Urus ijin? Ah… Capek deh …..

IMG20160628111648[1]

Pembangunan power house PLTP Karaha Bodas

Tadinya saya pikir di tahun 2016 ini, pelayanan publik di instansi pemerintah sudah moncer, bagus, cepat, dan murah. Soalnya bermacam kebijakan dan peraturan sudah diubah, bahkan dibuat peraturan baru untuk menyederhanakan pelayanan publik. Berbagai kebijakan dilakukan untuk memudahkan urusan pelayanan. Tidak tanggung-tanggung, Presiden pun sudah berulang kali bilang semua pelayanan harus cepat, murah, mudah, jangan berbelit-belit. Bolak-balik Presiden menegur Menteri, Dirjen dan dan para pejabat, kalau tanda tangan dokumen ijin dan sejenisnya supaya jangan ber lama-lama. Malahan Presiden dan Wakil Presiden sudah sering memarahi pejabat yang tidak cepat, yang tidak segera menyelesaikan tugasnya. Tidak sedikit yang sudah kena sanksi, bahkan ada yang dicopot dari jabatan karena lamban melaksanakan tugas pelayanan publik, terutama perijinan.

Eee…. siapa sangka sampai tahun 2016 ini, masih juga banyak yang lambat, susah, dan tidak jelas kapan selesai. Para pelaksana pelayanan publik terutama perijinan seolah tidak mau tau perintah Presiden. Dengan kata lain orang-orang di lapangan itu malahan sudah bisa dikatakan secara sengaja melawan keputusan pimpinan tertinggi negara. Mereka tetap saja mempersulit proses. Kalau ditanya kapan bisa selesai, tidak ada yang bisa menjelaskanSaya berani bilang begitu karena melihat fakta di lapangan, ada yang menjadi “korban” kelambatan perijinan. Awalnya mereka enggan menceritakan pengalaman menjadi korban perijinan, tapi saya agak memaksa, akhirnya mereka, mau menceritakan kejadiannya kepada saya. bagaimana mengurus perijinan.

Adalah  proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Karaha Bodas, yang terletak di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Proyek ini sebenarnya sudah dirancang sejak lama, studi pendahuluan untuk mengidentifikasi potensi tenaga panas bumi di kawasan Karaha Bodas sudah dilakukan sejak belasan tahun lalu. Penelitian yang dilakukan sejak tahun 1990 an sudah dapat menyimpulkan kalau tenaga panas bumi di kawasan ini memperkirakan kalau daerah ini bisa menghasilkan tenaga listrik lebih dari 100 Megawat. Tetapi survey yang benar-benar bisa membuktikan kapasitas tenaga panas bumi baru bisa disimpulkan pada sekitar tahun 2010 dengan keyakinan bahwa akan ada setidaknya 30 Megawat listrik yang bisa didapat

Meski pada tahun 2010, sudah ada kepastian bahwa secara teknis, secara ekonomis dan secara finansial, sudah diyakini, tidak berarti eksploitasi dan pembangunan instalasi langsung bisa dilaksanakan. Ada sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan yang cukup rumit yang harus diselesaikan, sebelum proyek bisa dimulai. Perijinan itu melibatkan banyak pihak di daerah dan di pusat.

Menurut aturan yang ada, siapapun yang ingin membangun pembangkit tenaga listrik, harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian pembelian listrik (Power Purchasing Agreement = PPA) dengan PLN. Dengan kata lain, pihak yang membangun pembangkit tenaga listrik, yang kemudian disebut sebagai independent power producer (IPP), harus menjual listriknya kepada PLN dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, Hal ini karena penjualan listrik ke konsumen di Indonesia, dimonopoli oleh PLN. Bayangkan saja betapa ruginya investor IPP, bila setelah membangun pembangkit listrik, tau-tau PLN ogah-ogahan membeli listrik yang dihasilkan. Padahal sesuai aturan, IPP tidak bisa menjual listrik langsung ke konsumen.

Begitulah, setelah sejumlah persyaratan dipenuhi, pada tahun 2014, perjanjian pembelian listrik untuk PLTP Karaha Bodas, disepakati oleh PLN dengan IPP, yang dalam hal ini adalah Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan Pertamina. PGE harus menyelesaikan pembangkit tenaga listrik 30 Megawatt itu dalam waktu 29 bulan. Nilai proyek PLTP Karaha Bodas itu sebesar lebih dari Rp.36 Trilliun. Biaya sebesar itu termasuk untuk pengadaan tanah, pembelian generator, turbin dan peralatan pendukung, serta pembangunan konstruksi fisik bangunan pelengkap dan perpipaan. Pembelian turbin dan generator, termasuk yang paling besar harganya.

Setelah kontrak ditandatangani, PGE segera mempersiapkan segala yang diperlukan, agar proyek bisa dimulai dikerjakan. Waktu 29 bulan, tidaklah lama untuk mengerjakan banyak hal sampai listrik bisa dihasilkan. Salah satu kegiatan utama yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaannya adalah pembuatan turbin dan generator. Kedua unit ini adalah komponen utama pembangkit listrik. Sampai sekarang ini di seluruh dunia, hanya beberapa perusahaan (vendor) yang mampu membuat turbin dan generator. Belum ada perusahaan di Indonesia yang bisa membuat dengan turbin berkapasitas besar. Turbin dan generator untuk PLTP Karaha Bodas, dibuat di Inggeris dan Polandia.

