Pelayanan publik dari dua kacamata (2)

Saya harus membantu istri untuk mengurus administrasi sebidang tanah peninggalan almarhum mertua saya. Tanah peninggalan yang berlokasi di Bintaro itu, sertifikatnya atas nama almarhumah ibu mertua saya, diterbitkan tahun 1973, ketika Kelurahan Bintaro masih masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Sejak sertifikat diterbitkan sampai kedua mertua saya meninggal, tanah itu belum dirubah sertifikatnya kepada ahli waris yaitu istri saya dan ipar kakak beradik. Sejak tahun 1973, situasi di lingkungan lokasi tanah sudah jauh berubah, jalan yang semula berupa “jalan tikus”, sekarang sudah aspal. Dengan begitu terjadi perubahan garis sempadan jalan yang memotong bagian depan dari tanah mertua saya. Karena itu saya diminta membantu proses pengukuran ulang supaya diketahui dengan jelas berapa luas tanah yang terpotong sempadan jalan, dan sekaligus rencana balik nama sertifikat tanah.

Setelah tertunda beberapa lama, akhirnya diawal Februari ini saya ke kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan untuk mencari informasi tentang rencana pengukuran dan proses balik nama sertifikat tanah. Sebelumnya saya sudah “tanya sama OppuGoogle” tentang prosedur balik nama waris sertifikat tanah, saya mendapat informasi banyak dari OppuGoogle, bagaimana memecah sertifikat tanah kepada ahli waris. Dengan informasi itu, saya menuju kantor walikota Jakarta Selatan, ternyata kantor BPN tidak berada di lokasi Jl. Prapanca. Saya diberitahu petugas bahwa lokasi kantor BPN ada di Tanjung Barat, Lenteng Agung.

Saya harus tuliskan upaya pencarian kantor BPN Jakarta Selatan ini, karena agak unik. Saya belum pernah ke kawasan Lenteng Agung, yang saya tau, Lenteng Agung berada di kawasan Selatan menuju kawasan Depok. Dari Jalan Prapanca saya menuju arah Jalan Toll TB Simatupang, tapi saya tidak masuk jalan tol supaya bisa bertanya di tengah jalan. Di salah satu SPBU di Jl. TB Simatupang saya bertanya kepada petugas SPBU arah menuju Tanjung Barat. Petugas menjelaskan dengan baik, bagaimana saya harus ke sana. Ketika saya tanya apa tau lokasi kantor BPN di Tanjung Barat, ternyata petugas itu tidak mengetahui lokasi kantor BPN. Sesuai petunjuk itu, saya meluncur ke arah jalan menuju Depok, menyeberangi Jl. TB Simatupang. Saya kembali bertanya kepada penjaga toko di Jl. Nangka .

Tidak jauh dari sini pak, bapak belok kiri di jalan besar, nanti masuk ke dalam setelah kompleks perumahan“.

Berbekal informasi ini, saya melaju lagi sesuai petunjuk. Saya sengaja pelan-pelan suapaya bisa memperhatikan situasi sekitar jalan. Tidak seberapa jauh, saya sampai di jalan raya Lenteng Agung-Depok yang paralel dengan rel kereta api Jakarta-Bogor. Dalam pikiran saya kantor BPN tentulah tidak kecil bangunannya mengingat melayani seluruh Jakarta Selatan yang cakupannya cukup luas. Saya memperhatikan betul hampir setiap papan tulisan dan bangunan di pinggir jalan yang saya lewati, tapi tidak ada bangunan kantor, yang ada adalah deretan ruko, padahal menurut informasi di toko yang saya tanya sebelumnya, lokasi kantor BPN sudah tidak jauh.

Setelah agak jauh, saya tidak yakin, lalu kemudian berhenti dan bertanya kepada penjaga kios di pinggir jalan. Penjaga kios mengatakan bahwa saya sudah melewati gang masuk ke kantor BPN. Lalu dia menyarankan masuk melalui Gang 100, nanti setelah mengikuti jalan tersebut disuruh tanya lagi ke orang di sana, katanya itu lebih dekat daripada memutar menyeberang rel kereta api yang cukup jauh putarannya.  Saya mengikuti saran masuk ke Gang 100 mengikuti kawasan permukiman melalui jalan yang lebarnya hanya sekitar 4 meteran, sehingga kalau berpapasan dengan kendaraan dari depan salah satu harus berhenti menepi supaya yang lain bisa lewat. Kawasan permukiman Tanjung Barat itu cukup padat perumahannya. Setelah mengikuti terus jalan itu, (tidak ada persimpangan), akhirnya ternyata saya sampai lagi di Jl. Nangka, tidak jauh dari tempat saya bertanya di toko sebelumnya. Lalu saya kembali menyusuri Jl. Nangka dan kembali ke Jl. Raya Lenteng Agung.

