e-KTP vs smart card

Sampai hari ini saya belum mengantongi e-KTP, meski data sidik jari dan data mata sudah direkam bulan Desember 2011. Jadi sudah hampir setahun e-KTP saya belum sampai ke saya. Pernah saya tanya kepada Kepala Dinas Catatan Sipil, dijawab, tolong sabar menunggu panggilan. Anehnya kedua anak saya yang merekam data pada hari yang sama dengan saya, e-KTPnya sudah selesai. Apakah e-KTP bagi orang muda didahulukan dari yang lebih tua, saya tidak tau.

Secara fisik e-KTP yang dimiliki anak saya penampilannya sama seperti gambar diatas, kartu dilengkapi dengan “chip” yang menyimpan data pemilik kartu.  e-KTP yang mulai digunakan sekarang ini sebenarnya fungsinya tidak berbeda dengan smart-card yang bisa berfungsi aneka ragam, sesuai kebutuhan. Kartu pintar ini bisa menyimpan berbagai macam data dari si pemilik kartu. Kartu pintar selain memuat data pemilik bisa juga bisa dikombinasi menjadi kartu alat pembayaran. Jadi kalau digabung dengan sistim perbankan pemilik kartu, maka bisa berfungsi sebagai alat bayar.

Sayangnya e-KTP yang sekarang digalakkan pemakaiannya itu hanya memuat data yang sangat minimal dari pemilik kartu. e-KTP hanya memuat sebagian data kependudukan seseorang, tidak lengkap secara keseluruhan. Sistem e-KTP dirancang terlalu sederhana, padahal sebenarnya bisa memuat data yang lebih banyak. Contoh sederhananya, e-KTP mestinya bisa juga memuat nomor NPWP, ini sekedar data sederhana.

Sistem e-KTP yang dirancang Kementerian Dalam Negeri sangat disayangkan sulit dikembangkan menjadi suatu sistem database yang lengkap. Padahal biaya untuk membangun e-KTP termasuk sangat besar, pembuatan e-KTP seluruh Indonesia itu lebih dari 7 trilliun rupiah (termasuk biaya tambahan yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri). Ketidak mampuan mengembangkan data e-KTP, karena memori chip yang ada pada kartu sangat kecil, konon hanya 64 kb. Padahal harga fisik chip untuk kapasitas yang 512 kb sekarang ini tidak jauh dengan harga yang 64 kb. Cilakanya, konon pabrik pembuat chip e-KTP sudah tutup alias tidak berproduksi lagi. Sehingga sistem e-KTP sulit untuk untuk mengembangkan kapasitas. Kalau mau dikembangkan, harus ke pabrik chip yang lain.

Sebenarnya daripada memesan kepada pabrik pemasok, mungkin lebih mudah membangun pabrik chip baru untuk melayani KTP seluruh penduduk Indonesia. Mengapa harus beli dari pabrik luar negeri. Inilah kelemahan sistem e-KTP yang hanya sekedar menjadi obyek dengan pendekatan proyek.

Pengembangan sistem e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri, sejak awal sudah diliputi berbagai kontroversi, selain kelambatan pelaksanaannya, proses tender untuk menentukan pemenang juga mengalami berbagai masalah. Konon biaya pengembangan awal e-KTP sebesar Rp. 6,7 Trilliun merupakan mark-up yang sangat besar. Padahal kualitas pelaksanaan pekerjaan dan hasil e-KTP tidak signifikan.

Beginilah kalau suatu kegiatan dilihat hanya sebagai proyek sesaat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s