Untuk mengimpor kedua barang tersebut, sejumlah ijin dan persyaratan harus dilengkap oleh pemesan barang, penyedia barang dan perusahaan pengiriman barang. Semua ketentuan harus tertulis dan disepakati oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam dokumen kontrak.Didalam dokumen kontrak disepakati bahwa kedua barang turbin dan generator akan dikapalkan di London, dan kemudian dibongkar di pelabuhan Tanjung Priok, untuk selanjutnya dibawa ke lokasi di Karaha Bodas. Pengiriman turbin dan generator dari London ke Tg. Priok dengan kapal laut, memakan waktu lebih dari sebulan. Itupun kalau semua berjalan lancar.

Dalam prosesnya, Pemerintah mendesak PGE agar mempercepat pelaksanaan pembangunan PLTP, supaya listrik segera bisa dimanfaatkan. Percepatan pelaksanaan disepakati, tertapi ternyata ditemukan kendala besar di lapangan. Lokasi pembangunan hnya termasuk lembek, padahal di atasnya akan ditempatkan turbin yang beratnya lebih dari 40 ton diatas permukaan yang relatif sempit. Berdasarkan detail design menyatakan, bahwa diperlukan sebanyak kurang lebih 90 tiang pancang sedalam kurang lebih 20 meter, dalam kenyataanya, tiang pancang harus dipasang sebanyak hampir 10 kali lebih banyak dari rancangan detail design. Lokasi sudah tidak memungkinkan dipindah, jadi terpaksa dilakukan pemasangan tiang pancang sebanyak lebih 800 buah. Pekerjakan itu membutuhkan biaya dan waktu tambahan.

Sehingga pekerjaan power house mengalami kemunduran dari jadwal semula.Kalau turbin dan generator dibawa ke lokasi, sementara power house belum selesai, maka barang itu tidak ada tempat untuk menampungnya di lokasi, karena berat generator saja hampir 40 ton. Barang seberat itu tidak boleh ditempatkan sembarangan, bisa-bisa tanah tempat penampungannya amblas kalau tidak ada pondasi yang kuat. Kalau sempat amblas di tanah, maka akan sangat sulit mengangkatnya kembali.

Karena itulah pengiriman barang dari London sempat tertunda karena sulit memperkirakan penyelesaian pekerjaan pondasi power house. Kemudian diadakan perubahan pengiriman turbin dan generator yang semula akan dikirim melalui laut dan dibongkar di Tg. Priok, diubah menjadi dikirim melalui kargo udara dan dibongkar di Bandara Cengkareng. Kontrak dengan perusahaan pengiriman kemudian diubah juga. Setelah kontrak pengiriman barang diubah, barulah timbul masalah, yang awalnya dianggap tidak akan jadi masalah.

Setelah turbin dan generator siap akan diterbangkan dari London, ternyata mengurus ijin perubahan pemasukan barang ke Indonesia, yang semula dari pelabuhan Tg. Priok, kemudian pindah ke Bandara Cengkareng menjadi masalah. Pihak Bea Cukai tidak bisa memberikan kepastian berapa lama proses perubahan ijin pemasukan barang dari Tg. Priok ke Cengkareng bisa selesai. Penerbangan kargo seberat hampir 100 ton, bukanlah penerbangan yang reguler, turbin dan generator itu berat keduanya hampir 90 ton, dan hanya pesawat khusus yang mampu mengangkut barang seberat itu. Karena penerbangan pesawat kargo dari London tidak bisa ditunda tanpa kejelasan, akhirnya PGE sebagai pemesan barang dan perusahaan pengiriman kemudian menyepakati bahwa turbin dan generator pesanan PGE akan diterbangkan dengan pesawat kargo Antonov dari London ke Bandara Changi di Singapura, kemudian dari Changi dibawa ke pelabuhan Singapura, lalu setelah itu dikapalkan sampai ke Tg. Priok.Langkah ini terpaksa diambil, karena perubahan ijin pemasukan barang dari Tg. Priok ke Cengkareng tidak jelas kapan selesainya.

Mendengar penjelasan dari PGE itu, saya benar-benar kaget setengah mati. Masalah ijin perubahan titik masuk impor barang untuk mempercepat pemanfaatan listrik, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang jelas, dan terpaksa harus menempuh cara yang luar biasa. Pihak bea cukai tidak bisa menjelaskan berapa lama proses perubahan ijin tersebut. Barang terpaksa dikirim melalui Singapura. PGE dan perusahaan pengiriman barang harus menambah biaya ekstra untuk pengiriman melalui Singapura, berupa bea masuk dan bea-bea lainnya, juga biaya mengangkut dari Bandara Changi ke pelabihan laut Singapura, kemudian biaya kapal dari Singapura ke Tg, Priok.

Semestinya perubahan titik masuk barang dari Tg. Priok ke Bandara Cengjareng bukanlah perubahan luar biasa, harusnya ijin perubahan itu bisa cepat diselesaikan. Tapi kenyataan menunjukkan lain.

Ahhh…. capek deh!

Pemirsah,… inilah Endonesah……di tahun 2016.

Tahun 2016 pemirsah……urus ijin suuusaaaahhh…. bukan main….

IMG20160628130332[1]

Kontainer biru di latar belakang itu berisi generator seberat 40 ton lebih, dikirim dari London ke Karaha Bodas, Jawa Barat. Membawa barang seberat itu  dari Tg. Priok ke lokasi di perbukitan di ketinggian 1300 meter diatas laut membutuhkan ketrampilan tersendiri.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s