“Teman Tapi Mesra” antara Legislatif dan Eksekutif

Mungkin sangat asyik kalau punya TTM, “Teman Tapi Mesra”. Status hubungan TTM bisa dibilang jauh tapi dekat, benci tapi rindu, ogah tapi butuh….  dan setumpuk istilah lainnya. Yang pasti TTM ada jarak, statusnya bukan pacaran, apalagi menikah. Namun TTM akan selalu siap membantu manakala dibutuhkan, bahkan mungkin rela berkorban untuk menjaga hubungan. Pokoknya TTM asyiklah,… setidaknya itu pesan yang disampaikan Pinkan Mambo dan Maia Estianti, mantan personil Ratu, dalam lagu “Teman Tapi Mesra.

Lha kalau Legislatif (DPR dan DPRD) dan Eksekutif (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) hubungannya “TTM“, seperti apa jadinya. Menurut saya, hubungan antara Legislatif-Eksekutif bisa diibaratkan seperti hubungan TTM para remaja. Artinya kedua pihak saling membutuhkan, tapi selalu ada jarak. Keduanya tidak boleh jadi satu, tapi selalu menjaga hubungan. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Haram hukumnya mereka bertengkar apalagi berkelahi.

Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif sebenarnya sudah diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan. Mekanisme kerja antara kedua belah pihak juga sudah jelas. Tetapi sebagaimana tidak semua aturan cukup mengatur, maka hubungan Legislatif dan Eksekutif bisa menjadi turun-naik seperti gelombang lautan. Kadang adem ayem, seperti tak ada riak, lain waktu bisa sangat bergejolak seperti badai. Boleh berbeda pendapat sangat ekstrim, tapi kalau sudah untuk kepentingan rakyat kedua pihak harus saling bergandeng tangan dan dukung-mendukung.

Legislatif dan Eksekutif sama-sama menjalankan amanat rakyat, maka hubungan keduanya harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Prioritas utama adalah untuk mengamankan kepentingan rakyat, karena keduanya dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan mengelola kebutuhan dan kepentingan rakyat. Jadi hubungan antara Legislatif dan Eksekutif harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

Menjadi menarik mengikuti perkembangan “Polemik DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya, akhir 2010-awal 2011 “, yang hari-hari belakangan ini menyita perhatian warga kota. Kedua pihak berseberangan pandangan dan berbeda pendapat tentang beberapa hal. Dalam beberapa hari terakhir terjadi ekskalasi ketegangan hubungan DPRD dan Walikota Surabaya.

Secara “resmi”, ketegangan hubungan kedua pihak dimulai ketika Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pajak Reklame dipertanyakan oleh DPRD. Boleh jadi secara tidak resmi, ketegangan hubungan itu sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masalah Perwali Reklame itu. DPRD mengadakan dengar pendapat dengan sejumlah pihak tentang pajak reklame. Dari serangkaian informasi itu, DPRD merasa tidak puas dengan jawaban dan informasi yang diperoleh. Buntutnya adalah digelarnya Hak Interpelasi oleh DPRD Kota Surabaya, mempertanyakan kebijakan Walikota dalam menerbitkan Peraturan Walikota tentang Pajak Reklame. Hak Interpelasi kemudian berujung pada Hak Angket DPRD.

Sejak itu silih berganti isu yang diperdebatkan oleh Walikota dan DPRD. Kedua pihak menegaskan sikap mereka semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan rakyat miskin.  Baik DPRD dan Walikota sama-sama mengklaim, bahwa sikap mereka adalah untuk membela kepentingan rakyat. Tetapi yang jelas, kedua belah pihak mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang beberapa hal.

Sampai posting ini published, (20/01) perbedaan pandangan antara Walikota Surabaya dan DPRD Surabaya belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Malahan dari perkembangan terbaru, ketegangan itu semakin meningkat. Sebagaimana biasanya, setiap pertentangan para elit, sering dibarengi dengan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra bahkan sudah diwujudkan melalui demo yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat.

Saya tidak tau bagaimana akhir dari polemik ini. Tetapi yang sudah pasti, setiap polemik di tingkat elit, akan menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung pada masyarakat. Semoga polemik di Surabaya ini segera berakhir happy ending dan win-win solution. Semoga tidak terjadi chaos politik lokal di kota ini, karena perseteruan para elit.

***

Para pihak yang berpolemik semestinya bisa mengedepankan jiwa besar dan legowo. Kalau ada dua pihak saling mengklaim bahwa masing-masing benar akan suatu hal, padahal pandangan mereka berbeda, jangan-jangan keduanya sebenarnya salah. Keduanya tidak boleh hanya mengandalkan pasal-pasal dalam aturan hukum sesuka hati untuk kepentingan diri sendiri. Etika birokrasi, asas kepatutan, budaya tepo-sliro, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) harus digunakan manakala persoalan dan hubungan kepemerintahan antara Legislatif dan Eksekutif menjadi runcing.

Good Governance sebenarnya memberi ruang yang sangat luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dialog  dan berbagai instrumen lain bisa dilakukan untuk menyudahi polemik. Good Governance bisa memfasilitasi pertentangan berbagai pihak. Kedewasaan berbirokrasi dan berdemokrasi dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik.

3 thoughts on ““Teman Tapi Mesra” antara Legislatif dan Eksekutif

  1. @Eka: Setiap PNS wajib memulainya dari diri sendiri. Memang sebaiknya ada arahan, contoh dari pimpinan masing-masing. Tapi jangan cuma tunggu pimpinan tok, sebab semua orang bisa memulai sesuatu…. Keep doing something better every day…..

    Like

  2. agree pak…
    sebaiknya kita tdk perlu ikut2 an ribut…
    keep doing something better…
    mula dari diri sendiri..mulai dari hal kecil…dan mulai hari ini…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s