Akhirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan

2013 Feb 016Tanggal 19 Desember 2013, akhirnya DPR mensahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), setelah lebih dari 2 tahun pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Sayangnya “semangat tinggi” yang sebelumnya ada dalam RUU ASN “tergerus” disana-sini untuk mencapai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Di awalnya RUU ASN sangat revolusioner, karena semangatnya adalah untuk membentuk birokrat yang benar-benar profesional dan kompetitif.  Jalan kompromi nampaknya terpaksa ditempuh, agar Undang-Undang itu segera dapat disahkan. Inilah proses pembentukan undang-undang yang terpaksa harus menyepakati “win-win solution”. Dengan UU ASN yang baru disahkan ini, semangat untuk mendapatkan birokrat yang handal tidak hanya menjadi penantian.

Ironisnya Undang-Undang ASN yang diharapkan akan mengubah wajah birokrat negeri ini, justru adalah prakarsa dan inisiatif  DPR, khususnya Komisi 2 DPR RI. (Untuk kali ini jempol bagi DPR).  Proses penyiapan dan pembahasan undang-undang ini sungguh menempuh jalan panjang yang penuh dengan “liku-liku” yang nyaris membatalkan RUU ini. Sebenarnya keinginan untuk meningkatkan sistem birokrasi Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Kepegawaian sudah lama diwacanakan. Pemerintah sendiri sudah menyatakan melaksanakan reformasi birokrasi sejak beberapa tahun lalu dan yang terakhir mensahkan Grand Design Reformasi Birokrasi menjadi Peraturan Presiden pada tahun 2010.  Niat untuk meningkatkan kualitas birokrat sudah cukup tinggi, tapi praktek yang sesungguhnya belum benar-benar diwujudkan.

Karena itu semangat untuk mewujudkan birokrat profesional dan kompetitif itu disiapkan melalui penyiapan sebuah Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.  Berbagai pihak secara individu, komunitas dan kalangan perguruan tinggi kemudian menyusun sebuah naskah akademis Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN & RB beberapa tahun lalu.  Sayangnya KemPAN & RB pada waktu itu, yang menjadi leader dalam hal ini, “tidak bersemangat” mewujudkan RUU ini untuk menjadi undang-undang.  Ketidak seriusan Pemerintah itu dilihat oleh DPR terutama  oleh Komisi 2, dan kemudian Komisi 2 DPR “menangkap” isu penting ini sebagai inisiatif DPR. Pada proses selanjutnya, Komisi 2 mencari masukan dari berbagai pihak yang kompeten untuk mewujudkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian secara resmi DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam proses legislasi DPR pada pertengahan tahun 2011 sebagai “prakarsa DPR”.

Karena sudah diajukan oleh DPR, mau tidak mau Pemerintah harus merespon dan membahasnya bersama DPR. Sejak disampaikan secara resmi oleh DPR, berbagai pihak dilingkungan Pemerintah mulai menunjukkan sikap, ada yang kontra ada yang pro, dan ada yang tidak mau tau.  Pihak-pihak yang tidak siap dengan profesionalisme birokrat, secara terbuka dan secara terselubung berusaha menghalangi pembahasan naskah RUU. Bahkan ada pihak-pihak yang secara sengaja menyesatkan isi RUU ASN dan “mengkelirukan” materi RUU ASN kepada aparat Pemda, sehingga sejumlah birokrat pemerintah daerah berdemo menentang RUU ASN.

Meski demikian ada pihak-pihak dilingkungan Pemerintah yang terus bersemangat untuk mewujudkan Undang-Undang ASN ini untuk menwujudkan birokrat yang benar-benar profesional dan kompetitif. Pro dan kontra dilingkungan Pemerintah tersebut bukan saja ditingkat teknis, tetapi juga sampai pada tingkat pejabat tinggi.  Pihak-pihak yang menolak RUU ASN adalah mereka yang khawatir akan kehilangan “pengaruh”, karena selama ini menikmati “benefit” dari sistem dan praktek birokrasi yang buruk. Pihak-pihak yang menolak tersebut berusaha dengan segala upaya untuk menolak UU ASN. Karena “angin perubahan” birokrasi yang cukup kuat, pihak-pihak tersebut tak mampu menolak RUU ASN secara keseluruhan, terus berupaya  “mengubah”  klausul-klasusul penting dalam RUU ASN. Berbagai klausul substansi RUU berkali-kali ditolak oleh sejumlah kalangan di dalam pemerintah.

Pro dan kontra dilingkungan Pemerintah tersebut menguras tenaga dan memakan waktu yang sangat lama. Pembahasan selama 2 tahun lebih terutama karena alotnya sejumlah pihak di lingkungan pemerintah yang ingin mempertahankan sistem lama yang buruk. Akhirnya, setelah 2 tahun lebih dibahas, berbagai pihak menyepakati kompromi akan beberapa hal dalam substansi RUU ASN. Di akhir tahun 2013, pilihannya pada waktu itu adalah apakah akan menunda pembahasan RUU ASN sampai pada DPR yang baru hasil Pemilu April 2014, atau menyepakati kompromi sehingga RUU dapat disahkan oleh DPR periode 2009-2014.  Pilihan paling rasional adalah segera mensahkan RUU tersebut ketimbang membawa RUU ke DPR periode 2014-2019. Inilah proses yang harus dilalui oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Walaubagaimanapun kehadiran UU ASN akan menjadi landasan yang baik untuk mewujudkan birokrat yang profesional. Undang-Undang ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Kepegawaian yang lama. Dengan UU ini, birokrat dituntut untuk meningkatkan kinerja dan berprestasi. Birokrat yang malas, lamban, akan tergilas oleh arus reformasi birokrasi yang kencang. Semoga penantian birokrat handal akan segera terwujud.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s