Banjir Jakarta ibarat punuk di punggung

DSC_0116Jakarta banjir lagi, lagi-lagi kebanjiran.  Di sana tergenang, di sini terendam, di beberapa tempat ada yang tenggelam. Bahkan minta ampun, banjir dua hari Minggu dan Senin 13 Januari merenggut lima nyawa.  Kerugian materil sudah pasti, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir. Banyak orang jadi bertanya, Katanya gubernur  Jokowi dan wagub Ahok sudah kerja keras, kok Jakarta masih banjir juga. Pertanyaan tentang banjir seolah tak pernah terjawab.  Orang menjadi tidak sabar, kapan kota Jakarta bisa bebas banjir.

Di tahun 1972, Jakarta pernah mengalami banjir besar, kemudian banjir besar juga terjadi di tahun 2007, dan yang terakhir beberapa hari lalu. Ketika bajir besar terjadi, orang selalu bertanya, kapan Jakarta bisa bebas dari banjir ? Bisakah Jakarta benar-benar bebas dari banjir? Kalau bisa kapan, atau bagaimana caranya supaya Jakarta tidak kebanjiran lagi. Apa yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi di Jakarta. Atau, jangan-jangan Jakarta memang tidak mungkin bebas dari banjir.

Kota Jakarta secara geografis memang sulit bebas dari banjir. Posisi Jakarta di tepi pantai dan muara dari 13 sungai dan dataran rendah yang luas mengakibatkan Jakarta rawan banjir. Lha, kalau begitu Jakarta ya sulit terbebas dari banjir.

Dalam pandangan saya, Jakarta (nyaris) tidak mungkin bebas dari banjir . Siapapun gubernurnya, tidak mungkin membuat Jakarta bebas dari banjir. Pernyataan ini tampaknya sangat negatif dan pesimis, seolah tidak ada lagi harapan untuk menjadikan Jakarta bebas dari banjir. Pandangan saya itu dilandasi kondisi seperti dibawah ini.

Saat ini Jakarta dan pada umumnya kota-kota besar di Indonesia, ibarat orang tua renta berpunuk di punggung memikul beban berat. Persoalan banjir Jakarta dimulai dari tata ruang nya yang amburadul, kacau dan tak jelas perencanaan dan pengendaliannya. Selama ini tata ruang Jakarta tidak pernah konsisten, tidak dijalankan, tidak dikendalikan. Kota berkembang tanpa arahan, Jakarta tumbuh liar tidak terkendali.

Di awal kemerdekaan, tata ruang Jakarta diarahkan dengan wilayah Jakarta Pusat sekarang sebagai pusat kegiatan, didukung oleh kawasan permukiman di daerah Kebayoran, kawasan komersil di wilayah Jakarta Kota (sekarang).  Tapi seiring dengan waktu Jakarta berkembang secara sporadis ke seluruh wilayah di sekitarnya. Kebayoran yang tadinya sebagai wilayah permukiman, kemudian berubah menjadi kawasan komersial, kawasan permukiman bergeser ke wilayah Bintaro atau Cilandak. Tahap berikutnya giliran Bintaro berubah menjadi kawasan komersial, wilayah permukiman bergeser ke Serpong. Bahkan Serpong pun kemudian menjadi kawasan komersial, wilayah permukiman bergeser lagi ke wilayah Cisauk. Begitu seterusnya. Pola perkembangan kota seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta, juga di Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Makasar, Manado, Banjarmasin dan kota-kota lainnya.

Ketika kawasan permukiman dialihkan fungsinya dan dikembangkan menjadi kawasan komersial, pengembangan tidak disiapkan lahan untuk infrasturktur, karena semua lahan digunakan untuk bangunan. Para pemilik lahan merasa semua lahan miliknya harus dibangun untuk kegiatan usaha. Setiap jengkal lahan bernilai ekonomis tinggi, sehingga tidak disisakan untuk taman atau tempat air untuk meresap. Secara akumulatif pemilik lahan melakukan hal yang sama, nyaris tidak ada lagi lahan untuk menempatkan saluran air atau bahkan untuk menanam pipa salurah di bawah tanah.

Kawasan permukiman tidak dikendalikan, tetapi dibiarkan berubah fungsi menjadi kawasan komersial, tanpa diiringi dengan perubahan infrastruktur pendukung kawasan komersial.  Kawasan resapan air berubah menjadi kawasan terbangun, tidak ada tempat air meresap ke dalam tanah. Sementara sarana untuk mengalirkan air juga tidak ada. Sarana mungkin tidak dapat lagi dibangun karena tidak ada lahan untuk membangun saluran air. Semua air hujan yang turun, langsung mengalir begitu saja yang kemudian mengakibatkan banjir.

**

Pola perkembangan kota seperti dijelaskan diatas terjadi ke segala penjuru kota Jakarta.  Kawasan rawa-rawa pun disulap menjadi wilayah permukiman dan komersial. Tak ada lahan tersisa untuk penampungan air, tak ada ruang untuk tempat air meresap ke dalam tanah, bahkan lahan untuk menenmpatkan saluran terbuka pun sulit. Kota-kota di Indonesia berkembang tidak karuan, tidak konsisten, tidak terkendali. Hal itu diperparah dengan adanya korupsi di sana-sini. Para pengelola kota tidak mampu melawan tekanan kuat dari berbagai pihak. Rencana kota yang dibuat tidak pernah dapat dipertahankan, dalam waktu singkat rencana kota yang disusun langsung dilanggar. Maka jadilah kota yang semrawut.

Kota-kota di Indonesia cepat menjadi tua, produktifitas menurun. Kota menjadi orang yang tua renta dengan beban berat. Tak mampu menghilangkan beban dipunggung, karena beban sudah menjadi punuk. Bila punuk hendak dilepas, sama saja dengan bunuh diri. Kota-kota kita seolah menjadi orang tua yang bunuh diri pelan-pelan.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s