Kepala Pelayan Warga, penyelia “koki” pemerintahan

Menurut kamus Inggeris – Indonesia, government diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “pemerintah“. Kata pemerintah dimaknai sebagai pemberi perintah, atau dalam pengertian lain sebagai penguasa. Sedangkan menurut kamus “Webster Online Dictionary“, government berarti adminsitration, control, management.  Sudah tentu pengertian penguasa dengan administration, control atau management sangat berbeda.

Sepertinya, Kamus Inggeris – Indonesia menterjemahkan government secara tidak tepat alias keliru. Ketidak-tepatan pengertian itu juga digunakan dan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia selama ini. Dengan terminologi pemerintah yang “keliru” itu, sejumlah pejabat pemerintah merasa dan melaksanakan bahwa dia adalah penguasa. Dengan statusnya yang dianggap sebagai penguasa, para oknum itu menyimpang dari “makna” government yang sesungguhnya.

Makna pemerintah yang sesungguhnya adalah pengurus pelayanan publik”.  Jadi pejabat pemerintah apakah itu Menteri, Anggota DPR, Walikota, Kepala Dinas, Kepala bagian atau bahkan staf adalah orang yang dipercaya mengurus  kepentingan pelayanan publik. Mereka bukan penguasa, mereka adalah pelayan masyarakat. Itu sebabnya dalam bahasa Inggeris, pegawai pemerintah disebut sebagai “public servant“.

Sayangnya tidak banyak, bahkan sangat sedikit pejabat dan pegawai pemerintah yang memahami bahwa mereka adalah pelayan publik. Kekeliruan pemahaman inilah salah satu yang mengakibatkan birokrasi di Indonesia berkualitas buruk. Dari pemahaman yang keliru itu mereka menyusun tugasnya dengan keliru juga, mereka memfungsikan dirinya juga keliru dan mereka juga membuat program kerja yang keliru. Ujung-ujungnya masyarakat sebagai pemegang kedaulatan terabaikan.

Diantara sangat sedikit pejabat pemerintah yang memahami pengertian pemerintah yang sesungguhnya, saya patut menyebut dua nama yaitu Herry Zudianto, Walikota Yogyakarta, dan Joko Widodo, Walikota Solo. Walikota Yogyakarta 2001 – 2011 itu digelari sebagai Kepala Pelayan Warga oleh masyarakat Yogya karena dia memang mempraktekkan dirinya sebagai “public servant“, pelayan warga. Kalau dianalogikan dengan sebuah restoran, maka seorang walikota itu sebenarnya adalah penyelia dari para waitress dan koki.

Begitu pula dengan Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi, seorang mantan pengusaha kayu. Begitu populernya Jokowi, sampai dalam pilkada bisa meraih 90 persen suara. Jokowi juga yang berhasil memindahkan pedagang kaki lima dengan sukarela. Keberhasilannya mengandalkan pendekatan yang ditempuhnya sebagai penyelia para “koki pemerintahan” kota Solo.

Pelayan warga, atau pengurus masyarakat itulah sebenarnya pengertian pegawai pemerintah. Dalam reformasi birokrasi pemahaman ini akan diluruskan dan disampaikan kepada masyarakat. Mereka yang masih memposisikan diri seolah-olah penguasa akan disingkirkan. Era reformasi birokrasi sudah datang.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s