Tidak semua hal bisa diatur dengan peraturan

Sejatinya, peraturan adalah bentuk pemaksaan untuk membatasi keinginan seseorang untuk berbuat dan bertindak sesuka hatinya. Undang-undang adalah pemaksaan yang disepakati bersama dalam bentuk hukum tertulis untuk membatasi keinginan seseorang dan untuk melindungi hak orang lain. Akan tetapi peraturan dan undang-undang mempunyai keterbatasan, ia tidak mungkin mengatur segala sesuatu yang akan dilakukan orang. Semestinya, keterbatasan peraturan, tidak berarti bisa disalahgunakan, atau memperbolehkan seseorang bertindak yang diluar asas kepatutan. Tetapi di Indonesia, “celah yang tidak diatur”, sering dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam pertandingan sepakbola, ada aturan-aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh segenap stakeholder sepakbola. Di lapangan, seorang wasit memimpin pertandingan untuk memastikan bahwa semua pemain menaati peraturan. Ketika mengambil keputusan sang wasit, tidak saja berpijak pada aturan tertulis, tapi juga pada asas sportivitas dan nilai-nilai kepatutan suatu pertandingan sepakbola.

Keterbatasan aturan tertulis dilengkapi dengan nila-nilai, norma, asas kepatutan dan etika, sehingga seseorang tidak sembarangan melakukan  tindakan sesuka hati. Tapi namanya orang, ada yang taat asas, ada yang tidak, dan justru memanfaatkan “ruang kosong” peraturan untuk kepentingan diri sendiri.

Suatu ketika, di kantor saya (yang dulu), terjadi diskusi tentang pemberian ijin untuk membangun lahan di tengah kota. Sebuah lahan strategis di pinggir jalan ditengah kota, ingin dibangun pengusaha menjadi bangunan komersial. Si pengusaha ingin memanfaatkan lahan semaksimal mungkin, bahkan ruang yang seharusnya untuk ruang terbuka (open space) juga ingin didirikan bangunan. Pengusaha mengajukan permohonan untuk membangun semua lahan tanpa sisa.

Dalam prinsip penataan kota, tidak semua lahan dapat dibangun, karena diperlukan ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan dan keindahan kawasan. Saya dan teman urban planner lain yang punya latar belakang keteknikan, meminta agar pengusaha tidak membangun semua lahan. Kami meminta agar disediakan ruang terbuka agar prinsip-prinsip penataan kota yang baik tetap dijaga. Tiba-tiba seorang teman (sebut saja Pak Eko) berkata:

“Kalau semua lahan itu dibangun, pasal mana pada peraturan mana yang dilanggar”.

Saya terhenyak mendengar perkataan Pak Eko, yang di kantor punya wewenang untuk memproses administrasi permohonan pemanfaatan lahan. Kami dan teman urban planner tidak bisa menunjukkan Perda dan Undang-undang yang dilanggar kalau sipengusaha membangun semua lahan. Permintaan kami untuk menyediakan open space didasari oleh pertimbangan keserasian, keseimbangan urban furnitures, dan keindahan kawasan kota.

Selidik punya selidik, ternyata sipengusaha dan pak Eko sudah ada “kongkalikong” untuk meluluskan permohonan si pengusaha. Pak Eko memanfaatkan ruang kosong dalam aturan perundang-undangan untuk “memenuhi” keinginan pengusaha, dan mengabaikan prinsip-prinsip penataan dan perencanaan kota. Pak Eko mengabaikan prinsip-prinsip penataan kota yang baik. Tentu saja Pak Eko punya hitungan tersendiri untuk bantuannya itu.

Pemanfaatan ruang kosong dalam aturan-peraturan itulah agaknya yang digunakan Jefferson Rumajar, Walikota Tomohon, ketika ia dilantik oleh Gubernur Sulut di Jakarta beberapa waktu lalu, padahal saat itu Jefferson dalam status tersangka dan sedang ditahan oleh KPK. Dalam Undang-Undang, pelantikan  seorang Kepala Daerah terpilih yang berstatus tersangka perkara korupsi tidak dilarang. Tidak ada pasal undang undang yang dilanggar dalam proses pelantikan itu.

Yang lebih memprihatinkan, dari penjara Jeferson Rumajar melakukan pelantikan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tomohon. Sebagai seorang tersangka, ia memanggil sejumlah pejabat jauh-jauh datang dari Tomohon ke Jakarta untuk dilantik di kompleks penjara. Lagi-lagi alasan yang digunakan, adalah bahwa pelantikan pejabat itu tidak melanggar undang-undang, dan sebagai Walikota, ia punya wewenang untuk melantik pejabat kota.

Jefferson mengabaikan azas kepatutan, norma-norma kepemerintahan yang baik (good governance) dalam melakukan tindakannya. Meski tidak ada pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tetapi asas kepatutan, etika birokrasi, dan prinsip good governance sudah ditabrak.

Setiap mengabaikan asas kepatutan, dalam pemberian ijin, pelantikan dan proses birokrasi lainnya, maka kepentingan orang banyak dirugikan. Mereka yang mengabaikan, biasanya mengeruk keuntungan sesaat. Inilah protret buruk birokrasi kita.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s