Kepala Daerah untuk mensejahterakan rakyat atau untuk mengejar penghargaan?

penghargaan kepala daerahDalam kurun 5-10 tahun terakhir, banyak kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendapat penghargaan dari berbagai pihak dan instansi. Ada yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, ada yang diberikan oleh sejumlah lembaga, termasuk sejumlah NGO (Non-Governmenatal Organization), baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sejatinya sebuah penghargaan adalah apresiasi terhadap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Apresiasi diberikan karena pihak yang menerima penghargaan dinilai mampu “memberi lebih” dari yang seharusnya dia kerjakan. Apresiasi juga dimaksudkan agar orang lain terinspirasi melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh penerima penghargaan. Foto diambil dari sini.

Kalau seseorang hanya melakukan tugas yang sudah menjadi kewajibannya, dia belumlah layak diberi penghargaan, karena melaksanakan tugas sesuai kewajiban adalah tuntutan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, kalau seorang guru sekolah mengajar siswanya sehingga siswanya lulus semua, maka si guru adalah melaksanakan tugas sesuai kewajibannya. Guru selain karena tugas formalnya mengajar siswa, secara moral ia juga ikut berperan dalam membantu keberhasilan siswa. Hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban seorang guru yang semestinya. Apresiasi kepada guru tersebut tidak harus dikompensasi dengan pemberian penghargaan. Bagi seorang guru, apresiasi diperoleh bila muridnya berhasil dalam melanjutkan proses pendidikan dan kehidupan selanjutnya.

Demikian pula halnya dengan seorang Kepala Daerah, ia berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.  Hal itu merupakan tuntutan Undang-Undang. Kalaupun seorang kepala daerah berprestasi, apresiasi bagi seorang kepala daerah tidak harus dalam bentuk penghargaan. Kalau kepala daerah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, berarti ia gagal melaksanakan tugas.

Akan tetapi sejalan dengan proses otonomi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, maka untuk meningkatkan popularitas seorang kepala daerah, sejumlah kepala daerah berusaha mendongkrak popularitas melalui penerimaan sejumlah penghargaan (award).  Kepala daerah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak. Tidak jadi soal apakah penghargaan itu memang benar-benar karena prestasi yang ia buat, ataukah hanya sekedar penghargaan yang tidak jelas kriteria penilaiannya. Koleksi penghargaan dianggap sebagai “prestasi”.

Penghargaan yang didapatkan harus pula dipublikasikan secara besar-besaran. Tujuannya tentulah agar semakin mendongkrak popularitas kepala daerah penerima penghargaan dimaksud.  Seringkali pula publikasi besar merupakan sebagai kesatuan “paket” dengan penghargaan yang diterima. Dengan popularitas yang besar, hal ini diharapkan sebagai “modal” untuk kontestasi si kepala daerah pada perhelatan pemilihan kepala daerah berikutnya.

Sejumlah organisasi mengamati kecenderungan yang terjadi, dimana banyak kepala daerah seolahberlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Seperti halnya hukum pasar, semakin tinggi “permintaan”, maka semakin tinggi pula “supply“, hal itu juga terjadi pada pemberian penghargaan kepada kepala daerah. Banyak organisasi yang memanfaatkan kesempatan akan adanya “peluang bisnis penghargaan”. Sedemikian banyaknya penghargaan yang didapatkan dan dipublikasikan, sering membuat terjadinya “inflasi penghargaan”.

Ada sejumlah NGO di berbagai negara yang memberikan penghargaan justru memungut biaya secara tidak langsung. Biasanya NGO pemberi penghargaan itu tidak secara tegas menyatakan bahwa penghargaan yang mereka berikan harus dibayar dengan sejumlah biaya. Tetapi NGO tersebut menuntut biaya publikasi sebagai bagian dari “paket” penghargaan. Permintaan biaya publikasi penghargaan itupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, melainkan secara tidak langsung. Cara-cara seperti ini dilakukan oleh NGO yang berafiliasi dengan kegiatan bisnis. Biaya operasional NGO seperti ini biasanya berasal dari donasi sejumlah perusahaan dan dari kegiatan yang mereka lakukan. Europe Business Assembly termasuk dalam kategori NGO seperti ini.

Tapi ternyata ada juga yang jeli melihat penghargaan yang diterima kepala daerah. Setidaknya seorang anggota DPRD meragukan penghargaan yang diterima, karena tidak jelas parameter penilaian dalam pemberian penghargaan itu.  Anggota DPRD tersebut melihat bahwa banyak “penghargaan” yang tidak jelas asal usulnya. Ada penghargaan yang diterima, tapi tidak tau “asbabun nuzul“nya. Bahkan ada penghargaan yang disalah artikan oleh penerima.

Demi mengatrol popularitas, kadang kepala daerah “berimprovisasi” meningkatkan penghargaan yang diterimanya. Sebenarnya hanya dapat kelas rendahan, tapi di kampungnya dipublikasikan seolah dapat penghargaan kelas tinggi. Padahal untuk mendapatkan penghargaan itu tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Tentu saja hal semacam ini sangat tidak elok, seorang kepala daerah terpilih untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mencari penghargaan.

Di dunia internasional, terdapat sejumlah Lembaga non Pemerintah atau yang menyebut dirinya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) yang dalam kegiatannya salah satunya memberikan penghargaan kepada berbagai pihak. Ada NGO yang menjadikan pemberian penghargaan sebagai sumber pemasukan untuk mendukung operasional NGO tersebut. Di tingkat internasional, kemasan pemberian penghargaan dilakukan sedemikian rupa sehingga akan terkesan seolah-olah penerima penghargaan mendapatkan reputasi luas secara internasional. Padahal, kriteria dan tolok ukur pemberian penghargaan tidak jelas.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s