Revolusi mental untuk menyederhanakan perijinan

Dalian 003Seorang pengusaha hotel berbintang 3 pernah bercerita kalau untuk mendirikan dan mengoperasikan hotelnya ia harus mengurus hampir 100 jenis perijinan, rekomendasi dan persyaratan sejenisnya. Jumlah ijin dan dokumen-dokumen sejenis itu harus diurus dan diselesaikan di berbagai kantor instansi pemerintah. Waktu untuk menyelesaikan semua dokumen itu sangat panjang, serta melelahkan. Proses yang dilalui berliku, menyita waktu dan tenaga. Untuk menyelesaikan dokumen-dokumen itu tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya yang dilengkapi dengan tanda terima (kuitansi), tapi tak sedikit biaya yang tidak jelas untuk apa, alias tak bisa dipertanggung jawabkan.

Rumit dan lamanya mengurus perijinan bukan cerita langka, hal itu seolah sudah menjadi kejadian yang lumrah di seantero negeri. Mengurus ijin yang sulit tidak hanya untuk bidang perhotelan, tapi juga perijinan-perijinan lainnya di daerah bahkan di tingkat pusat, di Kementerian dan lembaga. Masih segar dalam ingatan kita, betapa hebohnya mengurus ijin impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang berujung di Pengadilan Tipikor.

Lika-liku perijinan sudah sedemikian ruwet, sehingga seolah sulit untuk diurai dan dibenahi. Oknum-oknum pemburu rente dengan nyaman bersembunyi di balik “kerumitan” perijinan yang seolah diciptakan. Yang membuat tragis adalah kenyataan bahwa banyak diantara pengelola perijinan seolah tidak tau bahwa perijinan yang rumit tersebut membuat Indonesia disejajarkan dengan negara-negara terbelakang. International Finance Corporation (IFC) setiap tahun membuat survei diseluruh dunia tentang kemudahan berusaha (doing business). Untuk tahun 2014, Indonesia berada pada urutan 120, dari 189 negara. Posisi ini tentu sangat buruk dibanding negara tetangga Malaysia yang berada di urutan 6, sementara Thailand di urutan 18. Singapura menjadi negara yang paling menarik untuk berbisnis, karena negara pulau itu bertengger di urutan 1. Indonesia sejajar dengan negara-negara Kiribati, Swaziland dan Nicaragua.

Pemeringkatan Doing Business terutama didominasi oleh perijinan. “Prestasi” Indonesia itu memang bisa difahami, karena dalam kenyataannya untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan waktu yang sangat lama, rumit, mahal dan tidak konsisten. Proses perijinan dari mulai membentuk suatu badan usaha sampai usaha mulai beroperasi bisa membutuhkan waktu sampai 3 tahun, bahkan lebih.

Sebenarnya sudah ada berbagai upaya untuk menyederhanakan perijinan di Indonesia. Akan tetapi setiap upaya untuk menyederhanakan perijinan selalu berbenturan dengan kepentingan dan ego sektor. Instansi-instansi yang mengelola dan menerbitkan ijin berdalih bahwa setiap ijin yang mereka keluarkan adalah perintah Undang-Undang. Instansi itu beralasan mereka tidak mau melanggar undang-undang. Padahal kalau dikaji lebih dalam banyak undang-undang yang bukan cuma tumpang tindih, tapi tidak jelas mengapa harus mewajibkan ijin untuk suatu kegiatan.

Sejatinya, hakekat ijin cuma ada 3 (tiga). Pertama; ijin merupakan instrumen informasi.  Artinya setiap kegiatan usaha perlu didata sehingga Pemerintah dan stakeholder bisa mengetahui kegiatan usaha secara keseluruhan, dimana berusaha, apa usahanya, siapa penanggung jawabnya, seberapa besar risiko usaha tersebut, serta data-data lain yang diperlukan. Dalam kenyataanya, saat ini banyak instansi yang untuk keperluan informasi, setiap usaha harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan.

Kedua; ijin merupakan instrumen perlindungan. Banyak usaha yang mempunyai risiko terhadap lingkungan dan risiko terhadap masyarakat banyak. Untuk itu Pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi lingkungan. Instrumen perijinan adalah salah satu alat untuk pengendalian agar suatu usaha tidak merusak dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat dan alam lingkungan. Dalam kenyataanya, saat ini banyak ijin yang fungsinya untuk perlindungan, tetapi saling tumpang tindih pengawasan antar berbagai instansi.

Ketiga; ijin merupakan instrumen untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak atau retribusi. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan negara yang bisa dipungut dari suatu kegiatan usaha, perijinan dianggap sebagai alat yang dinilai mudah untuk memungut penerimaan. Besarnya pungutan untuk negara sebenarnya mestinya didasarkan dari volume kegiatan usaha. Padahal ijin sebenarnya tidak bisa mengindikasikan volume sesungguhnya dari suatu kegiatan usaha.

Banyak aparat instansi pemerintah sampai saat ini beranggapan bahwa untuk kebutuhan pengawasan, suatu usaha harus mempunyai ijin. Dengan dalih untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan, maka usaha harus mendapatkan ijin dari instansi tertentu. Setelah menerbitkan ijin, suatu usaha seolah-olah bisa diawasi oleh instansi yang berwenang melakukan pengawasan. Dalam kenyataanya, banyak instansi yang tidak tau apa yang terjadi setelah suatu ijin diterbitkan, karena pengawasan yang dilakukan sangat lemah.

Di negara-negara terbelakang terdapat kecenderungan umum bahwa perijinan untuk berusaha sangat ketat dan rumit, tetapi pengawasan sangat lemah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memulai suatu usaha. Tetapi pengawasan terhadap operasionalisasi usaha tidak dilakukan dengan baik. Bila suatu usaha melakukan penyimpangan dan kesalahan, penegakan hukum terhadap kesalahan tersebut bisa tidak jelas.

Sebaliknya di negara-negara maju kecenderungannya adalah sistim perijinannya sederhana, tetapi pengawasan dan penegakan hukum sangat ketat. Konsep yang mendasari pemikiran di negara-negara masju adalah positive thinking bahwa setiap usaha bertujuan baik. Bila terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka penegakan hukum sangat konsisten. Kalau terbukti melanggar, suatu usaha ditutup dan diwajibkan membayar denda sesuai aturan perundang-undangan. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan.

Kondisi perijinan di Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Selain rumit, mahal, lama dan tidak konsisten, yang paling parah adalah sikap kebiasaan para pengelola perijinan yang seolah tak perduli dengan kesulitan berusaha. Kebanyakan pengelola perijinan hanya memikirkan kepentingan sesaat mereka. Merka seolah tidak mau tau bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang sangat sulit untuk berusaha. Indonesia menjadi negara terbelakang dalam mengelola perijinan.

Karena itu perilaku para pengelola perijinan harus diubah. Revolusi mental harus dilaksanakan dengan konsisten bagi para pengelola perijinan. Sudah saatnya setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perijinan diwajibkan menyusun suatu rencana aksi revolusi mental untuk membenahi perijinan. Harus ada terobosan besar untuk melaksanakan perubahan mindset para birokrat pada unit-unit yang melaksanakan perijinan.

Pada saat yang sama, sistem perijinan harus disederhanakan. Peraturan perundang-undangan harus diubah untuk memudahkan perijinan. Pemahaman tentang hakekat suatu ijin harus dimulai dari terminologi dalam setiap naskah undang-undang yang terkait dengan kegiatan usaha.

Revolusi mental harus dijalankan!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s