Janji Kapolri mempercepat administrasi STNK

Tanggal 10 Februari 2014 lalu, Kapolri bersama beberapa menteri lainnya berikrar membuat janji untuk meningkatkan pelayanan di instansi masing-masing. Ikrar itu dicanangkan di depan wakil Presiden sebagai bukti kalau polisi akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat peningkatan pelayanan itu dicanangkan kepada masyarakat untuk menunjukkan kesungguhan ada perbaikan pelayanan, ada perubahan yang dilakukan. Peningkatan itu dirancang sebagai suatu perbaikan pada proses bisnis di lingkungan kepolisian. Salah satu butir perbaikan yang dicanangkan adalah percepatan pelayanan perpanjangan STNK dari semula prosesnya pelayanannya 60 menit, sekarang ditingkatkan menjadi hanya 30 menit saja. Ada percepatan yang signifikan. Sabtu 8 Maret lalu saya kebetulan harus membayar pajak kendaraan di kantor Samsat.

Entah bagaimana, sekitar dua minggu lalu, anak saya tidak bisa membayar pajak kendaraan di kantor Samsat. Menurut petugas, kendaraan saya terlaporkan dalam status “terjual”, padahal saya tidak pernah menjual kendaraan saya. Untuk bisa membayar pajaknya harus orang yang namanya tertera dalam STNK, datang langsung ke kantor pajak untuk menjelaskan status itu. Setelah statusnya dijelaskan, barulah pembayaran pajak bisa dilakukan. Karena itu saya harus datang sendiri ke kantor Samsat Surabaya Selatan di kawasan Ketintang. Pembayaran tidak bisa diwakili oleh anak saya, karena kendaraan tersebut atas nama saya. Di sekitar loket, terdapat papan pengumuman (foto diatas), yang digantung agak tinggi, jadi kalau orang tidak mendongak ke atas, papan ini tidak terlihat. Sesampainya di loket yang mengurus status kendaraan terjual, saya harus mengisi formulir pernyataan bahwa saya tidak pernah menjual kendaraan itu. Dengan surat pernyataan yang saya tandatangan itu barulah status blokir terjual bisa dibuka. Proses berikutnya adalah pembayaran pajak.

Untuk membayar pajak kendaraan, saya harus mendaftar di loket pendaftaran dengan menyerahkan STNK dan KTP. Oleh petugas pendaftaran, data dicocokkan KTP dan STNK di dalam komputer, KTP saya dikembalikan, STNK masih diproses. Kemudian saya diminta membayar ke kasir di loket kedua yang berada bersebelahan dengan loket pendaftaran. Setelah saya membayar sesuai dengan besaran pajak dan biaya yang tertera dalam bukti pembayaran pajak kendaraan. Saya diberi bukti pembayaran pajak, dan disuruh mengambil STNK di loket ketiga. Saya menuju loket ketiga, dan kemudian petugas di loket itu mengambil STNK saya ke loket pertama dimana saya mendaftar tadi. Si petugas mencap bukti pembayaran pajak dan kemudian menyerahkan kepada saya bersama dengan STNK.  Keseluruhan proses di loket pertama sampai ke loket ketiga hanya butuh waktu sekitar 6-7 menit, selesailah proses pembayaran pajak kendaraan saya.

Kalau saya perhatikan, pembayaran pajak kendaraan bermotor itu mestinya tidak perlu melalui 3 loket berbeda, tapi bisa dilakukan hanya di satu loket, yaitu loket kasir saja. Pemohon bisa menunjukkan STNK asli dan kartu identitas, lalu langsung membayar, dan mendapatkan bukti pembayaran di satu loket. Bukti itu tidak harus distempel, karena blanko pembayaran pajak sudah menggunakan kertas yang dilengkapi hologram untuk menghindari pemalsuan. Dengan proses seperti itu, pelayanannya paling cuma butuh 3 menit saja. Kalau loket dilengkapi dengan alat Scan, dengan kertas STNK dilengkapi bar code, maka proses bisa lebih cepat lagi menjadi hanya sekitar 1- 1,5 menit, atau paling lama hanya 2 menit saja. Pertanyaannya, kenapa Kantor Samsat Ketintang Surabaya masih menggunakan 3 loket (3 petugas), kalau sebenarnya pelayanan cukup menggunakan satu loket dengan satu orang petugas.

Di papan pengumuman, lama pembayaran pajak disamakan dengan pengesahan STNK yaitu 30 menit. Proses pengesahan STNK sebagaimana yang dicanangkan oleh Kapolri 10 Februari yang lalu, ditingkatkan dari semula 60 menit menjadi paling lama 30 menit, padahal praktek di lapangan sudah bisa sekitar 5 menit. Kalau diteliti dari proses tersebut, apa yang dicanangkan Kapolri sebenarnya sudah merupakan proses yang terlaksana di lapangan selama beberapa bulan terakhir, jadi bukan suatu hal baru. Tetapi mungkin proses ini belum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya Kapolri bisa memberikan janji bahwa proses pelayanan pengesahan STNK (dengan persyaratan lengkap) bisa hanya 7 menit saja bukan 30 menit seperti diikrarkan di depan Wakil Presiden 10 Februari lalu. Tentu komitmen Kapolri itu harus diikuti dengan perbaikan mekanisme proses di jajaran pelayanan, dan adanya perubahan sikap pelayanan dari petugas pelayayan. Semoga pelayanan masyarakat bisa semakin meningkat.