akhirnya datang ke ruangan saya menyampaikan uneg-unegnya. Saya memperhatikan ia sampai seperti gemetar pada saat berbicara, yang berarti ia benar-benar sedang menahan emosi yang bergejolak.

***

Sebenarnya masalah antara Pak Hadi dan Bu Henny, adalah masalah antara hak dan kewajiban masing-masing selaku tetangga. Kedua keluarga ini tinggal di salah satu kompleks perumahan elite di Surabaya. Sebelum tinggal bertetangga, mereka tidak saling mengenal. Tinggal di kompleks perumahan elite, harapannya dapat tinggal dengan tenang, tanpa gangguan apapun dari sekeliling termasuk dari tetangga. Membeli rumah dengan harga yang cukup mahal, tentu mengharapkan ketenangan tinggal di rumah.

Ketika terjadi gangguan, masing-masing pihak tidak bisa mentolerir sekecil apapun sumber gangguan tersebut. Gangguan itu sudah merebut hak hidup tenang yang diharapkan.  Toleransi bertetangga menjadi sirna, karena merasa sudah membeli hak ketenangan.

Fenomena kehidupan urban yang seperti ini semakin sering terjadi. Sedikit saja haknya terusik, lalu kemudian menempuh jalur administrasi normatif, bahkan jalur hukum untuk penyelesaiannya. Padahal, kalau mereka mau, komunikasi dan rundingan antar tetangga sebenarnya bisa lebih efektif menyelesaikan persoalan.  Toh, mereka tetangga bersebelahan rumah.

Tapi rupanya tepo seliro antar tetangga urban sudah semakin tipis dan nyaris hilang. Yang dikedepankan adalah hak. Padahal sebenarnya antara hak dan kewajiban adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau ada hak, pasti ada kewajiban, termasuk kewajiban menjaga kerukunan bertetangga.

Inilah kehidupan kota. Inilah masalah psikologi kota.

3 thoughts on “Antara hak dan kewajiban dalam bertetangga

  1. Saya membaca artikel ini dan bisa merasakan bagaimana pak Hadi merasa kesal, persis seperti yang saya rasakan saat ini. Saya ceritakan sedikit tentang problem yang saya hadapi saat ini, dalam beberapa bulan ini tetangga kontrak persis belakang rumah saya dan mendirikan layaknya Pabrikan Roti yang menggunakan Peralatan yang Besar-besar dan diletakakkan persis dibagian belakang rumah hingga mengeluarkan suara yang sangat bising dan memekakkan telinga, dan saya sangat terganggu sekali dengan keadaan seperti ini (ini sudah terjadi hampir 8 bulan ini). Saya sudah beberapa kali menegor, lapor RT, dan juga saya laporkan ke pihak pengelola perumahan karena perumahan kami masih dikelola oleh pihak pengembang yang Notabene Pengembang Multinasional (perumahan dengan Lingkungan Cluster, One gate system). Saya beberapa kali didatangi petugas dari pihak pengembang dan siap mengatasi masalah ini, tapi sampai sekarang ini Pabrikan Masih tetap eksis dengan suaranya yang menggelegar. Mohon saran dan bantuan untuk mengatasi masalah ini. Apa langkah yang harus saya tempuh. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.

    Like

  2. @Redijanto: Terimakasih kunjungan anda di blog ini. Saya bisa memahami kekesalan anda, apalagi kalau sampai orang tua merasa terganggu dengan kebisingan yang berasal dari tetangga.
    Prinsipnya, masing-masing pihak harus saling menjaga, seperti saya tulis diatas, membeli rumah mahal tentu mengharapkan ketenangan (apalagi cluster one gate system). Prinsip lainnya, perumahan seperti itu adalah untuk rumah tinggal, bukan untuk usaha (pabrik), kalau ada perubahan fungsi, tentu itu penyimpangan bahkan pelanggaran. Setiap penyimpangan dan pelanggaran ada konsekuensinya, termasuk tetangga yang terganggu, dan pelanggaran administratif.
    Penyelesaiannya, laporkan ke pihak yang berwenang untuk mencari solusi. Kalau bisa dengan saling komunikasi, ya lebih baik. Menempuh jalur hukum adalah hak, tapi itu mestinya jalan terakhir, kalau semua upaya komunikasi sudah mentok.

    Like

  3. Jika aliran air kotor rumah saya tiba2 ditutup oleh orang yang baru membangung rumah, maka hak-hak apa saja yang bisa saya tuntut?
    Perlu diketahui, aliran air kotor tersebut di tanam dalam tanah & milik bersama (tidak dipakai oleh satu orang), serta tanah di atasnya adalah tanah milik seseorang yang sudah lama pula menjadi fasilitas jalan setapak warga. Namun, pembeli baru tanah tersebut akan menutup aliran tersebut tanpa ada kompromi sebelumnya.
    Mohon masukan, usulan dan sarannya Pak.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s