Benarkah Pemkot Surabaya enggan meningkatkan pelayanan publik?

Surabaya, kota metropolitan yang terus berkembang. Kota ini mempunyai beberapa keunggulan, dan kalau keunggulan itu dikembangkan lebih jauh, maka Surabaya akan menjadi kota yang diinginkan banyak orang. Keunggulan hanya akan tetap menjadi keunggulan dan tidak membawa manfaat apa-apa, kalau keunggulan itu tidak diekplorasi secara terus-menerus. Untuk mengeksplorasi secara maksimal, dukungan dari berbagai pihak dan berbagai lini diperlukan. Nah jadi kalau ada pihak yang ingin membantu, kenapa  Pemerintah Kota Surabaya enggan menerima?

Saya tidak habis pikir dengan keengganan pemerintah kota Surabaya tidak menerima tim dari Setwapres untuk mengadakan diskusi terbatas tentang pelayanan publik. Pihak Setwapres merencanakan mengadakan diskusi terbatas tentang pelayanan publik di kota Surabaya, sedianya pada hari Kamis 6 Oktober 2011. Untuk itu dua pembicara telah bersedia untuk urun rembuk menyumbangkan pemikirannya.

Pakar administrasi negara, Gitadi Tegas, dari UNAIR sudah bersedia untuk menjadi pembicara yang akan membahas bagaimana pelayanan publik yang baik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembicara kedua yang direncanakan adalah Ketua Komisi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur, yang tadinya akan mengupas pelaksanaan pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya. Kedua pembicara itu dinilai cukup mumpuni untuk membedah pelayanan publik di Surabaya.

Dalam persiapan acara, kedua calon pembicara sudah dihubungi dan keduanya menyanggupi pada jadwal yang telah direncanakan. Surat resmi juga dikirim kepada Sekretaris Daerah kota Surabaya, maksudnya agar menugaskan para pejabatnya untuk mengikuti diskusi terbatas dimaksud. Dalam surat itu dijelaskan tujuan dari diskusi terbatas dan rencana pelaksanaannya. Dijelaskan juga bahwa biaya pelaksanaan diskusi akan ditanggung oleh kantor Setwapres, jadi Pemerintah kota Surabaya tidak akan mengeluarkan biaya apapun.

Tetapi setelah ditunggu, tidak jelas respon dari Pemerintah kota Surabaya. Dan setelah dikonfirmasi secara langsung melalui telepon,  dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat mengikuti diskusi terbatas dimaksud. Tidak ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Surabaya mengapa tidak bisa mengikuti acara diskusi terbatas tersebut.

Karena acara diskusi terbatas memang dimaksudkan untuk membantu pemerintah kota Surabaya meningkatkan upaya pelayanan publik, tapi kemudian Pemkot Surabaya tidak ada yang bisa mengikuti, maka akhirnya acara tersebut dibatalkan. Keengganan mengikuti diskusi terbatas itu boleh jadi karena terlalu sibuk melayani publik. Atau mungkin juga karena merasa sudah melayani publik dengan amat baik, sehingga tidak perlu mendapatkan masukan dari pihak lain, termasuk dari pakar. Alasan lain yang barangkali adalah bahwa merasa diskusi terbatas seperti itu tidak membawa manfaat apa-apa. Sulit untuk menentukan mana yang menjadi alasan tidak mau mengkuti diskusi terbatas peningkatan pelayanan publik. Terlalu prematur kalau mengatakan bahwa Pemkot Surabaya enggan meningkatkan pelayanan publik.

Yang mengetahui dengan baik adalah masyarakat Surabaya dan stakeholder Surabaya. Kalau masyarakat dan stakeholder sudah merasa mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan, rasanya diskusi terbatas memang tidak memberi dampak yang signifikan. Kalau standar pelayanan masyarakat sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik, tentu masyarakat akan mengapresiasi dengan baik. Tapi kalau pengurusan perijinan masih makan waktu yang lama dan membutuhkan biaya “ekstra“, kalau praktik percaloan masih ada, atau kalau masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi secara transparan, maka rasanya sistim pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Jadi semua terpulang kepada masyarakat. Kalau masyarakat dan stakeholder Surabaya sudah cukup puas, syukurlah, berbahagialah warga Surabaya!.

One thought on “Benarkah Pemkot Surabaya enggan meningkatkan pelayanan publik?

  1. Mungkin ini pengalaman yang sama, meskipun waktunya berbeda tahun, Pemprov Jatim pernah mengundang wakil dari Pemkot Surabaya dalam diskusi pemerintahan desa dan kelurahan, namun dari mereka tidak ada konfirmasi yang jelas atas ketidakhadiran wakilnya, mudah-mudahan dengan pergantian pmpinan akan ;ebih tertib dan disiplin.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s