Lika-Liku mengurus SIM di Satpas Polda Metro Jaya

SIM Polda DKI-4Pernahkah anda mengurus SIM di Satpas Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat? Kalau pernah, informasi berikut ini mungkin bisa menambah khasanah anda mengurus SIM. Beberapa waktu lalu saya bersama seorang teman memantau proses pembuatan SIM di Satpas tersebut. Saya bukan untuk membuat atau memperpanjang SIM. Pagi itu adalah kedatangan pertama kalinya di Satpas tersebut.  Melihat kondisi kantor yang begitu luas, saya berpikir dan berharap bahwa pelayanan di kantor ini akan benar-benar baik. Halaman parkirnya sangat luas, begitupun bagunan kantor yang cukup besar. 

Yang pertama saya datangi adalah loket tempat tes kesehatan.  Di loket ini, pemohon SIM membayar biaya sebesar Rp25.000 untuk biaya test kesehatan. Setelah membayar di loket, akan diberi formulir, dan kemudian diminta masuk ke ruangan di sebelahnya. Di ruangan kedua ini pemohon diminta melihat ke dinding dimana tertera huruf-huruf yang harus dibaca untuk mentest kemampuan melihat. Prosesnya kurang dari semenit. Setelah itu surat keterangan sehat didapat.  Kalau pemohon mengajukan SIM umum, maka pemeriksaan psikologi harus dilakukan di ruang sebelahnya lagi. Di sini biaya dipungut Rp35.000 untu sekali “konsultasi” psikologi. SIM Polda DKI-3

Pada prinsipnya seseorang yang ingin mendapatkan SIM haruslah dalam kondisi sehat fisik dan mentalnya. Kalau seorang yang sakit kronis mengemudi, hal ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Atas dasar itu polisi mensyaratkan seseorang yang ingin mendapatkan SIM harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang berkompeten. Sayangnya, kewajiban memiliki surat keterangan sehat dari dokter tidak menjadi bagian dari SOP (standard operational procedure) pembuatan SIM di kepolisian. Karena itu proses pembuatan surat keterangan sehat tidak menjadi kesatuan dari kantor Satpas. Kondisi ini sebenarnya memperbolehkan surat keterangan sehat dapat diberikan oleh dokter di mana saja.

Kembali ke Satpas Polda Metro Jaya,  mungkin karena tau bahwa pembuatan surat keterangan sehat bukan bagian dari SOP pembuatan SIM, maka bangunan tempat test kesehatan dan konsultasi psikologi ini berada di bagian samping jalan menuju tempat parkir, terpisah dari bangunan induk kantor Satpas. Pemisahan bangunan ini seolah ingin memberitahu bahwa pembuatan surat keterangan sehat tidak berada di bawah tanggung jawab Satpas Polda Metro Jaya.

Seeorang yang sudah selesai dari pemeriksaan kesehatan, akan diarahkan menuju bangunan utama kantor Satpas. Di depan pintu ditempatkan sebuah alat security door, yaitu pintu pemeriksa keamanan, apakah seseorang yang melewati pintu itu membawa senjata tajam atau senjata api.  Setelah melewati pintu pengamanan, terdapat loket tempat pengambilan formulir pembuatan SIM yang dapat diperoleh secara cuma-cuma alias gratis. Dalam formulir tersebut, pemohon SIM harus mengisi apakah ia akan mengajukan SIM A, C atau yang lainnya.

Setelah selesai mengisi formulir, proses berikutnya adalah pembayaran biaya pembuatan SIM. Untuk SIM A, biaya yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) besarnya adalah Rp120.000,- Di Satpas Polda Metro Jaya ada loket BRI yang menerima pembayaran pembuatan SIM. Selain biaya PNBP, pemohon masih diharuskan membayar premi asuransi yang besarnya Rp30.000,- sekali bayar.  Jadi total untuk membuat SIM A adalah Rp175.000,- termasuk biaya test kesehatan Rp25.000,-

Sewaktu saya mengamati situasi di depan loket pembayaran PNBP, banyak orang duduk di kursi yang disediakan di sana. Bagi yang berpengalaman memperhatikan pelayanan di berbagai instansi, diantara orang banyak yang berada di ruang tunggu tersebut kita bisa mengamati yang mana yang pemohon sungguhan, yang mana yang menjadi calo atau biro jasa. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh dari dua kelompok itu akan berbeda. Karena itu saya bisa merasakan bahwa di ruang tunggu Satpas itu banyak orang yang beroperasi sebagai calo pembuatan SIM.

Ketika saya sedang mengamati perilaku orang di ruang tunggu itu, tiba-tiba seorang ibu menghampiri saya, ia tak lain adalah seorang teman yang bekerja di Kementerian Perindustrian. Setelah berbasa-basi, saya tanya apa keperluannya di Satpas, dia menceritakan bahwa si ibu sedang mengantarkan anaknya yang mau bikin SIM A. Katanya seorang temannya di kantor menghubungkan dengan seseorang di Satpas untuk membuatkan SIM dengan “jalur cepat”, sekali ujian pasti lulus dan dapat SIM. Ketika saya tanya berapa biayanya, si ibu bilang totalnya Rp650.000,- Tentu saja biaya ini jauh lebih besar dari tarif resmi yang sebesar Rp175.000,- Angka Rp650.000,- tersebut klop dengan penjelasan salah seorang petugas Satpas.

“Kalau ada yang merasa habis Rp650.000, misalnya, untuk pembuatan SIM A, itu sisanya adalah biaya pelatihan, itu di luar mekanisme SIM. Pelatihan itu sebenarnya bukan bagian dari mekanisme pembuatan sim. Pelatihan pun diberikan bukan dari kami, tapi pihak swasta.”

