Pembakaran hutan, pencemaran udara terburuk di dunia!

hutan-kebakaran-riau-20130624_120548Ya, PEMBAKARAN lahan, bukan kebakaran. Ini PENCEMARAN OLEH ASAP, bukan bencana asap. Itu yang mengakibatkan pencemaran udara di beberapa Provinsi di Indonesia. Penegasan terminologi PENCEMARAN dan PEMBAKARAN akan lebih sesuai agar ada pemahaman yang lengkap tentang kejadian asap dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau disebut sebagai kebakaran, seolah-olah kejadian pencemaran oleh asap merupakan kejadian kebetulan, kejadian yang tak dapat dihindarkan. Padahal pencemaran oleh asap yang sekarang ini didominasi akibat tindakan pembakaran lahan dan hutan untuk kepentingan bisnis membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Membuka hutan dengan jalan membakar memang jauh lebih cepat dan jauh lebih murah dibandingkan dengan cara lain. Setelah hutan dan lahan terbakar, para pengelola dan pemegang konsesi hutan akan menanaminya dengan kelapa sawit atau komoditi yang lain.  (Image dipinjam dari sini.)

Pencemaran oleh asap di beberapa provinsi Indonesia itu mungkin sebuah tragedi pencemaran udara terburuk di dunia. Dari segi emisi CO2 saja, emisi harian akibat pembakaran lahan dan hutan selama 26 hari dari awal Oktober 2015 sudah melebihi emisi harian rata-rata seluruh kegiatan ekonomi Amerika Serikat yang sebesar 15,95 juta ton setara CO2. Bayangkan, volume kegiatan ekonomi Amerika Serikat ada 20 kali total volume ekonomi Indonesia. (Kompas, 29 Oktober 2015). Jadi kalau emisi dari pembakaran hutan selama bulan Oktober 2015 ini sudah melebihi emisi total Amerika, maka pencemaran udara oleh asap itu sudah sangat luar biasa besarnya.

Pencemaran oleh asap sudah menyengsarakan jutaan orang di Indonesia bahkan di negara-negara tetangga. Korban meninggal dunia akibat menghirup asap sudah berjatuhan.  Belum lagi yang harus menjalani perawatan di rumah atau di rumah sakit. Anak-anak balita terutama sangat rentan terpapar asap, begitu juga mereka yang lanjut usia. Masyarakat yang terpapar langsung dengan asap terutama di wilayah Riau dan Sumatera Selatan bukan main kesulitannya, selain susah bernafas, mereka juga tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kerugian ekonomi yang terjadi sudah sangat luar biasa besarnya.  Pedagang tidak bisa berdagang, anak sekolah tidak bisa belajar di sekolah, pekerja terganggu, transportasi lumpuh, terutama transportasi udara. Lar biasa akibat pencemaran yang disebabkan oleh para pengusaha perkebunan nakal yang cuma mau untung sendiri.

Banyak pihak, termasuk pemerintah, menyerukan agar para pembakar lahan dan hutan dituntut secara hukum. Mereka yang bersalah harus diseret ke pengadilan dan mendapat ganjaran yang berat. Seruan itu sepintas sebagai jalan yang baik untuk menghalangi agar para pengusaha tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tapi sayangnya upaya hukum menuntut pembakar lahan dan hutan itu akan berhadapan dengan kesulitan yang maha tinggi. Para pembakar hutan dan lahan akan lebih memilih penyelesaian secara hukum, ketimbang penyelesaian cara lain.

Proses penuntutan hukum pembakar lahan dan hutan memerlukan bukti-bukti hukum dan argumentasi hukum yang kuat. Ketika di pengadilan fakta hukum yang lemah justru akan menjadikan para pembakar lahan akan cenderung mengulang perbuatannya. Fakta hukum itu misalnya, bagaimana pembuktian hukum bahwa ada pihak yang melakukan pembakaran. Kalau suatu lahan terbakar, siapa yang akan dituduh membakar, apakah ada bukti bahwa seseorang tertangkap tangan melakukan pembakaran? Untuk pembuktian ini saja bukan main sulitnya, karena harus ada pihak yang memberikan kesaksian atas pembakaran itu, atau harus ada alat bukti hukum yang benar-benar kuat yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pembakaran lahan. Kalau polisi dan jaksa tidak bisa menghadirkan alat bukti hukum yang benar-benar kuat, maka pengadilan akan sulit menjatuhkan hukuman.

Belum lagi para pengusaha pembakar hutan akan menyewa pengacara handal untuk menyanggah argumentasi jaksa dan polisi. Pengusaha pembakar hutan rela membayar pengacara dengan sangat mahal, ketimbang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pengacara pembakar hutan akan menyusun dalil-dalil hukum yang akan membatalkan tuntutan pembakaran hutan. Pengusaha pembakar hutan akan berjuang sekuat tenaga untuk lepas dari tuntutan. Kalau perlu mereka akan menyewa “ahli abal-abal” untuk mendukung mereka. Kasus perkara pencemaran “remediasi Chevron” membuktikan bahwa pengusaha pencemar rela membayar “ahli abal-abal” agar mereka lolos dari jerat hukum.

Lalu bagaimana dong, untuk menyelesaikan pencemaran oleh asap itu?

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s