Kali ini saya jalan lebih lambat dan baru sekitar 100 meter di Jl. Lenteng Agung saya kembali bertanya pada tukang ojek yang mangkal di pinggir jalan. Saya dijelaskan bahwa sekitar 100 meter ke depan ada gang kecil masuk ke kiri dan nanti ada petunjuk di sana, selanjutnya masuk saja ke gang dan bertanya lagi ke orang disana. Kemudian saya maju dan benar saja ada papan kecil bertuliskan kantor BPN dan tanda panah masuk gang kecil yang hanya muat satu mobil. Jalan beberapa kali berbelok, dan untungnya tidak ada mobil dari depan sehingga saya tidak terhalang. Setelah masuk ke jalan gang kecil sekitar 600-700 meter, terlihatlah bangunan berlantai tiga disebelah kiri dibalik rumah di pinggir gang. Saya bertanya kepada kepada orang di situ.

Itu pak kantor BPN, bapak memutar dulu, nanti masuk dari arah belakang“, kata bapak yang saya tanya.

Untuk memutar di gang itu sangat sulit karena jalannya berbelok dan  sangat sempit, saya sempat maju-mundur beberapa kali dan bemper depan mengenai pot bunga dipinggir jalan. Melihat kesulitan saya, si bapak yang saya tanya kemudian datang dan memandu saya supaya bisa melewati jalan sempit yang di sebelah kanannya  ada musholla. Kalau tidak dipandu, akan sulit melewati jalan menikung yang sempit itu.  Akhirnya dengan bantuan bapak tadi saya berhasil lolos dari jalan tikungan sempit, dan memutar mencari tempat parkir di depan kantor BPN.

Saya tidak habis pikir mengapa BPN memilih lokasi kantor di tempat seperti itu. Sudah lokasi tidak dipinggir jalan raya, akses masuknya bukan main sulit dan sempit, sudah itu sangat minim petunjuk jalan ke kantor BPN Jakarta Selatan. Sehingga praktis hanya sepeda motor saja yang leluasa masuk ke kantor BPN. Sulit dipercaya kalau tidak ada lahan milik negara yang bisa dijadikan kantor BPN di Jakarta Selatan, sampai harus memilih lokasi yang terisolir di Tanjung Barat seperti sekarang ini. BPN mengetahui dengan persis lahan milik negara yang ada di wilayah ini, tapi mengapa memilih lokasi yang sangat sulit dicari dan didatangi. BPN pasti bisa memilih lokasi yang lebih baik dari lokasi kantor sekarang; pasti ada lahan milik pemerintah yang bisa diusahakan. Pertanyaannya apakah BPN sudah berusaha mencari lokasi yang baik. Dari segi akses fisik saja, pelayanan publik di BPN Jakarta Selatan seperti gambar karikatur Kokkang diatas.

Saya jadi berpikiran jelek, jangan-jangan ada faktor kesengajaan memilih lokasi itu, supaya masyarakat enggan datang ke BPN Jakarta Selatan. Dengan demikian, orang akan lebih memilih menggunakan “biro jasa“. Mestinya kantor pelayanan publik mempunyai kemudahan akses kepada masyarakat, apalagi di wilayah Jakarta Selatan. Sebagai warga yang mau menuju kantor BPN, saya merasa tidak mudah untuk menemukan lokasi kantor. Seharusnya BPN menyediakan kantor pelayanan publik yang mudah dijangkau masyarakat; tersedia akses jalan yang memadai serta dilengkapi penunjuk jalan yang informatif. Kalau ada unsur kesengajaan memilih lokasi yang aksesnya sulit, ini sangat bertentangan dengan prinsip pelayanan publik.  Menurut saya, secara moral BPN mempersulit akses pelayanan publik, seperti sengaja menyulitkan masyarakat. BPN harus mempertanggungjawabkan pilihan seperti itu.

….. bersambung.

***

Gambar karikatur oleh Wahyu Kokkang, Surabaya.

3 thoughts on “Pelayanan publik dari dua kacamata (2)

  1. Masalah tanah merupakan kebutuhan super penting setelah pangan, meskipun Pemerintah telah membuat UU Pertanahan dan seperangkat aturannya namun sosialisasi ke masyarakat sangat minim sekali, ditambah lagi pelayanan yang juga super minim , hampir di semua daerah di Indonesia , mau fakta atau bukti, datang saja kepedaesaan. namun dari Anggota Dewan kok gak kedengaran suaranya, mereka hanya ribut masalah korupsi diantara mereka sendiri, mana perhatiannya pada sektor penting lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Like

  2. betul sekali, saya bekerja di sebuah Kantor Jasa Penilai Publik dan ingin memperpanjang “Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah” Supeeer Sulit hanya untuk menemukan Akses No Tlf Kantor BPN Jakarta Selatan, yg tadinya berkantor di Kantor Walikota Jakarta Selatan, saya menanyakan pada Operator Kantor Walikota, katanya kantor BPN sudah pindah di Lenteng Agung 1 thn yg lalu, tp tidak ada yang tau alamatnya bahkan setetelah 1 tahun no tlfnya pun belum terdaftar di sistem database Telkom…hhhhhhhh Anehhh Sekali.

    Like

  3. Ha ha ha, Pak Togar pengalamannya tidak beda dengan saya. Kalau menurut saya, barangkali dana peruntukan gedung yang seharusnya dipinggir jalan, sebagaimana layaknya Kantor Pemerintahan, di belikan ditempat yang lebih murah, supaya ada sisanya untuk makan2 pegawai bagian Pengadaan. Ha, ha, ha….

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s