Pelatihan yang dimaksud, menurut Iptu Efri, meliputi pemberian wawasan soal lalu lintas, etika, undang-undang dan sebagainya. Waktu pelatihan pun cukup lama, antara 3-4 jam, kata Iptu Efri di kantornya, Selasa (1/10/2013).

Bau percaloan pembuatan SIM di sini masih sangat kental. Seperti halnya kentut (maaf), meski baunya sangat terasa, tapi sangat sulit ditangkap dan ditumpas. Upaya untuk menghilangkan praktek calo pembuatan SIM bisa dilakukan bila jajaran Polri mau secara tegas menghilangkannya. Ibarat untuk menghilangkan kentut, maka cara terbaik adalah menghilangkan sumber bau kentutnya. Demikian juga praktek percaloan hanya bisa dihilangkan kalau sumber calo bisa dihilangkan.

Pernyataan Iptu Efri diatas, sebenarnya bisa mengindikasikan adanya pembiaran praktek percaloan yang dikemas melalui kegiatan pelatihan. Kalau saja Polri bisa konsisten dan punya komitmen tinggi, maka praktek percaloan bisa dihapus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, perlu ada penyesuaian tahapan pembuatan SIM. Setiap orang yang tidak lulus ujian tertulis maupun ujian praktek semestinya tak boleh mendapatkan SIM dalam periode tertentu sampai si pemohon menguasai peraturan tentang lalu lintas dan menguasai cara mengemudi yang benar. Pelatihan SIM tak boleh dilakukan di area sekitar kantor Satpas, dan polisi tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba main-main dengan pembuatan SIM.

Selama ini modus kerja calo dan oknum petugas dilakukan secara “saling mendukung”.  Oknum petugas yang melakukan ujian “mengupayakan” agar peserta ujian tidak lulus, dengan demikian pemohon SIM harus datang lagi untuk ujian ulangan. Adakalanya pemohon “terjerumus” sampai 3 atau 4 kali ujian baru lulus dan mendapatkan SIM. Pemohon yang tidak sabaran cenderung mengambil jalan pintas dengan membayar suap sehingga hanya dengan sekali ujuan (meskipun tidak menguasai peraturan lalu lintas) dapat diluluskan oleh oknum petugas. Caranya adalah oknum petugas memberikan “contekan” jawaban kepada sipemohon, sehingga semua pertanyaan bisa dijawab dengan “benar”.

***

Tanggal 4 September 2014 lalu, Wakil Presiden Boediono mengunjungi Satpas Polda Metro Jaya untuk melihat bagaimana Polda melayani pembuatan SIM. Dalam kesempatan itu, Wapres meninjau beberapa loket pelayanan yang ada di kantor Satpas, termasuk melihat kondisi tempat ujian praktek mengemudi. Pada awal kunjungan Kepala Satpas menjelaskan berbagai hal tentang pelayanan di Satpas dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan. Wapres melakukan kunjungan ke beberapa titik loket dan melakukan tanya jawab dengan petugas dan dengan masyarakat yang sedang membuat SIM.

Dalam kunjungan yang sebenarnya mendadak itu (sepertinya informasi kedatangan Wapres ke Satpas sudah “bocor”, sehingga pihak Satpas sudah terlihat siap) Wapres melakukan pertanyaan yang cukup membuat petugas agak kesulitan menjelaskan proses pembuatan SIM. Salah satu loket yang didatangi Wapres adalah loket pemeriksaan kesehatan. SIM Polda DKI-2

Di loket itu Wapres bertanya kepada petugas wanita yang menjelaskan proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Wapres bertanya apakah seseorang bisa dinyatakan sehat dengan diperiksa kurang dari 1 (satu) menit. Si petugas mengatakan, bahwa pemeriksaan sederhana itu bisa dianggap cukup untuk memberi surat keterangan sehat dan pemohon SIM membayar Rp25.000,-

“Lalu uang yang terkumpul dari pemeriksaan itu diserahkkan kepada siapa?” tanya Wapres.

“Uangnya diserahkan kepada Dr. Bono, pak“, jawab petugas.

Wapres kemudian bertanya di mana keberadaan Dr. Bono, petugas mengatakan bahwa Dr. Bono berada di dekat loket pintu masuk di bangunan Satpas. Wapres kemudian berjalan kembali ke kantor Satpas untuk menemui Dr. Bono. Tetapi ternyata ruangan untuk Dr. Bono tidak ada, dan Dr. Bono tidak berada di kantor Satpas. Ketika Wapres bertanya keberadaan Dr. Bono, Kepala Satpas Polda Metro Jaya tidak dapat memberi jawaban yang jelas. Lalu Wapres meminta supaya Dr. Bono dipanggil, setelah Wapres menunggu sekitar 10 menit, ternyata Dr. Bono tidak muncul-muncul juga. Wakil Presiden Boediono tampak agak kecewa dengan ketidak hadiran Dr. Bono. Sementara Kepala Satpas Polda Metro Jawa sudah hampir pucat wajahnya karena tak mampu menghadirkan Dr. Bono.

Dari kunjungan Wakil Presiden di Satpas Polda Metro Jaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan SIM di Satpas Polda Metro Jaya masih belum transparan, dan berbau aroma percaloan yang kental.

 

One thought on “Lika-Liku mengurus SIM di Satpas Polda Metro Jaya

  1. jangankan di situ mas… di pengadilan yang digajah mada juga.. calo dimana2.. mau ambil sim/stnk yang kena tilang aja lama nya minta ampun… baru wapres tuh yang dateng… n jarang banget ada orang pemerintahan yang mau dateng periksa… ya mau gimana?, udah tradisi…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s