Antara Maehara, Gayus dan Nurdin Halid

Prime Minister Naoto Kan (R) speaks with Foreign Minister Seiji Maehara in parliament on 24 January 2011. Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengundurkan diri, karena menerima sumbangan dari “pihak asing” sewaktu kampanye.  Sumbangan sebesar 50.000 Yen (sekitar Rp. 5,2 juta) itu berasal dari seorang pemilik restoran di Kyoto yang keturunan Korea. Tim Kampanye Maehara menerima sumbangan dari diluar sepengetahuan Maehara.

Uang sekitar Rp. 5,2 juta itu sebenarnya “sangat kecil” untuk ukuran orang Jepang, dan itupun tidak diterima untuk kepentingan pribadi Seiji Maehara. Akan tetapi, dampak dari uang kecil 5,2 juta itu adalah pengunduran diri seorang Menteri Luar Negeri. Padahal Seiji Maehara, adalah orang yang digadang-gadang sebagai calon utama pengganti Perdana Menteri Naoto Kan. Seiji Maehara mengatakan, bahwa dia mengundurkan diri untuk mempertanggung jawabkan kasus sumbangan itu.

Sistem pemerintahan dan sistem nilai masyarakat Jepang yang sedemikian rupa tidak mentolerir adanya pelanggaran nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.  Jepang tidak hanya maju dibidang ekonomi, tapi juga maju dalam hal tata kelola pemerintahan.

Seorang Menteri Luar Negeri harus mundur karena Tim kampanyenya menerima dana ilegal, meskipun kecil. Dari segi peraturan, dana itu adalah ilegal. Secara administrasi dan hukum, yang memproses dan bertanggung jawab atas hal itu adalah Tim kampanye. Tapi di Jepang, yang berlaku tidak hanya sekedar administrasi dan hukum, tapi juga etika dan nilai-nilai moral. Karena alasan etika dan moral itulah seorang Menteri Luar Negeri Mundur.

Kalau tuduhan terhadap penggunaan dana ilegal sampai ke pengadilan, besar kemungkinan Maehara akan terbebas dari hukum. Apalagi kalau ia didampingi oleh pengacara handal. Kemungkinan besar yang akan terjerat adalah Ketua Tim Kampanye Maehara. Secara hukum, kemungkinan itulah yang paling mendekati. Tapi, secara moral Maehara merasa bahwa ia harus bertanggungjawab. Dan bentuk pertanggung jawaban itu adalah dengan mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri. Itu di Jepang.

Di Indonesia, pengunduran diri pejabat publik karena kasus Rp. 5,2 juta tidak pernah terjadi. Bahkan Gayus Tambunan yang mengaku memberi uang Rp. 25 Milyar kepada Aparat melalui pengacaranya. Konon uang itu dibagi-bagi antara pengacara, oknum kejaksaan agung, dan oknum pejabat Bareskrim. Tapi pengakuan Gayus itu dibantah habis-habisan oleh Raja Erizman, mantan Direktur di Bareskrim Polri, sewaktu acara dengar pendapat di Komisi III DPR. Raja Erizman mengaku tidak pernah menerima uang dari Gayus Tambunan. Sebenarnya Gayus tidak mengatakan bahwa ia memberikan uang itu langsung kepada Raja Erizman. Gayus hanya mengatakan, bahwa ia memberikan uangnnya melalui pengacara Haposan Hutagalung.

Secara berkelakar salah  seorang anggota komisi III berkata:

“Masa buka rekening besar Anda tidak dapat jatah? Padahal yang polisi buka police line saja dapat jatah,” timpal Jamil yang tidak terima dengan jawaban Erizman. (Detiknews).

Sistem aturan dan hukum di Indonesia, sebenarnya sudah sangat banyak untuk menjerat pelaku untuk diadili secara hukum. Tapi dari hasil proses peradilan, administrasi dan hukum saja tidak cukup untuk memaksa seseorang mengakui perbuatannya dan mempertanggung jawabkannya. Apakah sikap permisivisme terhadap korupsi sudah demikian tinggi, atau pelaku korupsi yang sudah tidak menghargai etika moral yang baik. Atau kedua-duanya.

foto

Nurdin Halid, Ketua PSSI berusaha mati-matian tidak mau mundur dari jabatan ketua PSSI meski sudah sedemikian banyak pihak yang minta dia untuk mundur. Sejumlah demonstrasi di berbagai kota meminta Nurdin Halid untuk mundur. Alasan yang dikemukakan cukup banyak, mulai dari prestasi PSSI yang buruk, manajemen PSSI yang tidak transparan, kasus dugaan suap, Nurdin pernah jadi terpidana dan banyak lagi. Tapi Nurdin Halid malah mati-matian tidak mau mundur.

Sistim tata nilai yang ada dan dianut Nurdin Halid sangat berbeda dengan diyakini Seiji Maehara. Indonesia memang beda dengan Jepang. Tapi nilai-nilai moral adalah universal, ia berlaku di Jepang, berlaku juga di Indonesia dan di bagian dunia yang lain. Manusianyalah yang berbeda, manusia yang meyakini dan mempraktekkan nilai-nilai moral itu. Martabat seseorang diukur dari nilai moral yang dianutnya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s